Penyidikan Perjalanan Dinas Setwan Kaur Bergulir, 70 Saksi Dipanggil Jaksa, Bisa Bertambah!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Riky Dwiputra |

Senin , 17 Mar 2025 - 22:48

Kasi Pidsus Kejari Kaur Bobbi Muhammad Ali Akbar SH, MH, didampingi oleh Kasi Intel Andi Febrianda SH MH sampaikan proges penanganan perkara Setwan Kaur.--Rusman Aprizal/RB

"Modus dalam kasus ini adalah perjalanan fiktif, diperkuat dengan keterangan saksi serta barang bukti yang telah kita kumpulkan," terang Bobbi.

Ditambahkan Bobbi, sampai dengan sekarang tim penyidik masih menunggu hasil resmi dari penghitungan ulang kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang telah ditemuakan oleh tim penyidik.

Namun tampaknya proses penghitungan ulang KN ini akan memakan waktu yang cukup lama. Pasalnya, pasalnya BPKP Bengkulu sekarang memang belum bisa mempercepat penghitungan KN lantaran pekerjaan yang sedang banyak.

"Setelah penghitungan KN, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka. Yang dapat kita pastikan lebih dari satu orang," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kaur Kaur Dr. Drs Ersan Syahfiri, MM menanggapi kasus ini mengatakan Pemkab Kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak Aparat Penegak Hukum (APH) dalam hal ini Kejari Kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Setwan Kaur.

Apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

"Sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.

Sebagai informasi, Jumat, 24 Januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di Setwan Kaur sebanyak 20 bundel Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) perjalan Dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan Penyidikan.

penyidikan perjalanan dinas setwan kaur bergulir, 70 saksi dipanggil jaksa, bisa bertambah!                               koranrb.id - proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi anggaran perjalanan dinas di sekretariat dprd (setwan) kaur tahun anggaran 2023 terus bergulir.
hingga saat ini, tim penyidik kejaksaan negeri (kejari) kaur telah melakukan pemanggilan terhadap 70 saksi mulai dari tenaga honorer dan hingga aparatur sipil negara (asn) di ruang lingkup setwan kaur.
jumlah saksi yang dipanggil dipastikan bakal terus bertambah banyak.
sebab, sampai dengan sekarang pihak travel yang diduga terlibat dalam upaya atau tindakan melawan hukum menjalankan modus perjalanan dinas fiktif masih belum dipanggil.
baca juga:hut kota bengkulu ke 306: terus berkarya bantu rakyat 
baca juga:puasa, bandit ranmor masih beraksi
termasuk juga dengan para anggota dprd kaur periode 2019-2024, sampai dengan sekarang juga belum dipanggil oleh tim penyidik.
"untuk proses penyidikan sifatnya terus berjalan, total 70 orang saksi seputaran asn dan tenaga honorer sudah kita panggil selama proses penyidikan," kata kajari kaur pofrizal sh, mh, melalui kasi pidsus bobbi muhammad ali akbar sh, mh, didampingi oleh kasi intel andi febrianda sh mh., senin, 17 maret 2025.
bobbi menjelaskan, sejak awal proses penyidikan ada beberapa kegiatan yang memang jelas ada indikasi perbuatan melawan hukum.
salah satunya salah pencatutan nama-nama tenaga honorer untuk melakukan perjalanan dinas. sedangkan saat dimintai keterangan para tenaga honorer tersebut mengaku tidak pernah melakukan perjalan dinas.
baca juga:bukan ditilang, polisi 'hadang' pengendara bagikan takjil
baca juga: mau cuti lebaran, asn diingatkan tak menumpuk pekerjaan
kemudian para asn di setwan kaur yang jelas spj perjalanan dinas mereka fiktif karena pada kenyataannya memang mereka tidak melakukan perjalanan dinas sama sekali.
kemudian dari semua dokumen pertanggungjawaban kegian perjalan dinas tersebut hampir 100 persen dinyatakan tidak sesuai dengan kenyataan alias fiktif.
"modus dalam kasus ini adalah perjalanan fiktif, diperkuat dengan keterangan saksi serta barang bukti yang telah kita kumpulkan," terang bobbi.
ditambahkan bobbi, sampai dengan sekarang tim penyidik masih menunggu hasil resmi dari penghitungan ulang kerugian negara dengan perbuatan melawan hukum yang telah ditemuakan oleh tim penyidik.
baca juga:disiapkan rp20 miliar, ini titik prioritas jalan provinsi di kepahiang yang diperbaiki
baca juga:pembayaran tambahan tunjangan 100 persen tunggu keputusan bupati
namun tampaknya proses penghitungan ulang kn ini akan memakan waktu yang cukup lama. pasalnya,  pasalnya bpkp bengkulu sekarang memang belum bisa mempercepat penghitungan kn lantaran pekerjaan yang sedang banyak.
"setelah penghitungan kn, kemungkinan besar bakal ada penetapan tersangka. yang dapat kita pastikan lebih dari satu orang," tegasnya.
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) kaur  kaur dr. drs ersan syahfiri, mm menanggapi kasus ini mengatakan pemkab kaur pada dasarnya menyerahkan semua kepada pihak aparat penegak hukum (aph) dalam hal ini kejari kaur untuk mengusut dugaan tindak pidana korupsi di setwan kaur.
apabila memang terbukti, maka oknum tersebut berhak mendapatkan hukuman sesuai dengan undang-undang yang berlaku.
baca juga:disnakertrans buka posko pengaduan thr secara online
baca juga:wabup rejang lebong sampaikan lkpj tahun 2024 ke dprd
"sepenuhnya kita serahkan kepada pihak kejaksaan, dan kita menghormati semua proses yang dilakukan oleh pihak kejaksaan," sampainya.
sebagai informasi, jumat, 24 januari 2025 tim penyidik juga langsung bergerak cepat melakukan penggeledahan di setwan kaur sebanyak 20 bundel surat pertanggung jawaban (spj) perjalan dinas tahun 2023 disita, kemudian juga ada beberapa alat elektronik dan handphone ikut diambil oleh tim penyidik untuk kebutuhan penyidikan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 18 Maret 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan