7 ASN Langgar Netralitas Pilkada Belum Terima Sanksi

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Selasa , 10 Jun 2025 - 23:01

Sekda Kepahiang, Dr. Hartono--Foto: Heru Pramana.Koranrb.Id

Dugaan tidak netralnya oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk paslon nomor urut dua.

Terkait hal ini, belakangan Bawaslu telah melayangkan surat kepada Pemkab dengan tembusan salah satunya BKDPSDM Kabupaten Kepahiang.

Menanggapi, Sekda Kepahiang Dr. Hartono memastikan akan menindaklanjuti semua rekomendasi BKN terkait pelanggaran netralitas selama Pilkada 2024 lalu.

Dalam rekomendasi BKN pula secara jelas menyebutkan, penindakan dilakukan kepala daerah kepada ASN yang dianggap telah melanggar netralitas.

Terkait sanksi yang diberikan, menurut Sekda, pihaknya mesti berpedoman kepada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap ASN yang sebelumnya telah dilakukan Bawaslu.

"Kita siap menjatuhkan sanksi tegas kepada ASN yang dianggap telah melanggar netralitas selama Pilkada," ujar Sekda.

Persoalannya, di dalam aplikasi BKN ternyata hanya 6 ASN terdata sesuai tindak lanjut yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Kepahiang. Padahal sebelumnya, ada 7 ASN yang dianggap telah menyalahi aturan netralitas

7 asn langgar netralitas pilkada belum terima sanksi                            kepahiang,koranrb.id - seperti apa sanksi yang diberlakukan kepada 7 asn di lingkungan pemkab kepahiang yang terbukti langgar netralitas pilkada 2024 lalu, masih kabur.  
pemkab kepahiang, sejauh ini masih menerima rekomendasi pemberian sanksi terhadap 6 asn saja dari bkn sesuai rekomendasi dari bawaslu kabupaten kepahiang. 
karena hal ini pula, pemkab kepahiang belum memberi putusan terkait sanksi yang akan diberikan kepada 7 asn. yakni, 1 asn merupakan kepala bagian (kabag), 2 kepala bidang (kabid) di salah satu opd kepahiang, dan 1 asn lagi merupakan sekcam.  tiga lainnya merupakan staf di kecamatan dan di berbagai opd.  
lolosnya 1 asn yang ditangani bawaslu tak tercantum dalam pendataan bkn, tentu saja menimbulkan banyak tanda tanya. 
baca juga:pemerintah berikan insentif ppn 6 persen untuk tiket pesawat
baca juga:benih padi gogo tersisa untuk 9 hektare lagi
asn yang dimaksud, merupakan kabag umum di sekretariat daerah (setda) kabupaten kepahiang, ek. 
diketahui, data yang bersangkutan tidak muncul di badan kepegawaian negara (bkn). 
mempertanyakan kondisi di atas, pemkab kepahiang melalui badan kepegawaian daerah pengembangan sumber daya manusia (bkdpsdm) sudah 2 kali menyurati bawaslu kabupaten kepahiang agar memberikan data terkait lhp 7 oknum asn tidak netral dalam pilkada lalu. 
surat pertama dilayangkan bkdpsdm tertanggal 18 november 2024 lalu, namun tidak mendapatkan jawaban. 
kemudian pada tanggal 2 januari 2025, bkdpsdm kabupaten kepahiang kembali melayangkan surat permohonan yang sama kepada bawaslu kepahiang. 
pada surat kedua, bkdpsdm ini mendapatkan balasan dari bawaslu kabupaten kepahiang, tertanggal 14 januari 2025.  
namun tetap saja berkas yang dikirimkan hanya menyertakan lhp 6 oknum asn. tak ada lhp, oknum asn yang saat ini berstatus sebagai kabag umum di setkab kepahiang. 
oknum kabag umum ini sebelumnya menjalani pemeriksaan panwaslu kecamatan kepahiang, terkait dugaan mendukung calon bupati nomor urut 2 windra purnawan - ramli di pilkada 2024. 
dugaan tidak netralnya oknum pejabat eselon 3 ini mencuat, setelah beredarnya video pendek sekelompok orang tengah berkumpul di dalam ruangan sembari mengkampanye dukungan untuk paslon nomor urut dua. 
terkait hal ini, belakangan bawaslu telah melayangkan surat kepada pemkab dengan tembusan salah satunya bkdpsdm kabupaten kepahiang. 
baca juga:marak pencurian buah kopi, polisi patroli rutin 
baca juga: pengembalian baru rp100 juta, jaksa terus panggil debitur macet
menanggapi, sekda kepahiang dr. hartono memastikan akan menindaklanjuti semua rekomendasi bkn terkait pelanggaran netralitas selama pilkada 2024 lalu. 
dalam rekomendasi bkn pula secara jelas menyebutkan, penindakan dilakukan kepala daerah kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas. 
terkait sanksi yang diberikan, menurut sekda, pihaknya mesti berpedoman kepada  laporan hasil pemeriksaan (lhp) terhadap asn yang sebelumnya telah dilakukan bawaslu.
"kita siap menjatuhkan sanksi tegas kepada asn yang dianggap telah melanggar netralitas selama pilkada," ujar sekda. 
persoalannya, di dalam aplikasi bkn ternyata hanya 6 asn terdata sesuai tindak lanjut yang dilakukan bawaslu kabupaten kepahiang. padahal sebelumnya, ada 7 asn yang dianggap telah menyalahi aturan netralitas

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan