DPRD Minta Disnakertrans Tegas Terhadap PT RAA, Soal PHK 18 Karyawan

Reporter: Jery Yasprianto |

Editor: Patris Muwardi |

Sabtu , 07 Jun 2025 - 22:56

Ketua DPRD Bengkulu Tengah, Fepi Suheri--Foto: Dokumen.Koranrb.Id

Sementara itu, pendamping karyawan yang di PHK, Nur Hasan mengungkapkan, selain di PHK secara sepihak, PT RAA juga tidak memberikan pesangon kepada para karyawan.

Padahal sesuai ketentuan mereka berhak menerima pesangon tersebut. Apalagi karyawan yang di PHK ini sudah bekerja lebih dari 10 tahun di PT RAA.

Nur Hasan berharap Pemkab Bengkulu Tengah dan Pemprov Bengkulu dapat menindaklanjuti permasalahan ini.

"Sesuai aturan PT RAA harus memberikan mereka pesangon. Apalagi mereka ini rata-rata sudah bekerja selama 10 tahun lamanya," sampainya.

Disisi lain, pihaknya juga menemukan ada kejanggalan dari surat PHK yang dikeluarkan oleh PT RAA kepada 18 orang karyawan.

Dalam surat PHK tersebut, disebutkan bahwa 18 karyawan telah melanggar pasal 52 huruf q Peraturan Pemerintah (PP) nomor 35 tahun 2021. Yang berbunyi, para karyawan mencari keuntungan untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.

"Dalam PP nomor 35 tahun 2021, kami tidak menemukan adanya pasal 52 huruf q. Kenapa perusahaan malah memasukkan pasal itu, dari mana sumbernya, ini yang kami tidak terima,’’ tandas Nur Hasan

dprd minta disnakertrans tegas terhadap pt raa, soal phk 18 karyawan                             benteng,koranrb.id - ketua dprd kabupaten bengkulu tengah, fepi suheri meminta dinas tenaga kerja dan transmigrasi (disnakertrans) kabupaten bengkulu tengah menyelesaikan persoalan 18 karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja (phk) oleh pt riau agrindo agung (raa). 
fepi mengatakan, disnakertrans bengkulu tengah harus tegas terhadap pt raa. kalau memang sudah 2 kali dilakukan pemanggilan tidak juga datang, disnakertrans harus menjatuhkan sanksi kepada perusahaan tersebut.
kalau tak ada sanksi tegas, sangat wajar pt raa semena-mena. sanksi yang diberikan agar ada efek jera, sehingga perusahaan yang ada di bengkulu tengah tidak seenaknya saja.
"disnakertrans harus menyelesaikan persoalan ini. apabila pt raa tidak memenuhi panggilan, berikan sanksi. jangan apa-apa langsung diserahkan ke provinsi, karena disnakertrans di bengkulu tengah ini ada,’’ sampainya.
disisi lain fepi mengaku miris apa yang telah dilakukan pt raa, pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap 18 karyawannya. para pekerja itu sudah belasan tahun bekerja di perusahaan tersebut.
tentu pt raa ini menjadi atensi bagi dprd bengkulu tengah. sebab pt raa dinilai selalu menimbulkan persoalan di bengkulu tengah. 
baca juga:bupati rachmat pastikan bulanini gaji honorer dibayarkan
baca juga:program 100 hari kerja sukses, bupati rachmat susun program 500 hari kerja
‘’beberapa waktu lalu diketahui kalau pt raa tidak memiliki hak guna usaha (hgu). sekarang melakukan phk secara sepihak. kalau memang tidak mau berusaha lagi di bengkulu tengah silakan tutup saja,’’ tegas fepi.
diberitakan sebelumnya, 18 karyawan  pt raa mengalami pemutusan hubungan kerja secara sepihak. akibat kejadian ini, 12 karyawan dari 18 karyawan yang di phk, melapor ke dinas tenaga kerja dan transmigrasi bengkulu tengah.
atas laporan tersebut, disnakertrans bengkulu tengah mengirim surat pemanggilan ke manajemen pt raa, 4 juni 2025 untuk meminta klarifikasi dan menggelar mediasi.
namun, pt raa mangkir dan tak memenuhi panggilan disnakertrans. sebagaimana disampaikan pelaksana harian (plh) kepala disnakertrans bengkulu tengah, dedi irawan.
setelah 2 kali dijadwalkan untuk mediasi, tak sekalipun pt raa  hadir. karena pt raa tidak hadir, maka sesuai aturan mediasi akan dilanjutkan ke disnakertrans provinsi bengkulu. 
"sudah kita panggil sebanyak 2 kali, tetapi tak hadir. karena itu permasalahan ini kita sampaikan ke disnakertrans provinsi. insyaallah minggu depan akan dilakukan mediasi," ucapnya.
sementara itu, pendamping karyawan yang di phk, nur hasan mengungkapkan, selain di phk secara sepihak, pt raa juga tidak memberikan pesangon kepada para karyawan. 
padahal sesuai ketentuan mereka berhak menerima pesangon tersebut. apalagi karyawan yang di phk ini sudah bekerja lebih dari 10 tahun di pt raa. 
baca juga:pelantikan 163 pppk tahap i bengkulu utara di oktober 
baca juga:harga tbs terendah rp 2.550 per kilogram, berangsur naik 
nur hasan berharap pemkab bengkulu tengah dan pemprov bengkulu dapat menindaklanjuti permasalahan ini.
"sesuai aturan pt raa harus memberikan mereka pesangon. apalagi mereka ini rata-rata sudah bekerja selama 10 tahun lamanya," sampainya. 
disisi lain, pihaknya juga menemukan ada kejanggalan dari surat phk yang dikeluarkan oleh pt raa kepada 18 orang karyawan. 
dalam surat phk tersebut, disebutkan bahwa 18 karyawan telah melanggar pasal 52 huruf q peraturan pemerintah (pp) nomor 35 tahun 2021. yang berbunyi, para karyawan mencari keuntungan untuk diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan perusahaan secara langsung maupun tidak langsung.
"dalam pp nomor 35 tahun 2021, kami tidak menemukan adanya pasal 52 huruf q. kenapa perusahaan malah memasukkan pasal itu, dari mana sumbernya, ini yang kami tidak terima,’’ tandas nur hasan

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 8 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan