DPRD Provinsi Bengkulu Larang OPD Rekrut Honorer Baru

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: Ade Haryanto |

Selasa , 11 Feb 2025 - 23:23

HONORER: Terlihat tenaga honorer guru saat mengajar di dalam kelas SMAN 2 Kepahiang beberapa waktu lalu.--IST/RB

dprd provinsi bengkulu larang opd rekrut honorer baru                            bengkulu, koranrb.id – anggota komisi i dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) provinsi bengkulu, m. ali saftaini, s.e menekankan kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (opd) agar tidak melakukan perekrutan pegawai honorer baru.
 “tidak boleh, kita masih menunggu bagaimana posisi pegawai honorer yang lama ini,” kata ali pada selasa, 11 januari 2025.
tenaga honorer yang lama dan telah terdata di pangkalan database badan kepegawaian nasional (bkn) yang tidak lulus seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap1 dan tahap 2, nantinya akan menunggu statusnya seperti apa.
ia menerangkan acuan pelaksanaan honorer tersebut telah diatur oleh pemerintah pusat, sementara di daerah hanya sebagai pelaksanaanya saja.
baca juga:pelajar ditangkap berhubungan intim dengan pacar, sering dilakukan di ruang kelas
maka apapun kebijakan dari pemerintah pusat itulah yang akan dilakukan oleh pemerintah daerah (pemda).
“yang terpenting bagi kami sebagai dewan tentunya untuk mengawasi proses pelaksanaan itu sendiri seperti apa, penataan terhadap honorer jangan sampai ada yang melanggar kentetuan-kentuan,” tuturnya.
dengan ditambahnya tenaga honorer yang baru tersebut tentunya akan memberatkan beban anggaran pemda, dan juga menghindari juga tenaga honorer siluman.
kendati demikian, jika penambahan tenaga honorer baru dengan cara tidak dilakukan sebagaimana klasifikasi honorer secara administrasi, maka sah-sah saja.
baca juga:nasib 4 asn kepahiang di ujung tanduk, 1 di malaysia setahun tak ngantor
“sepanjang kalau tidak diklasifikasikan sebagai tenaga honorer baru secara resmi sah-sah saja.
lain hal jika tercatat resmi ada sk honorernya maka itu yang tidak boleh,” terang ali.
disisi lain menyoal hasil evaluasi tenaga honorer yang mencatat sebanyak 794 honorer tidak aktif namun masih terdata di pangakalan bkn, ia menegaskan untuk dicabut dan tidak diikut sertakan dalam seleksi pppk.
“semestinya kalau sudah 1 tahun tidak aktif bekerja kembali apapun keterangannya, sk-nya tidak dikeluarkan otomatis tidak bisa diangkat lagi jadi honorer,” ucapnya.
baca juga:tersangka penyuka sesama jenis ngaku tertarik lelaki di bawah umur 
diketahui sebelumnya, badan kepegawaian daerah (bkd) provinsi bengkulu temukan 794 tenaga honorer yang sudah tidak aktif bekerja dan masih terdata di bkn.
kepala bkd provinsi bengkulu, gunawan suryadi, s.sos, m.ap menuturkan setelah dilakukan sinkronisasi data tenaga honorer di setiap opd di lingkungan pemprov bengkulu menemukan bahwa adanya selisih sejumlah nama yang sudah tidak aktif lagi bekerja.
“jadi orangnya sudah mengundurkan diri secara tidak resmi jadi datanya masih ada di sana,” ujarnya.
diketahui ada 4.813 tenaga honorer yang tercatat di berbagai opd. namun sebanyak 4.019 tenaga honorer saja yang masih aktif bekerja. 
selebihnya atau sebanyak 794 orang tidak lagi menunjukan aktivitas bekerja, namun masih terdaftar di pangkalan database bkn.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Rabu, 12 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan