Wujudkan Hunian Layak, Pemkab Mukomuko Minta Desa Proaktif Data RTLH

Reporter: Firmansyah |

Editor: Ade Haryanto |

Sabtu , 30 Aug 2025 - 15:00

BANGUN: Pengerjaan bedah rumah tidak layak huni di Kabupaten Mukomuko.--dinas perkim mukomuko

MUKOMUKO, KORANRB.ID – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mukomuko kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap keluarga kurang mampu yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH).

Melalui Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), Pemkab Mukomuko meminta seluruh pemerintah desa (Pemdes) segera melakukan pendataan warganya yang masuk kategori rumah tidak layak huni.

Pendataan ini menjadi pintu awal untuk mengusulkan program bantuan bedah rumah baik ke pemerintah daerah maupun pusat.

Kepala Dinas Perkim Kabupaten Mukomuko, Suryanto, S.Pd, M.Si menegaskan pentingnya peran Pemdes dalam proses ini.

Menurutnya, desa adalah pihak yang paling memahami kondisi nyata warganya di lapangan, sehingga keakuratan data yang disampaikan akan sangat menentukan tepat tidaknya bantuan yang diberikan.

“Pemdes diharapkan proaktif mendata warganya yang rumahnya tidak layak huni.

Data itu sangat penting karena menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengajukan usulan ke pusat maupun dalam penyusunan program daerah,” ujarnya.

Program bedah rumah sendiri bukan hal baru di Mukomuko.

Tahun-tahun sebelumnya, program ini telah menyentuh sejumlah warga yang rumahnya tergolong rusak berat.

Bahkan di tahun 2025 ini, sebanyak 38 rumah telah dipastikan akan dibedah.

Setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar Rp 20 juta yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Meski begitu, masyarakat belum bisa serta-merta membelanjakan dana tersebut, karena ada prosedur lelang penyedia material yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

wujudkan hunian layak, pemkab mukomuko minta desa proaktif data rtlh                            mukomuko, koranrb.id – pemerintah kabupaten (pemkab) mukomuko kembali menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama terhadap keluarga kurang mampu yang masih tinggal di rumah tidak layak huni (rtlh).
melalui dinas perumahan dan kawasan permukiman (perkim), pemkab mukomuko meminta seluruh pemerintah desa (pemdes) segera melakukan pendataan warganya yang masuk kategori rumah tidak layak huni.
pendataan ini menjadi pintu awal untuk mengusulkan program bantuan bedah rumah baik ke pemerintah daerah maupun pusat.
kepala dinas perkim kabupaten mukomuko, suryanto, s.pd, m.si menegaskan pentingnya peran pemdes dalam proses ini. 
baca juga:tertinggi, korban keracunan mbg di lebong 539 orang, pom : rasa menu “aneh”
menurutnya, desa adalah pihak yang paling memahami kondisi nyata warganya di lapangan, sehingga keakuratan data yang disampaikan akan sangat menentukan tepat tidaknya bantuan yang diberikan.
“pemdes diharapkan proaktif mendata warganya yang rumahnya tidak layak huni.
data itu sangat penting karena menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengajukan usulan ke pusat maupun dalam penyusunan program daerah,” ujarnya.
program bedah rumah sendiri bukan hal baru di mukomuko.
baca juga:wagub mian minta baznas siapkan makanan tambahan, sikapi keracunan massal usai konsumsi mbg
tahun-tahun sebelumnya, program ini telah menyentuh sejumlah warga yang rumahnya tergolong rusak berat. 
bahkan di tahun 2025 ini, sebanyak 38 rumah telah dipastikan akan dibedah.
setiap penerima manfaat memperoleh bantuan sebesar rp 20 juta yang langsung ditransfer ke rekening masing-masing.
meski begitu, masyarakat belum bisa serta-merta membelanjakan dana tersebut, karena ada prosedur lelang penyedia material yang harus diselesaikan terlebih dahulu. 
baca juga:pemkot bengkulu di ambang kebangkrutan, salah siapa?
jika tidak ada perubahan jadwal, pembangunan akan mulai berjalan minggu depan.
“hampir setiap tahun program rthl ini hadir, maka dari itu ke aktifan pemdes sangat diharapkan dalam menyukseskan program tersebut,” sampainya.
suryanto menambahkan, desa yang sebelumnya pernah mengusulkan warganya dalam program serupa tetapi belum terealisasi, tetap berpeluang mendapat prioritas bantuan.
namun syaratnya harus sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan.
baca juga:kebijakan pemerintah pusat merepotkan pemerintah daerah, penjelasan pengamat ekonomi bengkulu 
kriteria rumah tidak layak huni antara lain kondisi bangunan rusak berat, tidak memenuhi standar kesehatan, atau tidak aman untuk ditempati.
sementara untuk penerimanya, diprioritaskan bagi keluarga berpenghasilan rendah yang benar-benar membutuhkan dukungan pemerintah.
“jika usulan belum terealisasi tahun ini, maka desa yang sebelumnya sudah pernah mengusulkan tetap akan diprioritaskan, asalkan sesuai dengan kriteria yang berlaku.
pemerintah daerah ingin memastikan bantuan ini tepat sasaran,” jelasnya lagi.
baca juga:pegawai aktif bank raya indonesia tbk manipulasi data kredit tersangka keenam
lebih jauh, ia menekankan bahwa rumah yang layak bukan hanya soal tempat tinggal, melainkan juga berhubungan erat dengan kualitas hidup keluarga.
rumah yang sehat, aman, dan nyaman akan berdampak besar pada kondisi sosial maupun kesehatan penghuninya. 
oleh karena itu, pemerintah tidak ingin ada satupun keluarga miskin di mukomuko yang terlewatkan dari program bantuan ini.
“program ini sekaligus menjadi bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat.
kami ingin membantu warga agar dapat hidup di rumah yang lebih layak, karena rumah yang sehat dan aman akan berdampak pada kualitas hidup keluarga,” tutup suryanto.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Minggu 31 Agustus 2025

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan