Peredaran Miras Banyak Menimbulkan Mudarat, Jaksa Minta Pemda Bengkulu Selatan Lakukan Ini

Reporter: Rio Agustian |

Editor: Ade Haryanto |

Kamis , 16 Jan 2025 - 11:55

Kasi Intel Kejari Bengkulu Selatan, Hendra Catur Putra SH MH--Rio

KOTA MANNA, KORANRB.ID – Peredaran Minuman Keras (Miras) di Kabupaten Bengkulu Selatan kerap menimbulkan masalah.

Akibat penjualan miras banyak kejadian berakhir pidana di Bengkulu Selatan.

Oleh sebab itu miras menjadi perhatian serius bagi Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan.

Setiap tahun aparat penegak hukum (APH) Bengkulu Selatan selalu mendapati barang haram berupa miras di tengah-tengah masyarakat.

Miras tersebut masih dijual bebas di lingkungan masyarakat.

Kajari Bengkulu Selatan, Nurul Hidayah SH MH melalui Kasi Intel Hendra Catur Putra SH MH mengungkapkan penjualan miras lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada manfaat, di tengah masyarakat.

Sehingga sudah seharunya penjualan miras dapat diatur lebih ketat dan tidak beredar bebas.

"Kami (Kejari, red) selaku pihak penegak hukum miris terhadap hal tersebut.

Kalau untuk pelajar sudah sering kami sampaikan melalui Program Jaksa Masuk Sekolah tentang akibat-akibat hukum dari minuman keras tersebut," kata Hendra.

Lebih lanjut, Hendra menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah untuk mengedepankan dan menggencarkan Peraturan Daerah (Perda) Tentang Peredaran Miras.

Adapun Perda Miras Bengkulu Selatan diatur pada Perda nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan Perda nomor 2 tahun 2018.

"Di situ ada larangan meminum minuman keras di tempat umum.

peredaran miras banyak menimbulkan mudarat, jaksa minta pemda bengkulu selatan lakukan ini                             kota manna, koranrb.id – peredaran minuman keras (miras) di kabupaten bengkulu selatan kerap menimbulkan masalah.
akibat penjualan miras banyak kejadian berakhir pidana di bengkulu selatan.
oleh sebab itu miras menjadi perhatian serius bagi kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan. 
setiap tahun aparat penegak hukum (aph) bengkulu selatan selalu mendapati barang haram berupa miras di tengah-tengah masyarakat.
baca juga:pendaftaran pppk gelombang ii ditutup pengumuman tunggu petunjuk bkn 
miras tersebut masih dijual bebas di lingkungan masyarakat. 
kajari bengkulu selatan, nurul hidayah sh mh melalui kasi intel hendra catur putra sh mh mengungkapkan penjualan miras lebih banyak menimbulkan mudarat dari pada manfaat, di tengah masyarakat.
 sehingga sudah seharunya penjualan miras dapat diatur lebih ketat dan tidak beredar bebas.
"kami (kejari, red) selaku pihak penegak hukum miris terhadap hal tersebut. 
baca juga:bupati lebong lantik 9 pejabat pengawas sekolah, ini nama-namanya 
kalau untuk pelajar sudah sering kami sampaikan melalui program jaksa masuk sekolah tentang akibat-akibat hukum dari minuman keras tersebut," kata hendra. 
lebih lanjut, hendra menyampaikan harapannya kepada pemerintah daerah untuk mengedepankan dan menggencarkan peraturan daerah (perda) tentang peredaran miras. 
adapun perda miras bengkulu selatan diatur pada perda nomor 3 tahun 2022 tentang perubahan perda nomor 2 tahun 2018. 
"di situ ada larangan meminum minuman keras di tempat umum. 
baca juga:hasil penilaian kjpp dan audit kap sudah diterima, kejari seluma segera penetapan tersangka pembebasan lahan
alangkah baiknya perda itu diterapkan. 
di perda tahun 2007 juga disebutkan bahwa minuman keras golongan a atau 1-5 persen alkohol dilarang dijual di warung atau diecer," sampainya.
hendra mengatakan pemerintah kabupaten bengkulu selatan sebelumnya telah melakukan tindakan dalam menagani peredaran miras yang mengancam ketenteraman masyarakat dan ketertiban umum (trantibum). 
meskipun penjualan miras dapat menyumbang pendapatan asli daerah, tetapi penindakan peredaran miras yang tidak sesuai tetap perlu dilakukan degan tegas untuk menghindari tindakan buruk dari dampak pengaruh miras.
baca juga:pendaftaran pppk tahap ii di provinsi bengkulu kembali diperpanjang hingga 20 januari 2025
"mungkin dari pemerintah sudah beberapa kali melakukan penindakan, tapi tadi namanya ada in come atau pemasukan dari penjualan miras tersebut, ya lebih baik dilakukan penindakan terus menerus," harapnya.
lebih jauh, hendra mengataka jika memang ditemukan adanya penjual miras ilegal yang terjaring razia, tindakan hukum tegas dapat diberikan. 
sehingga tidak ada lagi penjual miras ilegal di bengkulu selatan yang terus dikhawatirkan masyarakat.
"alangkah baiknya juga kalau memang sudah sering kali terjadinya tindak pidana miras, kenapa tidak mungkin miras dilarang dijual di bengkulu selatan," katanya.
baca juga:presiden panggil kajagung, soroti berbagai kasus perizinan ilegal dan pengawasan program makan bergizi gratis
pada kesempatan itu, hendra meyakini jika pemerintahan kabupaten bengkulu selatan melarang peredaran miras. maka diyakini tindak pidana yang ada akan jauh berkurang.
"mungkin dengan adanya pelarangan tersebut, insya allah tindak pidana berkurang atau dapat meminimalisir tindak pidana di bengkulu selatan," pungkasnya.