154 Calon PPPK Terindikasi Honorer Siluman, Kelulusan Terancam Dibatalkan

Reporter: M.Zulkarnain Wijaya |

Editor: Riky Dwiputra |

Kamis , 15 May 2025 - 21:23

Bupati Seluma, Teddy Rahman bersama Wabup Seluma Gustianto. --zulkarnain wijaya/rb

Dalam uji publik tersebut, masyarakat khususnya peserta yang merasa namanya tercantum dalam daftar, diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan. Namun sanggahan tersebut wajib disertai dengan bukti dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Jika ada yang merasa namanya salah masuk daftar atau bukan termasuk ‘honorer siluman’, bisa langsung menyampaikan sanggahan resmi. Harus ada bukti otentik agar proses ini berjalan objektif,” tambah Teddy.

Pemkab berharap, dengan keterlibatan masyarakat dalam proses uji publik ini, kebenaran data dapat terungkap secara adil. Langkah ini juga sebagai upaya membersihkan seleksi PPPK dari peserta yang tidak sah, demi menjaga integritas dan kualitas aparatur sipil negara di Kabupaten Seluma.

“Prinsipnya, semua harus transparan dan bisa diuji kebenarannya oleh publik,” tegas Teddy.

Sementara itu, Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Seluma kini tengah mengusut serius adanya nama-nama misterius yang disebut sebagai “guru honorer siluman” dalam seleksi PPPK Tahap I dan II.

Hingga saat ini, sebanyak 60 saksi telah diperiksa, terdiri dari guru dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Seluma. Dari jumlah tersebut, 45 orang merupakan kepala sekolah yang dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait nama-nama calon PPPK yang tercantum berasal dari sekolah mereka.

“Sudah ada 60 saksi yang kita periksa. Mayoritas kepala sekolah SD dan SMP, sisanya guru aktif,” ungkap Kapolres Seluma, AKBP. Bonar Ricardo Pakpahan, SIK, MIK melalui Kasatreskrim, AKP. Prengki Sirait, SH kepada RB.

Penyidikan dilakukan secara bertahap. Setiap saksi diminta memberikan keterangan lengkap, termasuk pada guru untuk menyerahkan kembali dokumen persyaratan yang mereka unggah saat mendaftar PPPK. Pemeriksaan dokumen menjadi fokus utama penyidik guna menelusuri keabsahan riwayat kerja dan keberadaan para calon PPPK.

“Saksi juga kita minta membawa semua berkas yang dulu mereka upload saat pendaftaran. Semua dokumen ini kita periksa satu per satu,” imbuh Prengki.

Namun, saat ditanya lebih lanjut soal hasil sementara pemeriksaan, Prengki memilih irit bicara. Ia menegaskan bahwa laporan akan terlebih dahulu disampaikan kepada Inspektorat Daerah untuk diverifikasi dan dipadukan dengan temuan administrasi internal.

“Untuk hasilnya belum bisa kami buka. Nanti akan kami sampaikan ke Inspektorat terlebih dahulu, baru akan kami informasikan ke publik,"pungkas Prengki.

154 calon pppk terindikasi honorer siluman,  kelulusan terancam dibatalkan                             koranrb.id – pemerintah kabupaten seluma terus melakukan penyisiran menyeluruh terhadap proses seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) tahap i dan ii.
dari hasil temuan sementara, terungkap bahwa sebanyak 154 orang yang lulus dalam seleksi pppk tahap i, terindikasi honorer siluman.
bupati seluma, teddy rahman, s.e., mm mengungkapkan bahwa pemeriksaan mendalam terhadap berkas para peserta mengarah pada indikasi kuat adanya peserta yang tidak sah secara administratif, namun tetap dinyatakan lulus seleksi. istilah “honorer siluman” merujuk pada individu yang tidak pernah tercatat secara resmi sebagai tenaga honorer, namun tiba-tiba muncul sebagai peserta dan bahkan dinyatakan lulus.
“jumlahnya masih belum final. tahap i saja sudah 154 yang terindikasi sebagai honorer siluman. sedangkan untuk tahap ii ada sebanyak 1.085 peserta dari total sekitar 1.900 yang lulus seleksi administrasi, namun berkasnya tidak memenuhi syarat. kami komit untuk menghapus peserta-peserta yang tidak sah ini agar yang benar-benar berhak bisa lulus,” tegas bupati teddy.
menurutnya, ini merupakan langkah korektif atas dugaan pelanggaran yang terjadi selama proses seleksi pppk, seperti kelulusan peserta yang belum memenuhi syarat administratif namun tetap dinyatakan lolos seleksi.
baca juga:semua dokumen disita dari pupr lebong sudah diserahkan ke bpkp 
baca juga:rp10 miliar dbh buat bayar bpjs kesehatan masyarakat kepahiang 
“ini dilakukan karena memang ada dugaan pelanggaran selama proses seleksinya. ada yang seharusnya belum bisa ikut tetapi bisa lulus seleksi. hal-hal seperti ini yang harus kami luruskan agar keadilan bisa ditegakkan,” tambahnya.
pemerintah saat ini masih memfokuskan proses audit pada tahap i. setelah proses tahap i rampung, barulah pemeriksaan dan penertiban pada tahap ii akan dilanjutkan. “dalam waktu dekat pengumuman pembatalan kelulusan peserta seleksi pppk tahap i akan segera dilakukan. setelah itu baru kami lanjutkan ke tahap ii,” ujar bupati.
bupati seluma memastikan, tidak akan menoleransi adanya kecurangan atau manipulasi data dalam proses rekrutmen aparatur sipil negara. proses audit yang saat ini berjalan, juga diharapkan dapat menjadi pelajaran dan peringatan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik panitia seleksi maupun calon peserta, agar lebih menjunjung integritas. 
selain itu juga, rencananya pemkab seluma akan segera menggelar uji publik terhadap daftar peserta seleksi pppk yang diduga tidak memenuhi syarat langkah ini dilakukan sebagai bentuk transparansi kepada masyarakat sekaligus membuka ruang untuk tanggapan atau sanggahan dari publik.
baca juga:dbh rp21 miliar belum masuk kasda pemkab rejang lebong
baca juga:sk pppk tahap i ditargetkan dibagikan pertengahan juni 2025
“jika penyisiran ini selesai, kami akan langsung mengumumkan nama-nama yang terindikasi tidak memenuhi syarat. uji publik ini penting agar masyarakat tahu dan bisa memberikan sanggahan bila ada kekeliruan data,” tegas teddy rahman.
dalam uji publik tersebut, masyarakat khususnya peserta yang merasa namanya tercantum dalam daftar, diberi kesempatan untuk menyampaikan sanggahan. namun sanggahan tersebut wajib disertai dengan bukti dan dokumen resmi yang dapat dipertanggungjawabkan.
“jika ada yang merasa namanya salah masuk daftar atau bukan termasuk ‘honorer siluman’, bisa langsung menyampaikan sanggahan resmi. harus ada bukti otentik agar proses ini berjalan objektif,” tambah teddy.
pemkab berharap, dengan keterlibatan masyarakat dalam proses uji publik ini, kebenaran data dapat terungkap secara adil. langkah ini juga sebagai upaya membersihkan seleksi pppk dari peserta yang tidak sah, demi menjaga integritas dan kualitas aparatur sipil negara di kabupaten seluma.
baca juga:lengkapi pelayanan, rsud curup bakal tambah poli urologi dan dokter spesialis
baca juga:bupati lebong setujui penambahan 6 unit alat cuci darah 
“prinsipnya, semua harus transparan dan bisa diuji kebenarannya oleh publik,” tegas teddy.
sementara itu, unit tindak pidana korupsi (tipikor) satreskrim polres seluma kini tengah mengusut serius adanya nama-nama misterius yang disebut sebagai “guru honorer siluman” dalam seleksi pppk tahap i dan ii.
hingga saat ini, sebanyak 60 saksi telah diperiksa, terdiri dari guru dan kepala sekolah dari berbagai jenjang pendidikan di lingkungan dinas pendidikan dan kebudayaan (disdikbud) seluma. dari jumlah tersebut, 45 orang merupakan kepala sekolah yang dipanggil untuk dimintai klarifikasi terkait nama-nama calon pppk yang tercantum berasal dari sekolah mereka.
“sudah ada 60 saksi yang kita periksa. mayoritas kepala sekolah sd dan smp, sisanya guru aktif,” ungkap kapolres seluma, akbp. bonar ricardo pakpahan, sik, mik melalui kasatreskrim, akp. prengki sirait, sh kepada rb.
penyidikan dilakukan secara bertahap. setiap saksi diminta memberikan keterangan lengkap, termasuk pada guru untuk menyerahkan kembali dokumen persyaratan yang mereka unggah saat mendaftar pppk. pemeriksaan dokumen menjadi fokus utama penyidik guna menelusuri keabsahan riwayat kerja dan keberadaan para calon pppk.
“saksi juga kita minta membawa semua berkas yang dulu mereka upload saat pendaftaran. semua dokumen ini kita periksa satu per satu,” imbuh prengki.
namun, saat ditanya lebih lanjut soal hasil sementara pemeriksaan, prengki memilih irit bicara. ia menegaskan bahwa laporan akan terlebih dahulu disampaikan kepada inspektorat daerah untuk diverifikasi dan dipadukan dengan temuan administrasi internal.
“untuk hasilnya belum bisa kami buka. nanti akan kami sampaikan ke inspektorat terlebih dahulu, baru akan kami informasikan ke publik,"pungkas prengki.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan