Kemandirian Fiskal Disorot, PAD Belum Capai Separuh Pendapatan

BENGKULU, KORANRB.ID – Rapat Paripurna DPRD Kota Bengkulu yang digelar Senin, 17 November 2025 berubah menjadi momentum evaluasi besar terhadap kemandirian fiskal daerah. 

Dalam penyampaian nota pengantar Rancangan APBD Kota Bengkulu Tahun Anggaran 2026, Pemkot Bengkulu secara terbuka mengakui masih tingginya ketergantungan terhadap pendapatan transfer dari pemerintah pusat.

Wali Kota Bengkulu melalui Pj Sekretaris Daerah, Tony Alfian, mengungkapkan bahwa dari total rencana pendapatan daerah sebesar Rp1,182 triliun, hanya sekitar 32 persen yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

Sisanya, atau sekitar Rp780,6 miliar, masih mengandalkan bantuan pusat dan transfer antar daerah.

BACA JUGA:Rumah Penerima Bansos Akan Ditempeli Stiker

“Kontribusi PAD sebesar Rp386,4 miliar ini masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi kita untuk memperkuat kemandirian fiskal,” ujar Tony. 

Ia menegaskan bahwa optimasi pajak daerah, retribusi, serta digitalisasi layanan fiskal akan menjadi fokus pembenahan tahun depan.

Tony menyebutkan struktur pendapatan yang berat pada transfer pusat dapat berdampak pada ruang gerak daerah, terutama di tengah kebijakan efisiensi nasional. 

Karena itu, Pemkot Bengkulu menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu prioritas strategis dalam APBD 2026.

BACA JUGA:Relevansi Teori Positivisme Hukum Hans Kelsen Terhadap Budaya Hukum Di Pengadilan Negeri Indonesia

“Ketergantungan ini harus kita imbangi.

Daerah harus semakin berdiri di atas kakinya sendiri,” tegasnya.

Pada sisi belanja, Pemkot Bengkulu mengalokasikan Rp1,179 triliun yang akan menyasar kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari penanggulangan banjir, pembangunan dan perbaikan jalan, hingga penataan pasar tradisional.

Tony memastikan penganggaran dirancang ketat agar setiap rupiah yang berasal dari pusat maupun PAD digunakan secara produktif.