Paripurna Jawaban Bupati Kepahiang, Tak Anti Kritik, Kelola Anggaran Secara Efektif dan Efisien

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Riky Dwiputra |

Selasa , 10 Jun 2025 - 23:03

Deretan bangku kosong tampak saat rapat paripurna dengan agenda penyampaian jawaban bupati atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024, kemarin--Heru/RB

“Pemkab Kepahiang memiliki unit kerja khusus, yaitu Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Sekretariat Daerah. Melalui unit ini, seluruh OPD dapat berkonsultasi dan berkoordinasi, sehingga administrasi pengadaan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai aturan,” jelasnya.

Dalam merespons pandangan Fraksi Golkar tentang perlunya peningkatan realisasi PAD, Bupati menyatakan Pemkab berkomitmen untuk menggali dan memaksimalkan potensi PAD guna mendukung pencapaian visi-misi Kabupaten Kepahiang 2025–2030.

Ia menambahkan bahwa target PAD tahun ini dinaikkan dari Rp57 miliar menjadi Rp69 miliar. “Kami optimistis dengan dukungan semua pihak, target tersebut akan tercapai,” ujar Bupati.

Apresiasi juga disampaikan Bupat kepada Fraksi PDI Perjuangan atas dorongan dan dukungannya terhadap keberlanjutan program pemerintah yang berpihak kepada rakyat di sektor pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.

Bupati menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan mandatory spending, sehingga alokasi anggaran untuk dua sektor tersebut sangat strategis, termasuk melalui Dana Alokasi Umum (DAU) reguearmark, DAK fisik, dan non-fisik.

“Evaluasi atas realisasi kegiatan di bidang kesehatan dan sektor lainnya senantiasa dilakukan, agar pelaksanaan program di tahun berikutnya lebih optimal,” imbuhnya.

Setelah mendengar jawaban dari Bupati, Ketua DPRD Gregory Dayefiandro menyatakan bahwa Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2024 akan dibahas lebih lanjut di tingkat Badan Anggaran DPRD.

“Raperda ini akan diserahkan ke Badan Anggaran untuk dibahas pada tahapan berikutnya, di mana penyerahan tersebut akan dilaksanakan melalui rapat gabungan komisi setelah paripurna ini,” kata Igor-sapannya. Rapat paripurna dihadiri 17 anggota DPRD Kabupaten Kepahiang, serta beberapa pejabat tinggi di lingkungan Pemkab Kepahiang.

paripurna jawaban bupati kepahiang, tak anti kritik, kelola anggaran secara efektif dan efisien                            koranrb.id – dalam hal pengelolaan apbd, pemkab kepahiang berkomitmen akan menjalankannya secara efektif dan efisien. 
ini disampaikan bupati kepahiang h. zurdi nata, s.ip saat menyampaikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi dprd kabupaten kepahiang terhadap rancangan peraturan daerah (raperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan apbd tahun anggaran 2024 dalam paripurna di gedung utama dprd kepahiang, selasa 10 juni 2025.
bupati juga menyampaikan, akan menjadikan semua kritikan  sebagai masukan untuk berbenah dan menjadi lebih baik ke depannya. menanggapi catatan fraksi gerindra yang menilai pelaksanaan apbd 2024, bupati apa yang disampaikan  menjadi masukan penting bagi pemerintah untuk terus berbenah.
“kritik ini menjadi cambuk bagi kami untuk memperbaiki setiap kelemahan, serta meningkatkan kualitas pembangunan. kami berharap komitmen seluruh pihak dalam mengawal jalannya pemerintahan yang bersih, kuat, dan berpihak kepada rakyat dapat terus dijaga,” jawab bupati.
baca juga:7 asn langgar netralitas pilkada belum terima sanksi
baca juga:19 ribu warga miskin di bengkulu utara terima bpjs gratis dari kementerian sosial
bupati menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi dprd yang telah memberikan pandangan, catatan, dan dukungan terhadap raperda tersebut untuk dibahas lebih lanjut pada tahap selanjutnya.
menanggapi pandangan fraksi perindo terkait penggunaan skala prioritas pada sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2024, bupati menegaskan bahwa pemkab  kepahiang sepenuhnya mendukung pandangan tersebut.
“setiap alokasi anggaran harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk membiayai pembangunan daerah, demi kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat kabupaten kepahiang,” tegas bupati.
menjawab fraksi perindo yang juga menyoroti kebutuhan pegawai, khususnya posisi dokter hewan, bupati menyampaikan bahwa pemkab kepahiang terus melakukan penataan aparatur sesuai kebutuhan dan keahlian yang diperlukan.
baca juga:sekolah rakyat dukung pemerataan pendidikan dan kikis kesenjangan sosial di indonesia
baca juga:sekolah rakyat dukung pemerataan pendidikan dan kikis kesenjangan sosial di indonesia
dia memastikan, pada saat yang tepat, pemkab akan mengusulkan formasi baru tidak hanya untuk dokter hewan, tetapi juga tenaga teknis, pendidik, dan tenaga kesehatan lainnya.
terkait imbauan fraksi nasdem untuk memperhatikan kelengkapan administrasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, bupati menjelaskan bahwa proses tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, yakni merujuk pada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2018.
“pemkab kepahiang memiliki unit kerja khusus, yaitu bagian pengadaan barang dan jasa di sekretariat daerah.  melalui unit ini, seluruh opd dapat berkonsultasi dan berkoordinasi, sehingga administrasi pengadaan dapat dilakukan secara tepat dan sesuai aturan,” jelasnya.
dalam merespons pandangan fraksi golkar tentang perlunya peningkatan realisasi pad, bupati menyatakan pemkab berkomitmen untuk menggali dan memaksimalkan potensi pad guna mendukung pencapaian visi-misi kabupaten kepahiang 2025–2030.
 ia menambahkan bahwa target pad tahun ini dinaikkan dari rp57 miliar menjadi rp69 miliar. “kami optimistis dengan dukungan semua pihak, target tersebut akan tercapai,” ujar bupati.
baca juga:putusan banding lebih berat, murman ajukan kasasi 
baca juga:pemerintah berikan insentif ppn 6 persen untuk tiket pesawat
apresiasi juga disampaikan bupat kepada fraksi pdi perjuangan atas dorongan dan dukungannya terhadap keberlanjutan program pemerintah yang berpihak kepada rakyat di sektor pariwisata, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan.
bupati menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan merupakan urusan wajib pelayanan dasar dengan mandatory spending, sehingga alokasi anggaran untuk dua sektor tersebut sangat strategis, termasuk melalui dana alokasi umum (dau) reguearmark, dak fisik, dan non-fisik.
“evaluasi atas realisasi kegiatan di bidang kesehatan dan sektor lainnya senantiasa dilakukan, agar pelaksanaan program di tahun berikutnya lebih optimal,” imbuhnya.
setelah mendengar jawaban dari bupati, ketua dprd gregory dayefiandro menyatakan bahwa raperda pertanggungjawaban pelaksanaan apbd 2024 akan dibahas lebih lanjut di tingkat badan anggaran dprd.
baca juga:program magang ke jepang kurang diminati, hanya 5 pendaftar di disnakertrans lebong
baca juga:benih padi gogo tersisa untuk 9 hektare lagi
“raperda ini akan diserahkan ke badan anggaran untuk dibahas pada tahapan berikutnya, di mana penyerahan tersebut akan dilaksanakan melalui rapat gabungan komisi setelah paripurna ini,” kata igor-sapannya. rapat paripurna dihadiri 17 anggota dprd kabupaten kepahiang, serta beberapa pejabat tinggi di lingkungan pemkab kepahiang.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 11 Juni 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan