Sanksi Pelaku Usaha Minyakita Melanggar Aturan, Awasi Distribusi Menjelang Idul Fitri 2025

Reporter: Sumarlin |

Editor: Sumarlin |

Minggu , 16 Mar 2025 - 23:05

MINYAKITA: Hasil pengawasan yang dilakukan Kemendag di pabrik Minyakita milik PT Artha Eka Global Asia (AEGA), diketahui PT AEGA didapati tidak memiliki SPPT-SNI Minyakita, izin edar Minyakita, dan ada ketidaksesuaian lokasi usaha Klasifikasi Baku Lapanga-foto: kemendag.go.id/koranrb.id-

Lanjut Moga, Kemendag melalui Direktorat Metrologi dan Unit Metrologi Legal di Kabupaten/Kota juga telah melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasaran (post market) dengan memeriksa 88 produsen/pengemas ulang (repacker) di 168 kabupaten/kota.

Dari hasil pengawasan tersebut, sebanyak 40 produsen/repackeryang volume produknya tidak sesuai dengan label kemasan akan dikenai sanksi administratif dan diwajibkan segera melakukan perbaikan dengan pemantauan dari pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan.

Di sisi lain, Kemendag telah meminta produsen untuk menambah jumlah pasokan Minyakita menjadi dua kali lipat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok) selama hari besar keagamaan nasional (HBKN) Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2025.

Permintaan ini didasarkan pada surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Nomor BP.00.01/83/PDN/SD/02/2025 tertanggal 28 Februari 2025 yang ditujukan kepada produsen minyak goreng yang terdaftar dalam Sistem Informasi Minyak Goreng Curah (SIMIRAH).

Moga menegaskan, Kemendag bersama dengan Satgas Pangan Polri akan terus meningkatkan pengawasan terhadap produsen, distributor, dan pengecer.

Langkah ini bertujuan untuk memastikan kelancaran distribusi, ketersediaan stok, serta kepatuhan terhadap HET Minyakita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia mengungkapkan, Kemendag bekerja sama dengan Satgas Pangan Polri guna menindaklanjuti proses hukum lebih lanjut untuk pelanggaran yang berpotensi dikenai sanksi pidana.

sanksi pelaku usaha minyakita melanggar aturan, awasi distribusi menjelang idul fitri 2025                            koranrb.id - direktorat  jenderal  perlindungan konsumen  dan  tertib  niaga  (ditjen  pktn)  terus  menggencarkan  pengawasan  distribusi  minyak goreng  minyakita  untuk  menjaga  stabilitas  pasokan  dan  harga. terutama  saat  ramadan  dan menjelang idul fitri 2025. 
pada november 2024 hingga 12 maret 2025, kemendag telah mengawasi 316  pelaku  usaha  di  23  provinsi.  hal  ini  disampaikan  direktur  jenderal  (dirjen)  pktn  moga simatupang di jakarta, minggu, 16 maret 2025 dilansir dari laman kemendag.go.id.
"dari  hasil  pengawasan  tersebut,  sebanyak  66  pelaku  usaha  di  tingkat  distributor  dan  pengecer terbukti  melanggar  aturan  dan  telah  dikenai  sanksi sesuai  ketentuan  peraturan  perundang-undangan," kata moga.
moga   menjelaskan, beberapa  modus pelanggaran   yang   ditemukan   antara   lain   penjualan minyakita di atas domestic price obligation (dpo) dan harga eceran tertinggi (het).
“selain itu juga penjualan  minyakita  antar-pengecer, bukan langsung ke  konsumen  akhir,  yang  memperpanjang rantai distribusi sehingga harga di tingkat konsumen melebihi het. serta, tidak adanya pembatasan penjualan oleh pengecer yang menyebabkan distribusi minyakita tidak merata,” beber moga.
baca juga:ciptakan kota bengkulu bebas dari gepeng, ini langkah dinsos
baca juga:progres jalan proyek tmmd kodim 0407/kota bengkulu sudah masuk pengerasan
modus pelanggaran lainnya meliputi pelaku usaha yang tidak memiliki tanda daftar gudang (tdg) dan klasifikasi baku lapangan usaha indonesia (kbli) perdagangan yang sesuai. kemudian, pelaku usaha  yang  tidak  memberikan  data  dan  informasi  kepada  petugas  pengawas.
berikutnya,  pelaku usaha  yang  mengemas  atau  memproduksi  minyakita  dengan  volume  yang  lebih  sedikit  dari takaran yang tertera pada label kemasan. 
selanjutnya, apabila ditemukan kembali melanggar, maka sesuai peraturan pemerintah (pp) nomor 29 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan dan peraturan menteri perdagangan nomor  18  tahun  2024  tentang  minyak  goreng  sawit  kemasan  dan  tata  kelola minyak  goreng rakyat, produsen/repacker yang melakukan pelanggaran dikenakan sanksi lanjutan setelah teguran tertulis, berupa   penarikan   barang   dari   distribusi. 
jika   masih   terus   melanggar,   sanksi   dapat ditingkatkan   menjadi   penghentian   sementara   kegiatan   usaha,   penutupan   gudang,   dan/atau rekomendasi pencabutan izin usaha.sementara   itu,   berdasarkan   undang-undang   nomor   8   tahun   1999   tentang   perlindungan konsumen,  pelaku  usaha  wajib  memproduksi  dan/atau  memperdagangkan  barang  sesuai  dengan berat bersih, ukuran, atau takaran yang tercantum dalam label.
jika melanggar ketentuan tersebut, mereka  dapat  dipidana  dengan  hukuman  penjara  maksimal  lima  tahun  atau  denda  hingga  rp2 miliar.
baca juga:terbukti rusak elektronik warga, dprd seluma desak pt tlb tanggung jawab 
baca juga: refocusing anggaran, penataan ddts kota bengkulu terancam molor
lanjut  moga, kemendag  melalui  direktorat  metrologi  dan  unit  metrologi  legal  di kabupaten/kota juga telah melakukan pengawasan terhadap produk yang sudah beredar di pasaran (post market) dengan memeriksa 88 produsen/pengemas ulang (repacker) di 168 kabupaten/kota.
dari  hasil  pengawasan  tersebut,  sebanyak  40  produsen/repackeryang  volume  produknya  tidak sesuai  dengan  label  kemasan  akan  dikenai  sanksi  administratif  dan  diwajibkan  segera  melakukan perbaikan dengan pemantauan dari pemerintah daerah untuk mencegah kelangkaan.
di  sisi  lain,  kemendag  telah  meminta  produsen  untuk  menambah  jumlah  pasokan  minyakita menjadi dua kali lipat guna menjaga stabilitas pasokan dan harga barang kebutuhan pokok (bapok) selama hari besar keagamaan nasional (hbkn) ramadan dan menjelang idul fitri 2025.
permintaan ini didasarkan pada surat direktur jenderal perdagangan dalam negeri nomor bp.00.01/83/pdn/sd/02/2025 tertanggal 28 februari 2025 yang ditujukan kepada produsen minyak goreng yang terdaftar dalam sistem informasi minyak goreng curah (simirah).
moga  menegaskan,  kemendag  bersama  dengan  satgas  pangan  polri  akan  terus  meningkatkan pengawasan   terhadap   produsen,   distributor,   dan   pengecer.
langkah   ini   bertujuan   untuk memastikan  kelancaran  distribusi,  ketersediaan  stok,  serta  kepatuhan  terhadap  het  minyakita sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
ia mengungkapkan,   kemendag   bekerja   sama   dengan   satgas   pangan   polri   guna menindaklanjuti  proses  hukum  lebih  lanjut  untuk  pelanggaran  yang  berpotensi  dikenai  sanksi pidana.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 17 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan