Kawal Pembangunan, Komisi I DPRD Bengkulu Utara Sidak Proyek Tak Selesai

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 17 Feb 2025 - 22:39

Komisi I DPRD Bengkulu Utara saat melakukan sidak pekerjaan laboratorium kesehatan yang tidak tuntas --shandy/rb

kawal pembangunan, komisi i dprd bengkulu utara sidak proyek tak selesai                             koranrb.id – bukan hanya melakukan pembahasan dan menyetujui program untuk dilaksanakan dalam apbd maupun apbd perubahan. 
dprd bengkulu utara juga melakukan pengawasan selama program-program tersebut berjalan.
termasuk pelaksanaan pembangunan yang dinilai bermasalah sehingga target awal pembangunan tersebut dirancang tidak bisa tercapai atau bahkan tidak bisa dinikmati masyarakat. 
komisi i dprd bengkulu utara melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke bangunan laboratorium kesehatan yang dianggarkan dalam apbd 2024 senilai rp4,9 miliar. 
baca juga:setelah bando amin, bupati kepahiang dapat gelar ario rajo depati junjung ii, wabup diwakili sang anak 
baca juga:usai disahkan, dprd bengkulu utara minta realisasi perda untuk percepatan pembangunan 
pembangunan tersebut tidak tuntas bukan hingga berakhir masa kontrak akhir desember 2024 lalu. sehingga komisi i dprd bengkulu utara melakukan inspeksi mendadak untuk melihat kondisi bangunan yang tidak tuntas tersebut.
komisi i melihat langsung pembangunan yang tidak tuntas tersebut, pembangunan tersebut dinilai konsultan hanya tuntas sekitar 67 persen. 
ketua komisi i dprd bengkulu utara hasdiansyah mengaku sangat kecewa dengan pembangunan yang tidak tuntas tersebut.
ia menegaskan jika saat ini pemerintah memiliki anggaran yang sangat terbatas untuk pembangunan. 
baca juga:2 nama calon ketua apdesi kepahiang bersaing
baca juga:entry meeting bpk, ketua dprd bengkulu utara minta opd sajikan lkpd akuntabel 
sehingga program-program yang disetujui dalam apbd sudah melalui tahap pembahasan panjang dan dinilai sangat penting. 
“maka jika pembangunan yang sudah masuk dalam program apbd maupun apbd perubahan tidak tuntas, artinya program tersebut tidak bisa dirasakan masyarakat,” terangnya. 
ia juga menilai hal ini bukan hanya merugikan masyarakat namun juga merugikan pemerintah. meskipun pembahasan dibayarkan sesuai dengan prestasi kerja atau fisik yang selesai. 
dalam pembangunan gedung laboratorium tersebut ia menilai sudah sangat merugikan karena gedung yang baru tuntas dikerjakan 67 persen tersebut tidak bisa dimanfaatkan. sedangkan sebagian dana sudah dibayarkan ke penyedia pekerjaan. 
baca juga:pengusutan kejari kaur fokus perjalanan dinas fiktif
baca juga:temuan ahli konstruksi kunci perkara proyek bppw 
“karena dalam hal bangunan gedung, jika tidak tuntas maka gedung tidak bisa dimanfaatkan, sedangkan uang daerah sudah disalurkan,” terangnya. 
ia juga meneerangkan jika pemerintah tidak bisa menganggarkan kembali di tahun ini karena sudah melewati masa pembahasan apbd.
jika dianggarkan dalam apbd 2026 mendatang, maka bangunan yang saat ini dibangun harus dinilai kembali karena memungkinkan ada kerusakan yang terjadi sehingga membutuhkan dana lebih besar lagi saat dilanjutkan pembangunannya. 
“maka kita sangat menyayangkan pekerjaan tersebut tidak selesai,” tegasnya. 
baca juga:usai dilantik, bupati fikri ikuti retreat magelang, pemkab akan sambut wabup hendri
baca juga:laporan apbdes 2024 diserahkah, peluang pemdes dusun tengah diaudit tetap ada
apalagi dana pembangunan laboratorium kesehatan tersebut adalah dana yang bersumber dari dana alokasi khusus bidang kesehatan. 
sehingga dengan tidak selesainya pembangunan tersebut maka sisa dana harus dikembalikan. 
“tentunya tidak mudah jika harus mengajukan dana kembali ke kementerian kesehatan program yang sama, apalagi saat ini pemerintah pusat tengah melakukan berbagai pengetatan anggaran,” terangnya.
ia menegaskan hal ini akan menjadi catatan komisi i dprd bengkulu utara untuk organisasi perangkat daerah pelaksana.
baca juga:soal dak tak disalurkan berdampak panjang, dprd akan panggil bkd seluma
baca juga:hasil koordinasi kejari seluma ke kemendagri, dugaan kesalahan perbup pembebasan lahan menguat
menurutnya apa yang terjadi tersebut jutru menghambat program pembangunan daerah. ia menilai seharusnya opd bisa mencegah keterlambatan pembangunan tersebut dengan melakukan pengawasan lebih ketat saat kontrak kerja berjalan. 
“jika angka deviasi pekerjaan sudah terlalu jauh, harusnya ada langkah-langkah yang diambil opd untuk percepatan mencegah pekerjaan yang tidak selesai seperti sekarang,” pungkas hasdiansyah.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Februari 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan