Gubernur Bengkulu Pastikan Tidak Ada Kenaikan Pajak untuk Masyarakat

Reporter: RENO DWI PRANOTO |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 15 May 2025 - 22:30

BAYAR: Terlihat masyarakat Kota Bengkulu pada saat mengantre layanan pembayaran pajak beberapa waktu lalu. RENO/RB--

KORANRB.ID – Gubernur Bengkulu, H. Helmi Hasan, SE menepis isu yang menyebutkan adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dibebankan kepada masyarakat.

Helmi menyebutkan kenaikan opsen pajak berlaku untuk Dana Bagi Hasil (DBH) tiap daerah.

Kebijakan opsen pajak sebesar 66 persen yang sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (HKPD) telah berlaku secara nasional sejak 5 Januari 2025 lalu.

“Opsen pajak itu bukan berarti kita bayar pajak motor naik 66 persen, itu bukan,” ujar Helmi.

Helmi menjelaskan kenaikan sebesar 66 persen tersebut bukanlah peningkatan besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.

Melainkan perubahan pada persentase bagi hasil pajak antara pemerintah provinsi (Pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota.

“66 persen itu bukan naik bayar pajak, tapi uangnya Wali Kota dulu hanya 30 persen, sekarang naik 66 persen, bagi hasilnya ke tingkat dua (kabupaten/kota) naik 66 persen. Kalau ke masyarakat itu tidak naik,” jelasnya.

Helmi menerangkan bahwa dengan kenaikan opsen pajak sebesar 66 persen tersebut justru Pemprov Bengkulu yang mengalami penurunan persentase bagi hasil dari Pemda kabupaten/kota yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang seharusnya menerima 70 persen, namun turun menjadi 34 persen.

“Justru yang rugi itu pemprov, sebelumnya dapat jatah 70 persen, turun. Yang kabupaten/kota awalnya 30 persen naik jadi 66 persen. Pemprov 70 persen sebelumnya turun jadi 30 sekian persen,” papar Helmi.

Helmi menegaskan kebijakan opsen pajak tersebut tidak memiliki dampak langsung pada kenaikan beban pajak yang harus dibayarkan oleh warga.

gubernur bengkulu pastikan tidak ada kenaikan pajak untuk masyarakat                            koranrb.id – gubernur bengkulu, h. helmi hasan, se menepis isu yang menyebutkan adanya kenaikan pajak kendaraan bermotor yang dibebankan kepada masyarakat.
helmi menyebutkan kenaikan opsen pajak berlaku untuk dana bagi hasil (dbh) tiap daerah.
kebijakan opsen pajak sebesar 66 persen yang sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah (hkpd) telah berlaku secara nasional sejak 5 januari 2025 lalu.
“opsen pajak itu bukan berarti kita bayar pajak motor naik 66 persen, itu bukan,” ujar helmi.
baca juga:2 jemaah haji asal bengkulu wafat di madinah
baca juga:ngorok serang kerbau, distan mukomuko minta pemilik ternak kooperaktif
helmi menjelaskan kenaikan sebesar 66 persen tersebut bukanlah peningkatan besaran pajak yang harus dibayar oleh masyarakat.
melainkan perubahan pada persentase bagi hasil pajak antara pemerintah provinsi (pemprov) dan pemerintah kabupaten/kota.
“66 persen itu bukan naik bayar pajak, tapi uangnya wali kota dulu hanya 30 persen, sekarang naik 66 persen, bagi hasilnya ke tingkat dua (kabupaten/kota) naik 66 persen. kalau ke masyarakat itu tidak naik,” jelasnya.
helmi menerangkan bahwa dengan kenaikan opsen pajak sebesar 66 persen tersebut justru pemprov bengkulu yang mengalami penurunan persentase bagi hasil dari pemda kabupaten/kota yang berasal dari pajak kendaraan bermotor yang seharusnya menerima 70 persen, namun turun menjadi 34 persen.
baca juga:musrenbang rpjmd kota bengkulu dihadiri gubernur, momen satukan visi pembangunan kota dan provinsi
baca juga:satu jch asal bengkulu selatan wafat di madinah, dimakamkan di baqi
“justru yang rugi itu pemprov, sebelumnya dapat jatah 70 persen, turun. yang kabupaten/kota awalnya 30 persen naik jadi 66 persen. pemprov 70 persen sebelumnya turun jadi 30 sekian persen,” papar helmi.
helmi menegaskan kebijakan opsen pajak tersebut tidak memiliki dampak langsung pada kenaikan beban pajak yang harus dibayarkan oleh warga. 
ia meminta masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak akurat. 
diketahui sebelumnya pemprov bengkulu mulai memberlakukan opsen pajak kendaraan bermotor (pkb) dan bea balik nama kendaraan bermotor (bbnkb).
baca juga:laporan khusus: rugi besar pelabuhan pulau baai dangkal 
baca juga:daya tampung sekolah negeri 8.572 siswa: disdikbud upayakan sebaran siswa merata
kebijakan tersebut merupakan amanat dari undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (uu hkpd), serta diperkuat melalui peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2023 dan sudah diberlakukan sejak 5 januari 2025 secara nasional.
opsen merupakan pungutan tambahan atas pajak pokok, yang dipungut bersamaan saat pembayaran pkb dan bbnkb.
berdasarkan ketentuan, tarif opsen ditetapkan sebesar 66 persen dan menjadi pendapatan asli daerah kabupaten/kota yang ditetapkan melalui peraturan daerah masing-masing.
kepala badan pendapatan daerah (bapenda) provinsi bengkulu, hadianto, mengatakan bahwa pemerintah provinsi bengkulu hanya memfasilitasi penerapan opsen tersebut sesuai ketentuan perundang-undangan.  
“pemerintah provinsi hanya memfasilitasi mekanisme pembayaran melalui uptd ppd. penerimaan opsen pajak nantinya masuk ke rekening kas umum daerah (rkud) kabupaten/kota sebesar 66 persen dari tarif pengenaan pkb dan bbnkb,” ujar hadianto.
ia menjelaskan, penerapan opsen ini bukan hanya berlaku di bengkulu, tetapi juga dilaksanakan serentak secara nasional sejak 5 januari 2025 lalu, sesuai amanat uu hkpd. 
“tujuannya tentu untuk memperkuat fiskal daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” tambahnya.
opsen pkb dan bbnkb juga diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong pembangunan infrastruktur. 
tahun 2025, pemprov bengkulu di bawah kepemimpinan gubernur helmi hasan dan wakil gubernur mian telah mengalokasikan belanja pembangunan infrastruktur sebesar rp 600 miliar.
“dengan tambahan pendapatan dari opsen, pemerintah kabupaten/kota bisa lebih leluasa membiayai program prioritas dan pembangunan daerah,” demikian hadianto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 16 Mei 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan