Relokasi Warga Genting Tunggu Dana Pusat
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Benteng, Samsul Bahri--
BENTENG, KORANRB.ID - Rencana relokasi warga Desa Genting, Kecamatan Bang Haji hingga saat ini belum ada kepastian. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Benteng berharap bantuan dari pemerintah pusat untuk merealisasikan relokasi warga desa ini.
Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (Perkimta) Benteng, Samsul Bahri menjelaskan, saat ini untuk lahan relokasi sudah tersedia. Pemkab Benteng sudah mendapatkan rekomendasi atau persetujuan kalau lahan tersebut cocok untuk relokasi warga Desa Genting.
Saat ini Pemkab Benteng masih menunggu keputusan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terkait pembangunan rumah warga yang akan direlokasi. Sebab Pemkab Benteng berharap dan mengusulkan bantuan ke Kementerian PUPR untuk pembangunan unit rumah.
BACA JUGA:Tahun 2024, Provinsi Bengkulu Dapat Dana Inpres Rp 2 Triliun Lebih
“Kita berharap ada bantuan dari pemerintah pusat terkait pelaksanaan relokasi ini. Kita akan akan meminta kepastian dari pemerintah pusat mengenai bantuan ini. Kita berharap agar bantuan ini dapat dikucurkan sehingga relokasi warga Desa Genting dapat terealisasi,” jelas Samsul.
Ia menegaskan, apabila relokasi ini menggunakan APBD Kabupaten Benteng, maka relokasi ini tak akan teralisasi. Sebab APBD Benteng tak bisa mengakomodir segala sesuatu untuk pelaksanaan relokasi ini. Baik itu pembangunan unit rumah, faslitas umum dan kesiapan lainnya.
“Kalau menggunakan APBD kita tidak akan bisa, karena ketersediaan anggaran memang sangat minim. Apalagi saat ini warga sudha mendesak agar relokasi ini bisa segera dilaksanakan,” bebernya.
BACA JUGA:7 Wisata Sejarah di Kota Bengkulu, Sudah Tahu?
Warga Desa Genting harus direlokasi karena apabila hujan, dapat dipastikan Desa Genting akan banjir. Banjir yang melanda Desa Genting mencapai atap rumah warga. Berdasarkan keterangan Pemerintah Desa (Pemdes) Genting, pada tahun 2019 lalu total ada 111 KK yang harus direlokasi.
Namun seiring berjalannya waktu hingga tahun 2023 ini jumlah KK yang harus direlokasi tersebut sudah bertambah menjadi 132 KK.(jee)