Ketua DPRD Minta Bupati Beri Sanksi ASN Tak Disiplin, Ada Oknum ASN Hanya Absen Kemudian Pulang

BENTENG - Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Tengah kembali menjadi sorotan setelah tidak disiplin dalam bekerja. Ada oknum ASN pergi ke kantor hanya absen, kemudian pergi pulang dan tidak menjalankan tugasnya sebagai ASN.

Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri mengatakan, ia mendapati informasi ada beberapa oknum ASN di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tidak disiplin bekerja.

Tidak disiplin bekerja maksudnya, ASN pergi ke kantor hanya untuk absen, kemudian pulang. Pada waktu sore hari, ASN tersebut baru ke kantor lagi untuk melakukan absen sore.

Fepi meminta hal ini menjadi perhatian khusus Bupati dan Wakil Bupati. Ia meminta Bupati menindak tegas dan memberikan sanksi terhadap ASN yang melakukan hal tersebut. Kasus ini banyak ia temui dan banyak yang melaporkan.

BACA JUGA:Pemkab Mukomuko Petakan Kebutuhan Outsourcing, Tenaga Honorer Dihentikan Bertahap

BACA JUGA:Pembayaran TPP ASN Kaur Menunggu Tandatangan SK Bupati

"Saya sudah geram terhadap ASN yang tidak disiplin dalam bekerja. Apalagi pergi ke kantor cuma absen kemudian pergi pulang. Setelah itu sore baru datang lagi untuk absen sore," tegasnya.

Fepi sesalkan, ASN yang tidak disiplin ini masih menerima tunjangan atau Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Tentu ini sangat merugikan daerah, ASN tidak bekerja, tetapi masih menerima TPP.

Ia meminta Bupati jangan membiarkan saja ASN yang malas bekerja tetap menerima TPP. Bila perlu berita sanksi yang tegas sesuai ketentuan yang ada.

"Ada ASN tidak bekerja, hanya absen saja, tetapi masih menerima TPP. Jadi yang menjadi indikator pemberian TPP ini apa. Apa hanya absensi saja," tandasnya.

BACA JUGA:4 Tahun Diresmikan, PTM Muara Aman Belum Sumbang Retribusi ke Daerah, Ternyata Ini Penyebabnya

BACA JUGA:Bupati Rachmat Tegaskan Realisasi Program 100 Hari Kerja jadi Salah Satu Indikator Evaluasi Pejabat

Fepi mengatakan sikap buruk beberapa oknum ASN yang malas ini akan berdampak terhadap kinerja OPD dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Ia menyarankan bila perlu Bupati membentuk tim khusus.