Masyarakat Bengkulu Selatan Tagih Kerja Pansus Soal PT ABS dan Jatropha Solutions

KORANRB.ID - Beberapa perwakilan masyarakat Bengkulu Selatan mulai mempertanyakan kinerja tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bengkulu Selatan yang menangani soal PT Agro Bengkulu Selatan (ABS) dan PT Jatropha Solutions.

Persoalan kedua perusahaan tersebut harus tuntaskan tahun 2025.

Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki beberapa perusahaan yang bergerak bidang perkebunan. Dan dua perusahaan PT ABS dan Jatropha Solutions saat ini sedang dalam penanganan Tim Pansus DPRD Bengkulu Selatan. Kedua perusahaan tersebut dinilai menuai beberapa polemik diantaranya soal HGU hingga masalah lahan lainnya.

Masyarakat telah menyerahkan sepenuhnya kasus PT ABS dan PT Jatropha Solutions kepada DPRD Bengkulu Selatan. Sehingga beberapa perwakilan masyarakat mulai mempertanyakan kerja tim Pansus di DPRD.

BACA JUGA:Korupsi Dana Desa Turan Baru: Tersangka Bertambah, Kerugian Negara Capai Rp533 Juta

BACA JUGA:Pasca MA Tolak Kasasi, Kejari Mukomuko Fokus Pulihkan Kerugian Negara Rp4,84 Miliar Tipikor RSUD Mukomuko

Seperti disampaikan perwakilan masyarakat Pino Raya, Rusli, ia berharap penanganan perusahaan-perusahaan bermasalah di Bengkulu Selatan harus dituntaskan oleh pemerintah daerah.

Dan beberapa bulan terkahir dua perusahaan telan ditangani oleh DPRD Bengkulu Selatan bersama eksekutif Bengkulu Selatan.

Hanya saja dalam perjalanan polemik tersebut masyarakat belum mendapatkan laporan terkait penanganan perusahaan-perusahaan tersebut. Menurutnya wajar apabila masyarakat menanti kerja DPRD dan Pemerintah.

"Kita menunggu tidak boleh ada perusahaan-perusahaan semena-mena, kita tunggu kerja DPRD," ujar Rusli.

BACA JUGA:Grand Final Bujang Semulen Digelar 17 Juli Nanti

BACA JUGA:STTD Buka Pendaftaran, Bengkulu Utara Dapat Kuota 13 Siswa, Kesempatan Emas Sekolah Kedinasan Perhubungan

Kepada DPRD Bengkulu Selatan masih Rusli dirinya sangat berharap agar perusahaan yang bermasalah tersebut mendapatkan sanksi. Karena perusahaan tersebut berdiri di Kabupaten Bengkulu Selatan dengan syarat yang harus dipenuhi. Dan selama ini banyak syarat yang tidak dipenuhi. Diantaranya soal perizinan dan soal lingkungan.

"Pemerintah harus tegas kalau DPRD sudah buat Pansus artinya persoalan perusahaan sudah berat," ujarnya.