Evaluasi THL 42 OPD Pemprov Bengkulu Tunggu Keputusan Plt Gubernur

Reporter: Abdilatul Fatwa |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 16 Jan 2025 - 22:37

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian (PPIK) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bengkulu, Sri Hartika--Abdi/RB

evaluasi thl 42 opd pemprov bengkulu tunggu keputusan plt gubernur                            koranrb.id - hasil evaluasi tenaga harian lepas (thl) di 42 organisasi pejabat daerah (opd) lingkungan provinsi bengkulu sudah di meja pelaksana tugas (plt) gubernur bengkulu.
diungkapkan, kepala bidang pengadaan, pemberhentian dan informasi kepegawaian (ppik) badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu, sri hartika, evaluasi tengah berproses.
“ya (sudah laporkan ke plt. gubernur), saat ini sedang berproses (hasil evaluasi, red),” beber sri hartika, kamis, 16 januari 2025.
sementara itu, kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi ssos, mm menyampaikan, hasil evaluasi honorer di lingkungan pemprov bengkulu akan segera diputuskan. “akan segera diketaui hasil evaluasinya seperti apa,” sampai gunawan.
baca juga:tidak daftar pppk tahap ii, hak prioritas honorer bakal dicabut
baca juga:eks pimpinan dprd kepahiang mulai ketar-ketir, dugaan korupsi seret nama besar 
lebih lanjut, gunawan menerangkan, sesuai dengan hasil rapat kementerian dalam negeri (kemendagri) republik indonesia (ri) dan badan kepegawaian negara (bkn) ri beberapa waktu lalu.
evaluasi yang dilakukan pemprov bengkulu, merujuk gencarnya penataan honorer indonesia untuk dialihkan setatusnya menjadi asn melalui seleksi pppk maupun cpns.
“iya penataan inikan karena dari hasil koordinasi dan rapat bersama mendagri, bkn dan pak plt gubernur,” ungkap gunawan.
di tempat terpisah, anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu edwar samsi sip, mm menegaskan, dalam evaluasi thl harus dilakukan keseluruhan.
baca juga:pemkab bengkulu tengah terima sertifikat pemegang saham bank bengkulu
baca juga:target pad lebong rp 79 miliar, dewan minta benar-benar dikejar
“harus dilakukan keseluruhan semua thl, di tiap opd,” terang edwar.
edwar juga menekan, tidak ada istilah thl titipan pejabat maupun siluman ditingkat opd pemprov bengkulu. apalagi sampai terjadi, thl titipan pejabat tidak dievaluasi.“sedangkan thl lain malah dievaluasi,” terang edwar.
edwar juga meminta, pemprov benar-banar terliti dan menilai sesuai dengan kinerja thl tersebut. sehingga, pemprov tidak melakukan tindakan diskrimatif. “harus benar-benar dicek,” terang edwar.
lebih lanjut, edwar menilai, penataan thl merupakan pekerjaan rumah bersama. terutama pemangki kebijakan, seperti instasi pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota. “ini pekerjaan rumah bersama,” jelas edwar.
baca juga:baru lulus pppk siap-siap 'gadai'sk di bank bengkulu: pinjaman maksimal rp150 juta
baca juga:2 kapolsek sertijab, kapolres lebong minta bawa inovasi baru 
ata situ, edwar mengharapkan, evaluasi cepat selesai. dan memberikan hasil yang positif untuk kepegawaian di lingkungan pemprov bengkulu.
“harapannya, setelah evaluasi ini kinerja dapat lebih baik,” harap edwar

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Jumat, 17 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan