Ahli Sebut Penetapan Tersangka Mantan Direktur RSUD HD Manna Batal, JPU: Tidak Profesional, Murni Pesanan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 14 Mar 2025 - 23:32

SIDANG: Tiga terdakwa Tipikor dana makan minum pasien RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan saat menjalani sidang beberapa waktu lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

ahli sebut penetapan tersangka mantan direktur rsud hd manna batal, jpu: tidak profesional, murni pesanan                            koranrb.id – pasca menyatakan tidak bakal mengembalikan kerugian negara (kn), mantan direktur rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan, dr. debi purnomo, m.km menghadirkan ahli meringankan dengan dalih penetapan tersangka batal demi hukum.
hal tersebut terungkap pada sidang yang digelar rabu, 13 maret 2025 di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu dengan ketua majelis hakim, paisol, sh, mh.
sidang lanjutan tersebut, terdakwa debi melalui penasihat hukum (ph)-nya mendatangkan ahli meringankan akademisi bidang hukum pidana dari universitas widya mataram dr. hasrul buamona sh, mh.
selain debi, perkara tipikor dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan tahun anggaran 2023 turut menyeret pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah vina fitri yani. ketiganya dalam perbuatanya telah merugikan negara hingga rp330 juta.
baca juga:pembahasan rancangan perda bantuan hukum warga kurang mampu tetap prioritas 
baca juga:3 desa di seluma akan dibangun bts, atasi blank spot 
di muka persidangan, ahli tersebut membeberkan jika penetapan tersangka sebelum hasil kn keluar maka harus dianalisa.
kemudian dalam persidangan juga para terdakwa ikut diambil keterangannya, namun terdakwa debi membantah dengan dirinya terlibat.
di luar persidangan, ph terdakwa debi, budi ansyahri, sh mengatakan penetapan tersangka harus cukup bukti.
termasuk bukti hasil perhitungan kn. jika tidak ada hal tersebut maka penetapan tersangka harus dianalisa kembali jika diteruskan maka sebenarnya batal demi hukum.
baca juga:dewan dukung pasar murah pemda bengkulu utara untuk stabilitas harga
baca juga:dicap tak peduli terhadap korban tersengat listrik, begini penjelasan pln kepahiang
"ahli membeberkan bahwa penetapan tersangka harus dianalisa terlebih dahulu. sebab penetapan tersangka yang tidak lengkap perhitungan kn itu adalah batal demi hukum," ungkap budi.
lebih lanjut budi mengatakan, penetapan tersangka harus lengkap secara bukti baik itu saksi hingga dokumen.
"penetapan tersangka harus cukup bukti sebab itu sudah diatur dalam undang-undang dan kita harus menaati itu," terang budi.
kemudian terdakwa debi utomo dalam persidangan mengatakan bahwa dirinya tidak pernah bertemu terdakwa yuni untuk mengatur tender apalagi diberikan uang.
"saya tidak pernah bertemu terdakwa yuni untuk mengatur tipikor yang didakwakan jaksa kepada saya, apalagi dakwaan yang dikatakan bahwa saya menikmati uang, saya membantah hal itu," tungkap debi.
baca juga: ketua dprd parmin: ramadan momentum untuk berbagi 
baca juga:thr 4.054 asn bengkulu selatan rp 21 miliar, cair h-15 lebaran
di tempat terpisah, jaksa penuntut umum (jpu) kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh mengatakan apapun yang dikatakan terdakwa itu adalah hak terdakwa.
andi menegaskan jpu memiliki bukti dan sudah dikuatkan saksi bahwa terdakwa debi terlibat dalam perkara ini.
"mengaku atau tidak itu adalah hak terdakwa yang jelas kami tetap pada dakwaan kami dan dakwaan kami sudah diperkuat dengan saksi serta bukti yang ada," ungkap andi.
kemudian untuk keterangan ahli yang dihadirkan ph yang menyatakan bahwa penetapan tersangka itu batal demi hukum sangat tidak berdasar.
ahli tidak menganalisa perkara ini sejak awal maka dari itu ahli tidak bisa mengambil kesimpulan bahwa penetapan ini batal demi hukum dan ahli juga tidak bisa memberikan ungkapan bahwa perkara ini hanya administrasi bukan tindak pidana.
"keterangan ahli yang diberikan tidak berdasarkan pendapat seorang ahli hukum yang profesional. namun ini murni pesanan terdakwa melalui ph," tutup andi.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 15 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan