Ketua DPRD Minta Pemkab Bengkulu Tengah Desak Pemprov Cairkan DBH

ketua dprd minta pemkab bengkulu tengah desak pemprov cairkan dbh koranrb.id - dprd bengkulu tengah bersama tim anggaran pemerintah daerah (tapd) menggelar rapat terkait persoalan dana bagi hasil (dbh) dari pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu yang hingga saat ini tak kunjung cair, selasa, 14 januari 2025. ketua dprd kabupaten bengkulu tengah, fepi suheri meminta pemkab bengkulu tengah untuk mendesak pemprov segera menyalurkan dbh kabupaten bengkulu tengah.  ia mengharapkan pemkab bengkulu tengah mengirim surat ke pemprov untuk meminta penyaluran dbh disegerakan. “kami (dprd, red) sudah meminta pemkab bengkulu tengah untuk kembali bersurat ke pemprov agar penyaluran dbh bisa dilaksanakan secepat mungkin. kami minta pemkab bengkulu tengah mendesak pemprov bengkulu,” terangnya. baca juga:2 peserta seleksi cpns yang tidak lulus ajukan sanggahan ke panitia seleksi baca juga:jembatan kertapati mudik akan dibangun permanen, dinas pupr sudah lakukan survei fepi juga menegaskan kejadian ini menjadi perhatian bersama ke depannya. sebab dampaknya sangat terasa terhadap keuangan pemkab bengkulu tengah. akibat kejadian ini pemkab bengkulu tengah sampai berutang kepada pihak ketiga, termasuk utang terkait pembayaran tambahan penghasilan pegawai (tpp) para pegawai.  “jangan sampai kejadian dbh tidak salur seperti ini terjadi kembali di tahun berikutnya. jadikan kejadian ini pelajaran untuk ke depannya,” harapnya. dari hasil pembahasan dprd bersama tapd, total utang pemkab bengkulu tengah mencapai rp 30 miliaran. baik itu utang kepada pihak ketiga, pembayaran tpp hingga pencairan yang terhambat pada akhir tahun lalu. baca juga:dua oknum polisi di bengkulu ditetapkan tersangka kasus narkoba baca juga:kebakaran di kawasan padat penduduk pasar kepahiang, 1 unit rumah ludes berdasarkan informasi, dbh yang harus disalurkan pemprov ke bengkulu tengah sebesar rp 21 miliaran. untuk menutupi kekurangan sebesar rp 9 miliaran, dprd dan pemkab bengkulu tengah akan melakukan refocusing anggaran tahun 2025.  “untuk menutupi kekurangan pembayaran utang tahun 2024, kita akan melakukan refocusing anggaran. dalam beberapa hari ke depan, dprd bersama pemkab bengkulu tengah akan membahas refocusing ini,” ungkapnya. dprd juga mempertanyakan kemana dbh untuk bengkulu tengah tersebut. sebab dbh bersumber dari beberapa pajak yang dibayarkan warga bengkulu tengah.  baik itu pendapatan bagi hasil pajak kendaraan bermotor, pendapatan bagi hasil bea balik nama kendaraan bermotor, pendapatan bagi hasil pajak bahan bakar kendaraan bermotor sebesar, pendapatan bagi hasil pajak rokok dan pendapatan bagi hasil pajak air permukaan. “kalau menyalurkan dbh menunggu transfer pusat, maka kita mempertanyakan kepada pemprov, kemana pendapatan dari beberapa pajak yang seharusnya disalurkan ke pemkab bengkulu tengah dalam bentuk dbh tersebut,” tandas fepi.

Tag

• # ketua dprd
• # pemkab
• # dbh
• # pemprov

Share

• 
• 
• 
• 
•