Kak Seto Bakal ke Bengkulu, Bahas Kasus Kekerasan Anak

BENGKULU, KORANRB.ID – Kak Seto dijadwalkan akan datang ke Bengkulu. Ketua Lembaga Perlindungan Anak Indonesia (LPA) ini akan membahas tentang kasus kekerasan dan eksploitasi pada anak. 

Dijadwalkan pria yang memiliki nama lengkap, Prof. Dr. H. Seto Mulyadi, S.Psi, M.Si ini datang ke Bengkulu pada 26 Januari nanti. 

“Rencananya akan dilakukan pengukuhan pengurus LPAI sekaligus seminar nasional  mengenai perlindungan anak terpadu di Gedung Daerah Balai Raya Semarak." tutur Ketua LPAI Provinsi Bengkulu, Imran Hasyim, MH, Senin (1/1).

Tingginya kasus anak di Provinsi Bengkulu menjadi salah satu catatan khusus yang harus diselesaikan 2024 ini. 

BACA JUGA:Warning! 53 Kasus HIV Akibat LSL

Belum lagi, tiga kabupaten yang ada di Provinsi bengkulu, yakni Bengkulu Tengah, Lebong, dan Kaur masih belum termasuk sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).

 Hal tersebut dikarenakan masih belum memenuhi 24 indikator yang terdapat di Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P3A) RI Nomor 12 Tahun 2011. 

Menindaklanjuti hal tersebut, pengurus LPAI Provinsi Bengkulu, melakukan kolaborasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu, untuk mengambil langkah. 

Melalui kegiatan seminar tersebut, ia berharap perlindungan anak di Provinsi bengkulu semakin baik lagi. Apalagi di momen liburan ini.

BACA JUGA:6 Paket Proyek CK Rp50 Miliar Bulan Ini Tender

Bahkan, Kepala Dinas (Kadis) Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Bengkulu, Eri Yulian Hidayat, M.Pd, sudah menginstruksi untuk menemui anak-anak pinggiran. Seperti gepeng, penjual tisu, pengamen, dan lainnya. 

"Terkadang kita tidak tahu modus anak ini bagaimana, ada sindikatnya atau disuruh orangtuanya atau keinginan pribadinya mengisi liburan," ujarnya. 

al tersebut akan terus dilakukan pengkajian dan pengamanan. Imran menuturkan, pihaknya juga akan terpadu bersama stakeholder, begitu pula akan digaungkan Kota Ramah Anak/Provinsi Ramah Anak sampai RTRW ramah anak akan disinergikan.

"Kita tidak mau jadi seperti pemadam kebakaran, saat ada kasus anak baru muncul," ungkapnya.