Dinas PMD Targetkan 31 Desa Tertinggal di Provinsi Bengkulu Naik Status Tahun 2025 Ini

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 12 Mar 2025 - 23:15

FOTO: Siswanto, S.Sos, M.Si--

Mengingat Dana Desa (DD) sudah berjalan selama 11 tahun sejak 2014 lalu hingga saat ini dengan rincian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sekira Rp1 miliar setiap tahunnya.

Ditambah lagi saat ini, DD tersebut tidak terkena pemangkasan anggaran dari adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Dana desa tidak terkena efisiensi, sejak 2014 berjalan DD ini sudah menyumbang setidaknya Rp8 miliar ke setiap desa,” ujarnya.

Siswanto merincikan sebanyak 30 persen dari anggaran DD tersebut diperuntukan untuk dana oprasional oleh Pemerintah Desa (Pemdes), selebihnya atau sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembangunan desa tersebut.

Untuk itu, dengan anggaran yang sudah tersedia tersebut, menurutnya setiap desa sudah dapat secara mandiri membangun perekonomian desa dan meningkatkan status menjadi desa berkembang, mandiri dan maju.

“Setidaknya sudah Rp8 miliar DD itu sejak awal 2014 lalu ya, jika dialokasi untuk pembangunan perekonomian masyarakat dengan baik, sebenarnya tidak ada lagi desa tertinggal di Bengkulu,” ucapnya.

Ia berharap Pemdes dapat meningkatkan tata kelolah DD dengan baik, seperti penggunanan DD tersebut hasil dari Musyawarah Masyarakat Desa (MMD) sehingga apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa tersebut dapat terpenuhi.

Kemudian jika penggunaan DD tersebut diperuntukan untuk sebuah pembangunan maka harus melibatkan seluruh masyarakat dengan sistem padat karya tunai.

“Silakan gunakan dengan sebaiknya, perdayakanlah masyarakat yang ada di desa, dan mempedomani regulasi yang ada,” terangnya.

dinas pmd targetkan 31 desa tertinggal di provinsi bengkulu naik status tahun 2025 ini                            koranrb.id – dinas pemberdayaan masyarakat dan desa (dpmd) provinsi bengkulu menargetkan pengentasan desa tertinggal di provinsi bengkulu.
hal tersebut disampaikan kepala dpmd provinsi bengkulu, siswanto, s.sos, m.si.
ia menerangkan dari catatan, total keseluruhan desa di provinsi bengkulu sebanyak 1.341 dan sebanyak 31 desa miliki status desa tertinggal.
“sampai 2025, ada 31 desa lagi menyandang status desa tertinggal,” ujarnya.
ia menyebutkan indikator untuk suatu desa dapat dikatakan sebagai desa tertinggal dilihat dari faktor ekonomi dan pendidikan  masyarakat yang tinggal di desa setempat.
baca juga:gunakan skema outsourcing, tata tenaga non-asn di lingkungan pemrov bengkulu
baca juga:dwp bengkulu diminta tingkatkan kolaborasi, dukung program bantu rakyat
jumlah desa tertinggal di provinsi bengkulu tersebut setiap tahunnya terus menurun, pada 2023 lalu jumlah desa tertinggal di provinsi bengkulu sebanyak 75 desa dan sampai saat ini menyisahkan 31 desa lagi.
“kita akan berupaya semaksimal mungkin. untuk meningkatkan status desa tertinggal ini menjadi desa berkembang dan maju,” terangnya.
ia menyebutkan 31 desa tertinggal tersebut tersebar di beberapa kabupaten di provinsi bengkulu, tidak hanya desa yang jauh dari pusat kota atau kabupaten saja, ada juga desa yang tidak berjauhan dari pusat kota namun masih menyandang status tertinggal.
“seperti dibeberapa desa yang tergolong sangat jauh dari pusat kota, namun tidak menyandang status tertinggal karena saat ini kita ketahui harga kopi sedang tinggi. hal itu membuat perekonomian masyarakatnya meningkat,” ujarnya.
baca juga:kades diprotes bpd, beli hp rp10 juta pakai dana desa
baca juga:nasib 2 kades hampir final, ibran kembali menjabat, alma jumianto diberhentikan
menurut siswanto, desa tertinggal tersebut seharusnya tidak lagi ada di provinsi bengkulu.
mengingat dana desa (dd) sudah berjalan selama 11 tahun sejak 2014 lalu hingga saat ini dengan rincian dana yang diberikan oleh pemerintah pusat sekira rp1 miliar setiap tahunnya.
ditambah lagi saat ini, dd tersebut tidak terkena pemangkasan anggaran dari adanya kebijakan efisiensi anggaran oleh presiden ri, prabowo subianto.
“dana desa tidak terkena efisiensi, sejak 2014 berjalan dd ini sudah menyumbang setidaknya rp8 miliar ke setiap desa,” ujarnya.
baca juga:paling lambat, oktober gardu induk pln bintuhan beroperasi
baca juga:perintah gubernur helmi: pupr provinsi bengkulu bangun pelapis tebing di lokasi longsor lebong 
siswanto merincikan sebanyak 30 persen dari anggaran dd tersebut diperuntukan untuk dana oprasional oleh pemerintah desa (pemdes), selebihnya atau sebanyak 70 persen dialokasikan untuk pembangunan desa tersebut. 
untuk itu, dengan anggaran yang sudah tersedia tersebut, menurutnya setiap desa sudah dapat secara mandiri membangun perekonomian desa dan meningkatkan status menjadi desa berkembang, mandiri dan maju.
“setidaknya sudah rp8 miliar dd itu sejak awal 2014 lalu ya, jika dialokasi untuk pembangunan perekonomian masyarakat dengan baik, sebenarnya tidak ada lagi desa tertinggal di bengkulu,” ucapnya.
ia berharap pemdes dapat meningkatkan tata kelolah dd dengan baik, seperti penggunanan dd tersebut hasil dari musyawarah masyarakat desa (mmd) sehingga apa yang benar-benar dibutuhkan masyarakat desa tersebut dapat terpenuhi.
kemudian jika penggunaan dd tersebut diperuntukan untuk sebuah pembangunan maka harus melibatkan seluruh masyarakat dengan sistem padat karya tunai.
“silakan gunakan dengan sebaiknya, perdayakanlah masyarakat yang ada di desa, dan mempedomani regulasi yang ada,” terangnya.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 13 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan