Terdakwa Mantan Direktur RSUD HD Manna Minta Bebas dari Tuntutan

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Rabu , 09 Apr 2025 - 23:17

KENAKAN: Para terdakwa yang terlibat dalam perkara Tipikor RSUD HD Manna terlihat mengenakan baju tahanan setelah sidang agenda pembelaan selesai, 9 April 2025. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID - Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu Selatan akan menyiapkan replik untuk terdakwa mantan Direktur RSUD HD Manna, Dr. Debi Purnomo, M.KM.

Lantaran dari sidang dengan agenda pembelaan, terdakwa meminta bebas dari tuntutan.

Sedangkan untuk terdakwa pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, Yuniarti, S.Pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah Vina Fitri Yani yang hanya minta keringanan kepada Majelis Hakim dari tuntutan.

Sidang digelar di Pengadilan Negari Tipikor Bengkulu pada 9 April 2025, diketuai Majelis Hakim, Paisol, SH, MH.

Dalam perkara Tipikor dana makan minum pasien RSUD Hasanuddin Damrah (HD) Manna Bengkulu Selatan tahun anggaran 2023 para terdakwa telah merugikan negara hingga Rp330 juta atas perbuatannya.

Disampaikan Penasihat Hukum (PH) terdakwa Debi Purnomo, Budi Asyahri, SH. bahwa kliennya dalam pembelaan meminta bebas demi hukum.

Sebab perbuatan yang didakwakan pada kliennya tidak bisa dibuktikan jaksa baik melalui jalur barang bukti maupun fakta persidangan.

"Kalau klien kita minta bebas, sebab dalam perkara ini klien kita tidak terbukti melakukan Tipikor sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum," ungkap Budi pada RB 9 April 2025.

Menurut Budi, berdasarkan sidang dengan agenda keterangan terdakwa memang kliennya tidak mengakui perbuatannya, sebab apa yang didakwakan JPU dan diklaim bahwa saksi memperkuat dakwaan itu tidak benar.

Sebanyak 13 saksi yang dihadirkan itu tidak memberikan fakta bahwa terdakwa melakukan korupsi, kalau sekadar melanggar administrasi maka itu tidak bisa dibawa ke ranah pidana.

terdakwa mantan direktur rsud hd manna minta bebas dari tuntutan                            koranrb.id - jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) bengkulu selatan akan menyiapkan replik untuk terdakwa mantan direktur rsud hd manna, dr. debi purnomo, m.km. 
lantaran dari sidang dengan agenda pembelaan, terdakwa meminta bebas dari tuntutan.
sedangkan untuk terdakwa pihak perantara pengadaan makan dan minum pasien, yuniarti, s.pd dan pihak ketiga yang turut terseret adalah vina fitri yani yang hanya minta keringanan kepada majelis hakim dari tuntutan.
sidang digelar di pengadilan negari tipikor bengkulu pada 9 april 2025, diketuai majelis hakim, paisol, sh, mh.
baca juga:perkara tipikor dd suro bali rp495 juta, 5 saksi kuatkan dakwaan jpu 
baca juga:saksi beberkan aliran korupsi dana csr pln, hakim perintahkan jpu hadirkan bawahan terdakwa 
dalam perkara tipikor dana makan minum pasien rsud hasanuddin damrah (hd) manna bengkulu selatan tahun anggaran 2023 para terdakwa telah merugikan negara hingga rp330 juta atas perbuatannya.
disampaikan penasihat hukum (ph) terdakwa debi purnomo, budi asyahri, sh. bahwa kliennya dalam pembelaan meminta bebas demi hukum.
sebab perbuatan yang didakwakan pada kliennya tidak bisa dibuktikan jaksa baik melalui jalur barang bukti maupun fakta persidangan.
baca juga: dukung pemeriksaan bpk, opd diminta siaga hingga 2 mei mendatang, wali kota berharap kembali raih wtp ke 7 
baca juga: mimbang gedang sukses tanpa gunakan apbd provinsi bengkulu
"kalau klien kita  minta bebas, sebab dalam perkara ini klien kita tidak terbukti melakukan tipikor sebagaimana yang didakwakan jaksa penuntut umum," ungkap budi pada rb 9 april 2025.
menurut budi, berdasarkan sidang dengan agenda keterangan terdakwa memang kliennya tidak mengakui perbuatannya, sebab apa yang didakwakan jpu dan diklaim bahwa saksi memperkuat dakwaan itu tidak benar.
sebanyak 13 saksi yang dihadirkan itu tidak memberikan fakta bahwa terdakwa melakukan korupsi, kalau sekadar melanggar administrasi maka itu tidak bisa dibawa ke ranah pidana.
"klien kita memang tidak  melakukan tipikor. sebab pada faktanya klien kita memang tidak melakukan hal itu. kalau masalah perda atau perpres yang langgar itu bukan pidana, namun itu pelanggaran administratif jaksa seharusnya paham itu," jelas budi.
baca juga:wali kota: perbanyak bekerja, petakan masalah
baca juga:desak pelindo serius keruk alur pelabuhan, gubernur helmi: kita ingin arus pelayaran berjalan lancar
sementara itu ph terdakwa yuniarti dan vina, mukhlas, s.sya, mh  mengatakan bahwa kliennya meminta diringankan seringan ringannya pada majelis hakim.
kemudian juga terdakwa dengan kesungguhan hati telah meminta maaf atas segala perbuatan yang telah dilakukannya hingga negara mengalami kerugian.
"terdakwa sudah akui perbuatannya salah maka dari itu kita akan meminta untuk keringanan saja," terang jejen.
sementara itu jpu kejari bengkulu selatan, andi setiawan, sh, mh mengatakan bahwa pihaknya akan menyiapkan replik.
"kalau untuk 2 terdakwa kita masih dengan tuntutan sebelumnya. namun untuk terdakwa debi kita akan menyusun replik sebab dia minta bebas, dalam replik nantinya muatan materi hanya difokuskan pada terdakwa debi saja," tutup andi. 
sebagai informasi tambahan para terdakwa yang telah merugikan negara hingga rp330 juta  telah dituntut jaksa.
untuk tuntutan terdakwa debi dituntut penjara selama 1 tahun 9 bulan atau setara 21 bulan. 
denda rp50 juta subsidair 3 bulan serta uang pengganti (up) sebesar rp126 juta.
kemudian jpu menuntut terdakwa yuniarti pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan. denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bulan.
terakhir terdakwa vina fitri yani dituntut hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan denda sebesar rp50 juta subsidair 3 bula

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 10 April 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan