Terungkap! Mega Mall dan PTM Bengkulu Ternyata Sudah Dikuasai Penuh Swasta

Reporter: Wesjer Tourindo |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Sabtu , 05 Jul 2025 - 21:41

SELESAI: Tim penyidik Pidsus Kejati Bengkulu terlihat berjalan setelah selesai melakukan penggeledahan beberapa waktu yang lalu. WEST JER TOURINDO/RB--

KORANRB.ID – Penyidik Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bengkulu terus memperdalam penyidikan kasus dugaan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pengelolaan Mega Mall dan Pasar Tradisional Modern (PTM) di Kota Bengkulu.

Fakta terbaru yang mencuat: dua aset komersial strategis tersebut ternyata sudah sepenuhnya dikuasai oleh pihak swasta, dan Pemerintah Kota Bengkulu tidak memperoleh satu rupiah pun dari pengelolaannya.

Langkah penyidikan terbaru dilakukan Kejati Bengkulu dengan menghadirkan seorang saksi ahli dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).

Kehadiran ahli ini untuk menguatkan konstruksi hukum terkait pengelolaan keuangan daerah dalam proyek pembangunan Mega Mall dan PTM.

“Kami menghadirkan saksi ahli dari Jakarta, dari Kemendagri RI, untuk mendalami pengelolaan keuangan negara dalam proyek Mega Mall dan PTM. Hasilnya, pengelolaan tersebut murni dilakukan oleh pihak swasta dan tidak pernah berada di bawah kontrol Pemerintah Kota Bengkulu,” jelas Kepala Seksi Penyidikan Kejati Bengkulu, Danang Prasetyo, SH, MH, Sabtu, 5 Juli 2025.

Danang mengungkapkan, sejak awal proyek ini berjalan, tidak ada keterlibatan Pemerintah Kota Bengkulu dalam pengelolaan keuangan.

Semua aspek teknis dan finansial dikuasai penuh oleh pihak ketiga, yang secara langsung menandai lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aset strategisnya sendiri.

“Dari awal memang tidak dikelola Pemkot. Semua sudah lepas ke pihak ketiga atau swasta,” tegas Danang.

Temuan ini memperkuat dugaan adanya kebocoran PAD dalam jumlah besar.

Seharusnya, keberadaan Mega Mall dan PTM menjadi sumber pemasukan tetap bagi kas daerah.

terungkap! mega mall dan ptm bengkulu ternyata sudah dikuasai penuh swasta                            koranrb.id – penyidik tindak pidana khusus (pidsus) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu terus memperdalam penyidikan kasus dugaan kebocoran pendapatan asli daerah (pad) dari pengelolaan mega mall dan pasar tradisional modern (ptm) di kota bengkulu. 
fakta terbaru yang mencuat: dua aset komersial strategis tersebut ternyata sudah sepenuhnya dikuasai oleh pihak swasta, dan pemerintah kota bengkulu tidak memperoleh satu rupiah pun dari pengelolaannya.
langkah penyidikan terbaru dilakukan kejati bengkulu dengan menghadirkan seorang saksi ahli dari kementerian dalam negeri republik indonesia (kemendagri ri).
kehadiran ahli ini untuk menguatkan konstruksi hukum terkait pengelolaan keuangan daerah dalam proyek pembangunan mega mall dan ptm.
baca juga:36 petugas kebersihan mukomuko tetap bekerja, meski tanpa gaji dan status
baca juga: tabut imam naik puncak, tanda menuju akhir festival tabut 2025
“kami menghadirkan saksi ahli dari jakarta, dari kemendagri ri, untuk mendalami pengelolaan keuangan negara dalam proyek mega mall dan ptm. hasilnya, pengelolaan tersebut murni dilakukan oleh pihak swasta dan tidak pernah berada di bawah kontrol pemerintah kota bengkulu,” jelas kepala seksi penyidikan kejati bengkulu, danang prasetyo, sh, mh, sabtu, 5 juli 2025.
danang mengungkapkan, sejak awal proyek ini berjalan, tidak ada keterlibatan pemerintah kota bengkulu dalam pengelolaan keuangan. 
semua aspek teknis dan finansial dikuasai penuh oleh pihak ketiga, yang secara langsung menandai lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap aset strategisnya sendiri.
“dari awal memang tidak dikelola pemkot. semua sudah lepas ke pihak ketiga atau swasta,” tegas danang.
baca juga:kota bengkulu belajar wisata budaya ke yogyakarta
baca juga:kota bengkulu magnet investasi umkm, 378 proyek tercatat di triwulan pertama
temuan ini memperkuat dugaan adanya kebocoran pad dalam jumlah besar.
seharusnya, keberadaan mega mall dan ptm menjadi sumber pemasukan tetap bagi kas daerah. 
namun, lemahnya kendali dan pengawasan justru berujung pada kerugian negara yang hingga kini ditaksir mencapai hampir rp150 miliar.
danang menambahkan, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk menetapkan tersangka baru dalam waktu dekat. 
tim penyidik masih terus mendalami aliran dana, keterlibatan individu, dan mekanisme alih kelola aset yang terindikasi bermasalah.
baca juga: selamat bertugas, ini 40 siswa anggota paskibraka kabupaten seluma 
baca juga: selamat bertugas, ini 40 siswa anggota paskibraka kabupaten seluma 
“penyidikan masih berjalan. sangat mungkin akan ada penetapan tersangka baru dalam waktu dekat,” tutup danang.
untuk diketahui, dalam kasus ini, kejati bengkulu telah menetapkan 7 tersangka, yakni: budi laksono (bl) – komisaris utama pt dwisaha selaras abadi.
ahmad kanedi – mantan wali kota bengkulu periode 2007–2012 sekaligus mantan anggota dpd ri, kurniadi begawan (kb) – direktur utama pt tigadi lestari, wahyu laksono (wl) – direktur utama pt dwisaha selaras abadi, hariadi benggawan (hb) – direktur pt tigadi lestari, satriadi benggawan (sb) – komisaris pt tigadi lestari, chandra d. putra (cdp) – mantan pejabat badan pertanahan nasional (bpn) kota bengkulu.
selain penetapan tersangka, penyidik juga telah menemukan bahwa aset mega mall dan ptm telah diagunkan ke perbankan sejak tahun 2004. 
bahkan, sertifikat hak guna bangunan (shgb) dari lahan tersebut sempat beberapa kali diagunkan ulang oleh pihak ketiga setelah kredit bermasalah, sehingga utang terus menumpuk atas nama pihak swasta.
awalnya, lahan milik pemkot tersebut berstatus hak pengelolaan lahan (hpl) sebelum berubah menjadi shgb, yang kemudian dipecah menjadi dua sertifikat masing-masing untuk mega mall dan ptm.
perubahan status dan pengalihan hak inilah yang menjadi salah satu titik rawan terjadinya kebocoran pad.
tak hanya itu, sejak berdirinya bangunan tersebut, pihak pengelola juga tidak pernah menyetorkan penerimaan negara bukan pajak (pnbp) ke kas daerah. 
praktik ini menjadi sorotan tajam kejati bengkulu karena mengindikasikan kelalaian dan potensi kerugian negara dalam jangka panjang.
dengan terus berjalannya proses hukum, publik menantikan bagaimana pemerintah daerah akan bertindak atas lepasnya kontrol terhadap aset bernilai ratusan miliar ini.
upaya penyelamatan dan penertiban pengelolaan aset menjadi agenda penting agar pad kota bengkulu bisa dipulihkan dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah kembali terjaga.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 6 Juli 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan