Dugaan Pungli, 2 Pejabat Dishub Kepahiang Diperiksa Penyidik Tipidkor

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Jumat , 09 May 2025 - 22:22

TERMINAL: Kondisi terkini Terminal Pasar Kepahiang setelah penertiban, sudah bersih dari PKL.--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

KEPAHIANG,KORANRB.ID - Penyidik Tipidkor Polres Kepahiang telah menghadirkan 2 pejabat di lingkungan Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Kepahiang.

Keduanya memberi keterangan dalam kapasitas saksi. Keterangan keduanya dianggap penting guna mengungkap dugaan pungli atau pungutan liar di Terminal Kepahiang.

Sebelumnya, Polres Kepahiang telah meminta keterangan 20 orang saksi. Mulai dari eks Pedagang Kaki Lima (PKL), hingga pemilik kios yang ada di dalam areal Terminal Pasar Kepahiang.

Kanit Tipikor Sat Reskrim Polres Kepahiang, Ipda. Manda Gundala Putra, SH, Jumat 9 Mei 2025 membenarkan perihal pemanggilan 2 pejabat di lingkungan Dishub Kepahiang.

Ditanya lebih detil mengenai pemeriksaan tersebut, dirinya enggan menjelaskan lebih jauh. "Ya, sudah kita panggil (2 pejabat Dishub,red)," singkatnya.

Upaya penyelidikan yang tengah dilakukan Unit Tipikor Polres Kepahiang, disambut positif Satgas Saber Pungli Kabupaten Kepahiang.

Asisten bidang perekonomian dan Pembangunan Setkab Kepahiang Hairah Aryani, S.Sos, MM sekaligus Ketua Pokja Ahli UPP Kepahiang menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya tindaklanjut dugaan pungli di Terminal Kepahiang kepada Unit Tipikor Polres Kepahiang.

"Sekarang kan masih berlangsung proses penyelidikannya. Saat ini, para saksi secara bergantian masih menjalani pemeriksaan di Polres Kepahiang," kata Hairah.

Dugaan pungli di Terminal Pasar Kepahiang ini sendiri diungkap langsung Bupati Kepahiang, H. Zurdi Nata, SIP.

Disampaikan, indikasi pungli telah menyebabkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan nilai miliaran rupiah menguap.

Dari penjelasan yang sudah disampaikan Bupati Zurdi Nata sebelumnya, ada dugaan praktik korupsi yang membuat lebih kurang 10 tahun daerah tak mendapatkan PAD dari retribusi pedagang di kawasan Terminal Kabupaten Kepahiang.

Tidak heran jika kemudian Satgas Saber Pungli maupun APH mendalami indikasi dugaan penyimpangan keuangan daerah di sana.

dugaan pungli, 2 pejabat dishub kepahiang diperiksa penyidik tipidkor                            kepahiang,koranrb.id - penyidik tipidkor polres kepahiang telah menghadirkan 2 pejabat di lingkungan dinas perhubungan (dishub) kabupaten kepahiang. 
keduanya memberi keterangan dalam kapasitas saksi. keterangan keduanya dianggap penting guna mengungkap dugaan pungli atau pungutan liar di terminal kepahiang. 
sebelumnya, polres kepahiang telah meminta keterangan 20 orang saksi. mulai dari eks pedagang kaki lima (pkl), hingga pemilik kios yang ada di dalam areal terminal pasar kepahiang. 
kanit tipikor sat reskrim polres kepahiang, ipda. manda gundala putra, sh, jumat 9 mei 2025 membenarkan perihal pemanggilan 2 pejabat di lingkungan dishub kepahiang. 
ditanya lebih detil mengenai pemeriksaan tersebut, dirinya enggan menjelaskan lebih jauh. "ya, sudah kita panggil (2 pejabat dishub,red)," singkatnya.
baca juga:penerimaan cpns tahun ini belum pasti, tunggu informasi kemenpanrb
baca juga:ceo danantara temui sejumlah tokoh keuangan global, perkuat hubungan kerjasama indonesia-as
upaya penyelidikan yang tengah dilakukan unit tipikor polres kepahiang, disambut positif satgas saber pungli kabupaten kepahiang. 
asisten bidang perekonomian dan pembangunan setkab kepahiang hairah aryani, s.sos, mm sekaligus ketua pokja ahli upp kepahiang menyampaikan telah menyerahkan sepenuhnya tindaklanjut dugaan pungli di terminal kepahiang kepada unit tipikor polres kepahiang.
"sekarang kan masih berlangsung proses penyelidikannya. saat ini, para saksi secara bergantian masih menjalani pemeriksaan di polres kepahiang," kata hairah. 
dugaan pungli di terminal pasar kepahiang ini sendiri diungkap langsung bupati kepahiang, h. zurdi nata, sip.
disampaikan, indikasi pungli telah menyebabkan potensi pendapatan asli daerah (pad) dengan nilai miliaran rupiah menguap.  
dari penjelasan yang sudah disampaikan bupati zurdi nata sebelumnya, ada dugaan praktik korupsi yang membuat lebih kurang 10 tahun daerah tak mendapatkan pad dari retribusi pedagang di kawasan terminal kabupaten kepahiang. 
tidak heran jika kemudian satgas saber pungli maupun aph mendalami indikasi dugaan penyimpangan keuangan daerah di sana. 
baca juga:pemkab verifikasi 868 anak belum terima program bansos, khusus yatim dan yatim piatu 
baca juga:dak fisik dinkes rp27 miliar bangun labkesmas dan ipal 4 puskesmas 
dari dokumen yang dimiliki pemkab kepahiang, diketahui ada salinan perjanjian antara pemkab kepahiang dengan para pedagang dalam hal pemanfaatan kawasan terminal pasar kepahiang. 
dimulai sejak 2005, diketahui izin pemanfaatannya dengan biaya sewa saat itu rp3,5 juta per tahun sudah habis 10 tahun berselang. 
adapun sejak 2016, hingga saat ini atau nyaris 10 tahun lamanya sama sekali pemkab tak mendapatkan manfaat apapun dari aktivitas pedagang di kawasan terminal pasar kepahiang. 
sedangkan sama-sama diketahui, kios-kios di kawasan terminal pasar kepahiang tak pernah kosong dan selalu ditempati pedagang meski tak ada perpanjangan izin. 
malah, informasi diperoleh para pedagang diduga tetap membayar uang sewa mulai dari rp6 juta - rp7 juta per tahun. 
dengan hitungan kasar di atas, dari 50 los yang ada di kawasan pasar kepahiang, selama 10 tahun terakhir potensi pad yang melayang dari retribusi terminal pasar kepahiang tak kurang dari rp3 miliar. 
bupati menyampaikan, sebagai kepala daerah ia merasa berkewajiban menjaga seluruh aset-aset daerah yang terbengkalai maupun telah disalahkan gunakan. pihak yang berwajib pun diminta ikut memperhatikan, terkait indikasi terjadinya pungli di terminal pasar kepahiang

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 10 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan