Reviu Utang Sudah 85 Persen, Dinas PUPR dan Dikbud Benteng Terbesar

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 30 Jan 2025 - 23:22

REVIU UTANG: Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Welldo Kurniyanto sampaikan progres kerja APIP.--Foto: Jeri Yasprianto.Koranrb.Id

reviu utang sudah 85 persen,  dinas pupr dan dikbud benteng terbesar                             benteng,koranrb.id - aparat pengawasan internal pemerintah (apip) kabupaten bengkulu tengah masih melakukan reviu terhadap utang-utang pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu tengah tahun 2024. 
inspektur inspektorat daerah kabupaten bengkulu tengah, welldo kurniyanto, se, mm, cgcae, cfra mengatakan, saat ini reviu sudah mencapai 85 persen.
pihaknya menargetkan pekan depan reviu tuntas hingga pembuatan laporan.
“sebenarnya bisa saja selesai minggu ini, namun karena ada libur panjang, maka sedikit terhenti. sekarang tim kembali mengencarkan reviu, pekan depan reviu beserta laporannya selesai,” ungkapnya.
baca juga:belum lengkapi drh, 10 pelamar pppk tahap i bisa hilang kesempatan, sri: febuari kita usulkan ni ke bkn 
baca juga:dicekoki 15 butir samcodin pelajar smp dirudapaksa teman
setelah reviu selesai, maka pihaknya akan menyerahkan laporan hasil reviu tersebut ke penjabat (pj) bupati dan pj sekda. 
dari beberapa opd yang memiliki utang pada tahun 2024, dinas pupr dan dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) menjadi opd dengan utang terbesar ditahun 2024. 
dinas pupr memiliki utang mencapai rp10 miliar, dinas dikbud berutang rp6 miliar lebih. 
kemudian badan kesbangpol, dinas perpustakaan dan kerasipan serta sekretariat dprd juga memiliki utang di atas rp1 miliar. 
jenis utang bervariasi, ada terkait pembayaran tpp, sppd, hingga utang ke pihak ketiga. namun paling banyak utang ke pihak ketiga. 
“sedangkan opd lainnya, utangnya di bawah rp 1 miliar,” bebernya.
lanjut welldo, dalam reviu ini apip mencocokkan dokumen-dokumen pencairan opd dengan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa). 
jadi pembayaran yang masih terutang tersebut memang tersedia atau tidak. kalau memang tidak tersedia maka tak bisa dibayarkan utang tersebut. 
baca juga:bank bengkulu siapkan kredit khusus pns dan pppk juga pensiunan
baca juga:tangkap pelaku sulap hutan jadi kebun sawit di mukomuko, tidak perlu tunggu satgas
apabila memang kegiatan tersebut tersedia, maka bisa dibayarkan utang. 
kemudian dalam reviu ini pihaknya juga melihat kelengkapan berkas dokumen. kalau lengkap maka utang tersebut bisa dibayarkan. 
“reviu ini dilakukan untuk penelaahan ulang bukti-bukti untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah di tetapkan,” sampainya 
sementara itu, kepala badan keuangan daerah (bkd) kabupaten bengkulu tengah, lili trianti, s.sos melalui sub koordinator perbendaharaan, adeansah putra, se mengakui utang pemkab bengkulu tengah sedang di reviu apip. 
setelah reviu apip, hasilnya akan diserahkan kepada penjabat (pj) bupati bengkulu tengah. 
baca juga:apabila perusahaan tak reklamasi lahan eks tambang, 5 tahun penjara dan denda rp100 miliar
baca juga:dampak refocusing, pemkab pangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas
“setelah selesai, utang bisa dibayarkan apabila anggaran dbh dari pemprov bengkulu sudah ditransfer ke kasda bengkulu tengah dan pergeseran anggaran (refocusing anggaran, red) sudah selesai,” ujarnya.
pada intinya apabila semua tahapan sudah selesai dan anggarannya sudah tersedia, pasti akan dibayarkan.
pihaknya meminta kepada semuanya untuk bersabar, sebab saat ini semuanya sedang berproses. 
“kalau semua proses sudah selesai, pasti akan langsung dibayarkan. kami minta semuanya bersabar dan akan dibayarkan semua utang,” demikian adeansah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 31 Januari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan