Rp126 Juta Kerugian Negara Tipikor RSUD HD Manna Belum Pulih, Kasi Pidsus: Terdakwa Debi Terima Uang dari Fee

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 02 Mar 2025 - 23:14

DIDAMPINGI: Terdakwa mantan Direktur RSUD HD Manna, Dr. Debi Purnomo, M.KM (pakai rompi) nampak didampangi keluarga usai persidangan beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

rp126 juta kerugian negara tipikor rsud hd manna belum pulih, kasi pidsus: terdakwa debi terima uang dari fee                             koranrb.id – sebesar rp126 juta kerugian negara (kn) yang belum pulih dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan.
berdasarkan dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan, total kn pada perkara ini mencapai rp330 juta.
kn tersebut diduga timbul dari perbuatan tiga terdakwa mantan direktur rsud hd manna, dr. debi purnomo, m.km.
kemudian terdakwa pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga, vina fitri yani. 
baca juga:gusnan mulyadi: harus melek teknologi hingga mandiri finansial
baca juga:new honda pcx160 jadi idola konsumen iims 2025 di jiexpo
dijelaskan kepala kejari (kajari) bengkulu selatan, nurul hidayah sh, mh melalui kasi pidsus, andi setiawan, sh, mh, hingga sidang pemeriksaan saksi perkara tersebut, hanya terdakwa debi yang belum mengembalikan ataupun mencicil kn.
menurut jaksa, terdakwa debi diduga terima fee hingga rp126 juta dari terdakwa yuniarti.
“terdakwa debi yang belum pulihkan kn, jadi kita mulai bidik (asset tracing, red) harta dari terdakwa,” ungkap andi.
berdasarkan peyidikan kejari bengkulu selatan, terdakwa debi telah merugikan negara hingga rp126 juta dan kn inilah yang belum kembali dari total kn keseluruhan rp330 juta.
“terdakwa debi ini menerima uang sebanyak rp126 juta dari hasil fee per bulan dan juga fee khusus makan minum pasien pada saat sahur tahun anggaran 2022,” terang andi.
baca juga:jalankan program gubernur bengkulu, disdikbud data anak yatim dan kurang mampu
baca juga:komisi ii dprd bs panggil seluruh perusahaan perkebunan di bengkulu selatan
andi melanjutkan, untuk fee yang diterima terdakwa setelah dicek pada saat pemeriksaan ada 12 bulan dan ditambah juga untuk makan minum pada saat sahur.
“untuk rincian lengkap terdakwa debi purnomo menerima fee rp7,5 juta selama 12 bulan total rp90 juta. kemudian dari makan sahur pasien terdakwa menerima fee sebanyak rp36 juta jika ditambahkan memang terdakwa debi purnomo menerima rp126 juta,” papar andi.
jika terdakwa belum juga kembalikan dan masih mengatakan bahwa belum ada bukti yang valid maka setelah ini jpu akn hadirkan saksi ahli.
“mau mengaku atau tidak itu hak terdakwa, kami akan tetap melakukan upaya hukum bahkan untuk membuktikan terdakwa terlibat sidang berikutunya kami kan hadirkan ahli perhitungan kerugian negara,” sampai andi.
baca juga:satpol pp tertibkan ternak liar ganggu kawasan pemerintahan
baca juga:rehab bendung suplesi kota agung dan selepah: cegah banjir pemukiman warga dan dukung ketahanan pangan 
di tempat terpisah, penasihat hukum (ph) terdakwa debi,  budi ansyahri, sh, juga membenarkan bahwa kn belum dikembalikan.
sebab terdakwa didampngi ph menilai belum ada saksi yang menyatakan terdakwa debi menikmati uang hasil korupsi sebagaimana yang didakwaankan jpu.
menurutnya, belum ada satu saksi pun yang menyatakan bahwa terdakwa debi menikmati uang seperti apa yang didakwakan.
“ya, memang benar klien kita yang belum kembalikan kn, berdasarkan perhitungan jaksa ada rp126 juta lagi kn yang belum pulih. namun dapat kami sampaikan sampai hari ini kami belum menerima bukti maupun saksi bahwa uang rp126 itu klien kami yang menikmati,” ungkap budi pada rb 2 maret 2025.
budi melanjutkan bukti dimaksud mulai dari bukti histori mutasi rekening ataupun rekening koran, yang membuktikan bahwa kliennya menikmati uang.
 “bukti valid tidak ada  jadi apa yang mau dibayar kalau klien kami harta tidak bertambah dan dia tidak menikmati uang yang dikatakan jpu, sampai hari ini bukti tidak ada kalau ada bukti transfer atau rekening koran maka itu bisa dikatakan menikmati ini tidak ada,” jelas budi.
sekadar mengulas, total 11 saksi yang telah dihadirkan jpu kejari bengkulu selatan dalam perkara ini.
sebanyak 11 saksi yang dihadirkan jpu memperkuat dakwaan.
terakhir jpu hadirkan 3 saksi pada 28 februari 2025. terungkap perbuatan mark up memang ada. sebab pembuatan laporan berdasarkan bahan dari bidang gizi yang sudah dikondisikan sebelumnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 3 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan