Kader Partai Politik Terpilih Jadi KPPS

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Rabu , 03 Jan 2024 - 22:11

TINJAU: Tim Bawaslu Kota Bengkulu peninjauan pada Panwascam Kampung Melayu. --Abdi/RB

kader partai politik terpilih jadi kpps                             bengkulu, koranrb.id - badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu temukan 12 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara (kpps) terpilih terindikasi terlibat politik praktis. itu ditemukan bawaslu kota bengkulu saat melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum (pemilu).
atas temuan indikasi pelanggaran tersebut, bawaslu kota bengkulu bersama jajaran segera melakukan peninjauan lapangan (supervisi). "setidaknya ada 12 anggota kpps terpilih yang telah terindikasi ikut palpol," sampai koordinator divisi (kordiv) penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa (ppps) ahmad maskuri rabu, 3 januari 2024.
baca juga:bawaslu kota bengkulu buat surat rekomendasi sanksi 
ahmad mengungkapkan temuan tersebut karena saat ini bawaslu kota bengkulu tengah melakukan pengawasan pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran, pemilu, dan merekomendasikan tindak hasil pengawasan.
dalam tahapan tersebut, jajaran bawaslu masih menemukan anggota partai politik sebagaimana yang termuat dalam sistem informasi partai politik (sipol), masih terdapat anggota kpps terpilih.
baca juga:bawaslu jangan diskriminatif ! 
"saat ini tengah tahapan pengawasan pelaksanaan tahapan, kami temukan mereka saat mengecek sipol," sampai ahmad.
atas temuan tersebut, ahmad sangat menyayangkan karena adanya temuan seperti tersebut. ia mengungkapkan tentunya temuan ini akan ditindaklanjuti segera. tambah, ahmad apabila para anggota kpps yang terindikasi ikut politik praktis. serta menyangkal hal ini, dapat mengurus segera status mereka saat ini, apakah sebagai anggota partai politik atau bukan.
"itu diurus, karena sangat disayangkan sekali, ada temuan anggota kpps yang ikut parpol. tentunya, kami akan tetap melanjutkan temuan kami, " ucap ahmad.
baca juga: bawaslu putuskan oknum kadis tak melanggar, artinya asn boleh berpolitik? 
ahmad menyebutkan setidaknya, ada empat orang anggota kpps di kecamatan selebar, kecamatan kampung melayu tiga orang, kecamatan singaran pati satu orang.
kemudian, ahmad melanjutkan ada di wilayah ratu agung sebanyak empat orang kpps.
"ada empat kecamatan yang anggota kpps terpilih terindikasi anggota parpol, jumlahnya 12 orang, saat ini masih kita proses," ujarnya. 
baca juga:bawaslu buka pendaftaran 387 pengawas tps
sebagai informasi, ahmad mengingatkan kepada kpps agar benar -  benar bersih, jangan sampai cacat dalam administrasi, sebagai anggota kpps. tentunya seseorang yang tergabung dalam penyelenggara pemilu harus bersih dari politik praktis.
baca juga:apk melanggar, bawaslu imbau, lalu tertibkan
ia juga menyebutkan seseorang yang terlibat partai politik dilarang keras ikut mendaftar kpps, sebelum dirinya memang telah bersih atau sudah tidak terdaftar pada partai tersebut.
“imbau dan untuk informasi, kepada seluruh masyarakat. agar memperhatikan data diri mereka sebulum mendaftar sebagai kpps atau yang lainnya, karena untuk menghindari hal semacam temuan ini,” ujar ahmad. 
transaksi mencurigakan pemilu, tunggu respon kpu dan bawaslu
pusat pelaporan dan analasis transaksi keuangan (ppatk) memastikan siap memberikan data lebih kepada kpu, bawaslu, dan kpk. khususnya mengenai temuan dugaan transaksi mencurigakan yang ditengarai digunakan untuk kepentingan pemilu 2024. 
baca juga:bawaslu awasi surat suara 
pada 14 desember, ppatk menemukan transaksi keuangan mencurigakan pemilu. peningkatan aktivitas transaksi tak wajar itu bahkan lebih dari 100 persen. dengan nilai transaksi mencapai triliunan. 
ppatk telah mengirimkan dokumen soal transaksi itu ke tiga lembaga sekaligus. yakni, kpu, bawaslu, dan kpk. tujuannya agar bisa ditindaklanjuti dan mampu mengantisipasi keamanan dan transparansi pemilu. 
namun, hingga kemarin, setidaknya baru kpk yang merespon kiriman data itu. wakil ketua kpk alexander marwata sebelumnya telah mengkonfirmasi, lembaganya bakal serius memilah dan menganalisis potensi dugaan korupsi terkait data yang diberikan kpk. 
baca juga:bawaslu akan tempati kantor baru
"kami masih menunggu dari kpu dan bawaslu. sudah beberapa surat kami sampaikan. termasuk data-data informasi spesifik," ucap kepala ppatk ivan yustiavandana kepada jawa pos kemarin. ppatk kini tinggal menunggu tindaklanjut dari respon kedua lembaga itu. 
humas ppatk m natsir konga mengatakan, sejauh ini baru kpk yang sedang berproses dalam pendalaman data yang dikirim itu. "untuk bawaslu dan kpu kami belum mengetahui," jelasnya. ppatk hanya mempunya kewenangan untuk memberikan informasi. juga menanyakan soal tanggapan. jika membutuhkan data dan tambahan, ppatk siap mengirimkan informasi lebih lanjut. 
baca juga: bawaslu proses dugaan potensi pelanggaran kampanye anies di bengkulu
soal sharing data ke beberapa pihak ini, natsir mengatakan, memang tupoksi ppatk. lembaganya hanya diberikan kewenangan memberikan data kepada penyidik ataupun beberapa pihak yang memiliki kewenangan. bukan, langsung membeberkan temuan itu kepada publik. 
"jadi mohon dimaklumi. ini soal tupoksi," katanya. sebab, sejak temuan awal ini menggelinding ke publik, ppatk mendapatkan banyak respon. termasuk publik menduga, ppatk tak bisa memberikan data detail mengenai temuannya. padahal, ini persoalan tugas pokok. dan, ppatk memang tak mempunyai kewenangan untuk menyampaikan kasus ini secara langsung ke publik. (**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 4 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan