Apresiasi, Optimis Penanganan Kasus Alih Fungsi Hutan Naik Penyidikan

Reporter: Firmansyah |

Editor: Riky Dwiputra |

Minggu , 08 Jun 2025 - 22:08

Kebun ini berada di kawasan HPT Air Ipuh I Mukomuko--Firmansyah

Terpisah, Praktisi Hukum Bengkulu Muslim Chaniago SH, MH, turut menapresiasi kinerja penyidik Polda Bengkulu, yang terus berupaya mengungkap siapa saja aktor di balik kebun sawit ilegal yang ada di Kabupaten Mukomuko. Maka dari itu Muslim juga berharap Penyidik Polda Bengkulu juga dapat mengusut pejabat-pejabat serta oknum-oknum yang turut melindungi aktivitas ilegal tersebut. Sehingga kasus yang sama tidak terjadi lagi.

“Menurut kami wajar jika pejabat yang memiliki tanggung jawab atas kawasan ini ikut dimintai keterangan. Sehingga dapat kita ketahui ada tidak grativikasi atau upeti yang diterima ke oknum pejabat nakal,” kata Muslim.

Muslim juga menyampaikan, dengan telah terbitnya SP2HP kepada pelapor tentu proses penyelidikan yang dilakukan Polda Bengkulu, sudah berjalan sesuai mekanismenya. Dimana hal tersebut bagian dari transparansi proses hukum. Muslim juga yakin adanya temuan kebun di dalam kawasan hutan tersebut. Bisa menjadi barang bukti mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik merusak ekosistem tersebut.

"Kami yakin penyidik Polda Bengkulu akan mengusut tuntas kasus ini. Sehingga bisa membawa dampak positif untuk masyarakat dan kelangsungan hutan di Mukomuko," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Mukomuko, Aprin Sialoho, S.Hut, membenarkan, dugaan alih fungsi kawasan hutan telah dilakukan penyelidikan oleh Polda Bengkulu. Seiring adanya undangan klarifikasi yang disampaikan oleh Polda terkait dugaan tindak pidana tersebut. Dalam klarifikasi yang sudah dilakukan 2 kali itu, KPHP mengakui bahwa terdapat kebun kelapa sawit yang cukup luas di kawasan HPT Air Ipuh I dan Air Ipuh II. Namun karena memang tidak memiliki legalitas kepemilikan, sehingga identitas pemiliknya masih belum jelas.

“Kami sudah diundang untuk memberikan klarifikasi, dan kami membenarkan adanya kebun sawit di kawasan hutan produksi terbatas. Namun, kami tidak mengetahui siapa pemiliknya karena kebun tersebut tidak memiliki dokumen yang sah,”ujar Aprin.

Dalam penyelidikan ini tidak hanya mengundang KPHP Mukomuko untuk klarifikasi. Polda Bengkulu juga mengundang unsur Pimpinan DPRD Mukomuko serta pengusaha yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi, dan juga merupakan anak pengusaha ternama, untuk memberikan klarifikasi. Namun, Aprin mengaku, tidak mengetahui pasti siapa saja yang hadir dalam undangan klarifikasi tersebut.

“Yang pasti, kami akan selalu kooperatif dan siap membantu APH dalam mengungkap kasus ini. Kalau ada undangan lagi, kami siap hadir,” tutup Aprin

Perlu diketahui, Mukomuko memiliki kawasan Hutan Produksi (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Konservasi (HPK) lebih dari setengah kawasan hutan negara tersebut sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Untuk rincian kawasan HP ada 3 dengan rincian HP Air Rami total luasan 5.068 Ha, HP Air Teramang dengan total luasan 4.780 Ha, HP Air Dikit dengan luasan 2.260.

Kemudian 3 HPT dengan rincian HPT Air Ipuh l dengan total luasan 22.260 Ha, dan HPT Air Ipuh II dengan luasan 16.748 Ha, HPT Air Manjunto dengan luasan 25.970 Ha. Dan terakhir ada 1 HPK Air Manjunto dengan luasan 2.891 Ha. Untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di Mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. Adapun anggota DPRD aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di Mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. BS miliki kebun di HP Air Rami. Kemudian di HPT Air Ipuh l ada WH, dan ZMR. Beralih ke HPT Air Ipuh ll ada ZMR lagi, RSD. Selanjutnya di HP Air Teramang ada WR, dan NM. Kemudian di HPT Air Manjunto ada AMH.

apresiasi, optimis penanganan kasus alih fungsi hutan naik penyidikan                             koranrb.id – masih bergulirnya penanganan kasus alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit pribadi di mukomuko oleh polda bengkulu mendapat dukungan dari banyak pihak.
koalisi rakyat menggugat (krm) bengkulu sangat mangapresiasi kinerja penyidik yang menangani perkara tersebut.
sebab berdasarkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (sp2hp) sudah banyak saksi yang dimintai keterangan terkait kasus tersebut. begitu juga dengan keterangan dari sumber lainnya. 
“dari sp2hp yang kami terima sebagai pelapor dugaan alih fungsi kawasan tersebut sudah jelas dipaparkan terkait pekembangan perkara tersebut,” kata ketua krm bengkulu junaidi sporta s.ip.
baca juga:jaksa beri sinyal tersangka baru kasus pemotongan honor satpol pp, kasi pidsus: sabar nanti diinformasikan 
baca juga:tambang emas seluma dinilai tidak untungkan masyarakat
junaidi juga menyampaikan, tidak bisa menjelaskan secara detail isi dari sp2hp tersebut sebab ditakutkan akan menggangu proses hukum yang tengah berjalan. namun junaidi sangat optimis perkara yang statusnya sudah di penyelidikan ini tidak lama lagi akan naik penyidikan. namun tetap saja masyarakat mukomuko di minta untuk bersabar karena perkara masih berjalan.
“kita tidak mau menggangu proses hukum yang tengah berjalan, mungkin lebih baik kita menunggu. namun kami sangat optimis perkara ini bisa naik statusnya ke penyidikan,” sampainya.
junaidi mengakui adanya alih fungsi kawasan hutan menjadi kebun sawit ilegal yang telah berlangsung lama dan dilakukan secara terang-terangan ini. sangat merugikan negara, sebab tidak sedikit biaya yang akan dikeluarkan untuk perbaikan lingkungan tersebut. selain itu juga konflik antara satwa dan manusia akan selalu menjadi ancaman, jika aktivitas ini tidak dihentikan.
“kami melaporkan kasus ini karena sudah berdampak negatif pada masyarkat, mulai dari konflik satwa dan manusia yang memakan korban nyawa waktu itu. serta tidak adanya ketegasan dan seakan pemangku wilayah tutup mata akan aktivitas ilegal tersebut,” beber junaidi.
baca juga:belasan penikmat anggaran pejalanan dinas setwan kaur belum lakukan pengembalian kn
baca juga:jaksa buru aset tambahan para tersangka tipikor setwan kepahiang
junaidi juga berharap instansi terkait dapat menyiapkan skema bagaimana nantinya nasib kawasan hutan yang telah berubah menjadi kebun sawit ini. apakah akan dihutankan kembali atau diserahkan kepada masyarakat melalui kelompok tani hutan. sebab jika tidak ditakutkan akan ada aktor-aktor baru yang berusaha mengusai lahan yang ada. 
“kami yakin polda bengkulu sangat mampu menyeret aktor-aktor dibelakang alih fungsi hutan ini, sekaligus mampu mengungkap pihak mana saja yang terlibat membantu aktivitas ilegal tersebut selama ini. maka dari itu dlhk provinsi harus segera menyiapkan skema atas lahan tersebut,” tandasnya.
terpisah, praktisi hukum bengkulu muslim chaniago sh, mh, turut menapresiasi kinerja penyidik polda bengkulu, yang terus berupaya mengungkap siapa saja aktor di balik kebun sawit ilegal yang ada di kabupaten mukomuko. maka dari itu muslim juga berharap penyidik polda bengkulu juga dapat mengusut pejabat-pejabat serta oknum-oknum yang turut melindungi aktivitas ilegal tersebut. sehingga kasus yang sama tidak terjadi lagi.
“menurut kami wajar jika pejabat yang memiliki tanggung jawab atas kawasan ini ikut dimintai keterangan. sehingga dapat kita ketahui ada tidak grativikasi atau upeti yang diterima ke oknum pejabat nakal,” kata muslim.
baca juga:pelabuhan pulau baai belum pulih, pertamina pastikan ketersediaan bbm di bengkulu 
baca juga:bulog siap serap 1.500 ton jagung petani rejang lebong, harga rp5.500 per kilogram
muslim juga menyampaikan, dengan telah terbitnya sp2hp kepada pelapor tentu proses penyelidikan yang dilakukan polda bengkulu, sudah berjalan sesuai mekanismenya. dimana hal tersebut bagian dari transparansi proses hukum. muslim juga yakin adanya temuan kebun di dalam kawasan hutan tersebut. bisa menjadi barang bukti mengungkap siapa saja yang terlibat dalam praktik merusak ekosistem tersebut.
"kami yakin penyidik polda bengkulu akan mengusut tuntas kasus ini. sehingga bisa membawa dampak positif untuk masyarakat dan kelangsungan hutan di mukomuko," tutupnya.
sebelumnya, kepala kesatuan pengelolaan hutan produksi (kphp) mukomuko, aprin sialoho, s.hut, membenarkan, dugaan alih fungsi kawasan hutan telah dilakukan penyelidikan oleh polda bengkulu. seiring adanya undangan klarifikasi yang disampaikan oleh polda terkait dugaan tindak pidana tersebut. dalam klarifikasi yang sudah dilakukan 2 kali itu, kphp mengakui bahwa terdapat kebun kelapa sawit yang cukup luas di kawasan hpt air ipuh i dan air ipuh ii. namun karena memang tidak memiliki legalitas kepemilikan, sehingga identitas pemiliknya masih belum jelas.
“kami sudah diundang untuk memberikan klarifikasi, dan kami membenarkan adanya kebun sawit di kawasan hutan produksi terbatas. namun, kami tidak mengetahui siapa pemiliknya karena kebun tersebut tidak memiliki dokumen yang sah,”ujar aprin.
dalam penyelidikan ini tidak hanya mengundang kphp mukomuko untuk klarifikasi. polda bengkulu juga mengundang unsur pimpinan dprd mukomuko serta  pengusaha yang pernah mencalonkan diri sebagai anggota dprd provinsi, dan juga merupakan anak pengusaha ternama, untuk memberikan klarifikasi. namun, aprin mengaku, tidak mengetahui pasti siapa saja yang hadir dalam undangan klarifikasi tersebut.
baca juga:toyota siap luncurkan suv listrik bz5! berikut 3 faktanya
baca juga:jemaah haji 14 juni dini hari pulang ke bengkulu tengah 
“yang pasti, kami akan selalu kooperatif dan siap membantu aph dalam mengungkap kasus ini. kalau ada undangan lagi, kami siap hadir,” tutup aprin
perlu diketahui, mukomuko memiliki kawasan hutan produksi (hp), hutan produksi terbatas (hpt) dan hutan produksi konservasi (hpk) lebih dari setengah kawasan hutan negara tersebut sudah beralih fungsi menjadi kebun sawit. untuk rincian kawasan hp ada 3 dengan rincian hp air rami total luasan 5.068 ha, hp air teramang dengan total luasan 4.780 ha, hp air dikit dengan luasan 2.260.
kemudian 3 hpt dengan rincian hpt air ipuh l dengan total luasan 22.260 ha, dan hpt air ipuh ii dengan luasan 16.748 ha, hpt air manjunto dengan luasan 25.970 ha. dan terakhir ada 1 hpk air manjunto dengan luasan 2.891 ha. untuk kejadian hewan dilindungi konflik dengan warga kerap terjadi di mukomuko setiap tahunnya, begitu juga dengan banjir, dan erosi dibantaran sungai. adapun anggota dprd aktif dan non aktif serta pejabat dan mantan pejabat di mukomuko yang diduga memiliki perkebunan sawit di kawasan hutan dengan luasan yang cukup fantastis diatas 50 ha. bs miliki kebun di hp air rami. kemudian di hpt air ipuh l ada wh, dan zmr. beralih ke hpt air ipuh ll ada zmr lagi, rsd. selanjutnya di hp air teramang ada wr, dan nm. kemudian di hpt air manjunto ada amh.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 9 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan