Anggota DPRD Mukomuko Marsono Bingung Dana Pokirnya Naik jadi Rp 2,1 Miliar, Dana Pokir Aceng jadi Rp 0

KORANRB.ID – Aroma kejanggalan menyeruak dari balik kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko.

Di saat sejumlah anggota DPRD mengeluhkan pemangkasan habis dana pokok pikiran (Pokir), salah satunya justru mengalami lonjakan dana secara misterius. Ironisnya, si pemilik anggaran sendiri mengaku tak tahu-menahu soal penambahan tersebut.

Marsono, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Dapil II, mengaku terkejut saat mengetahui bahwa anggaran Pokir miliknya naik signifikan usai efisiensi yang dilakukan TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah).

Awalnya dana Pokirnya diusulkan hanya sekitar Rp 800 juta, tiba-tiba membengkak hingga Rp 2,1 miliar. Kenaikan ini bahkan tak pernah dibahas bersama legislatif.

BACA JUGA:Efisiensi APBD Mukomuko Picu Kekecewaan Dewan, Aceng: Pokir Saya Dinolkan, Punya Kawan-Kawan Masih Aman

“Saya justru bingung. Kenapa bisa-bisanya anggaran jalan yang saya usulkan Rp 320 juta, mendadak muncul jadi Rp 1,75 miliar, ditambah kegiatan lainnya, totalnya jadi Rp 2,1 miliar. Siapa yang nambah, saya enggak tahu,”beber Marsono dengan nada heran.

Marsono menjelaskan, seluruh usulan Pokir yang berasal dari aspirasi masyarakat, Rp 60 juta untuk sarana olahraga Desa Setia Budi, Rp 180 juta untuk meubel sekolah, Rp 240 juta untuk pelapis tebing MTs Desa Wonosobo, dan Rp 320 juta untuk pembangunan jalan. Semuanya telah dibahas di tahapan Banggar (Badan Anggaran).

“Saya baru tahu anggaran saya naik dari Pak Aceng. Katanya saya kenyang. Padahal, saya justru enggak pernah dilibatkan atau diberi tahu,”ungkapnya.

Lebih mengejutkan, Marsono menyebut penambahan anggaran misterius ini untuk kegiatan yang tidak hanya untuk di daerah yang diusulkan. Bahkan tidak di ketahui anggaran pokir tersebut dititipkan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) mana saja.

BACA JUGA:Gagal Terima DAK 2025, Dinas Perikanan Dapat Pokir DPRD Mukomuko Rp1,3 Miliar

"Tidak hanya saya yang mendapatkan anggaran pokir bertambah, rekan saya Taufik, dan Ferdi juga demikian,"tutupnya.

Di sisi lain, Aceng Zakaria, politisi Partai Demokrat dari Dapil I, justru mengalami nasib sebaliknya. Dana Pokir miliknya yang telah disusun dari aspirasi masyarakat justru di-nol-kan oleh TAPD tanpa koordinasi. Ia pun melontarkan kekecewaannya.

“Saya tidak menolak efisiensi karena itu kebijakan pusat. Tapi prosesnya di daerah sangat mengecewakan. Tidak ada koordinasi sama sekali,” ujar Aceng geram.

Ia bahkan menduga terjadi praktik tebang pilih dalam proses efisiensi. Pasalnya sejumlah Pokir miliknya yang bersumber dari aspirasi masyarakat mendadak menghilang, sementara kegiatan lain yang tak pernah diusulkan malah muncul.