Minta BKPSDM Siapkan Lelang JPTP

Foto Rakyat Bengkulu KOSONG: Sampai sekarang kursi pimpinan OPD yang mengurus kepegawaian ini masih diisi pejabat pelaksana tugas. --

TUBEI, KORANRB.ID - Bupati Lebong, Kopli Ansori menginstruksikan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) segera mengagendakan lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP). Itu untuk mengisi 7 jabatan pejabat eselon II setingkat kepala dinas yang kosong.

''Saya minta BKPSDM segera menyiapkan persyaratan lelangnya agar semua jabatan eselon II yang kosong terisi,'' kata Bupati.

BACA JUGA: Seluruh Kecamatan Wajib Ikut MT-2

Dimintanya seluruh PNS di lingkungan Pemkab Lebong yang memenuhi syarat mendaftarkan diri mengikuti lelang JPTP. Ia tidak ingin jabatan itu terisi oleh PNS dari luar Lebong, sementara di internal Pemkab Lebong sendiri ada PNS yang layak menduduki jabatan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) itu. ''Saya juga mengingatkan agar BKPSDM menerapkan sistem lelang yang benar-benar profesional,'' tukas Kopli.

Dikonfirmasi, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKPSDM Kabupaten Lebong, Benny Kodratullah, MM memastikan lelang JPTP akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Teknisnya tinggal menunggu rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

''Karena ada penambahan jabatan eselon II yang akan dilelang, tentunya harus ada rekomendasi terbaru karena rekomendasi yang sebelumnya telah diajukan ke KASN baru mencakup 5 jabatan,'' tutur Benny.

BACA JUGA: Ahli Sebut Ada Penyimpangan Dana Samisake

Untuk persiapan, BKPSDM telah menggelar asesmen atau uji kompetensi terhadap seluruh pejabat eselon II yang menduduki JPTP. Jumlah PNS yang mengikuti 22 orang dari 23 pemangku JPTP yang ada di lingkungan Pemkab Lebong. ''Uji kompetensi itu untuk memastikan kecakapan para pejabat eselon II yang diamanahkan memegang jabatan,'' ungkap Benny.

Diketahui, 7 jabatan setingkat kadis yang kosong itu Asisten I, Asisten II, dan Asisten III. Termasuk jabatan sekretaris DPRD, kepala BKPSDM, kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) dan Kepala Inspektorat Daerah (Ipda). Kekosongan jabatan karena para pejabatnya telah pensiun sebagai PNS. (sca)

 

Tag
Share
Berita Terkini
Berita Terpopuler
Berita Pilihan