Anak-Anak Rentan jadi Alat Politik

Reporter: Abdi Latul Fatwa |

Editor: Riky Dwi Putra |

Minggu , 14 Jan 2024 - 23:01

Ahmad Maskuri--istimewa

“Yang jelas regulasi kita melarang melibatkan anak – anak untuk diikut sertakan dalam kampanye, jadi seperti itu apabila dilanggar maka akan jadi temuan,” ucap Eko.

Sementara itu Bawaslu Provinsi Bengkulu mengeluarkan imbauan kepada seluruh Parpol untuk menghormati norma etika dan estetika dalam pemasangan bendera di wilayah jembatan. Imbauan ini diberikan dengan tujuan menjaga tata krama visual dan menghindari potensi ketegangan di masyarakat.

Saat ini marak pemasangan bendera Parpol di jembatan yang ada di Kota Bengkulu, seperti jembatan dua jalur Rawa Makmur hingga jembatan layang Elevated Danau Dendam Tak Sudah (DDDTS) yang kemarin diresmikan Gubernur Bengkulu, Prof. Dr Rohidin Mersyah MMA.

Eko Sugianto bahwa pemasangan bendera parpol pada jembatan seringkali menimbulkan persepsi negatif dan dapat mengganggu keindahan lingkungan.

"Kami mengimbau seluruh partai politik untuk memasang bendera dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan estetika, sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat," ujar Ahmad Rizal.

Eko mengimbauan pemasangan bendera parpol tersebut, harus juga diimbangi dengan pengingat kepada parpol untuk memastikan bahwa pemasangan bendera dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Seperti, Peraturan Daerah (Perda) Kota Bengkulu Nomor 4 tahun 2021 tentang Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Bengkulu.

Kemudian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 282 Tahun 2023 tentang pelarangan memasang APK pada titik seperti bahu jalan, sarana umum, tempat ruang terbuka hijau dan lainnya.

“Pemasangan ini harus mentaati aturan (Perda dan PKPU, red), itu yang terpenting,” singkat Eko.

Eko menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan guna mencegah pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi. Eko juga menyebutkan bendera parpol tersebut harus dipastikan aman, sehingga tidak meyebabkan sebuah tindak kecelakaan bagi pengguna jalan.

Seperti disaat pengendara melewati wilayah tersebut, penglihatan pengendara tidak terhalang. Kemudian, tidak lepas dari ikatan yang dapat menyebabkan pengendara terganggu.

“Jangan sampai ini, dapat menyenghalangi pengendara yang lewat bahkan menggaggu penglihatan pengendara, itukan bahaya,” sebut Eko.

anak-anak rentan jadi alat politik                            anak-anak rentan jadi alat politik
bengkulu, koranrb.id – pada 47 hari tahapan kampanye berlangsung, koordinator divisi ppps badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu, ahmad maskuri, menegaskan imbauannya kepada calon legislatif untuk tidak melibatkan anak-anak dalam kegiatan kampanye politik. ahmad juga mengungkapkan apabila ditemukan kampanye libatkan anak – anak maka segera laporkan pada bawaslu kota bengkulu.
“laporkan jika ada kampanye yang melibatkan anak- anak, kami mengimbau dengan tegas kepada calon legislatif untuk menjaga etika dalam melaksanakan kampanye,” sampai ahmad minggu, 14 januari 2024.
baca juga:pelanggaran pemilu, dari netralitas guru honorer hingga libatkan kades
ahmad menyatakan kekhawatirannya terkait potensi dampak negatif yang dapat muncul apabila anak-anak terlibat secara langsung dalam kampanye politik. ia mengingatkan bahwa kampanye politik seharusnya menjadi ajang edukasi politik yang sehat dan beretika.
sebagaimana regulasi yang mengatur, tertuang pada peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023 serta undang – undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum. hal tersebut sangat ditentang.
"libatkanlah anak-anak dalam pendidikan politik yang sesuai dengan tahapan usianya, namun hindari keikutsertaan mereka dalam kegiatan politik yang bersifat kontroversial atau potensial menimbulkan dampak buruk," tegas ahmad.
baca juga:bawaslu proses potensi dugaan pelanggaran kampanye prabowo
ahmad juga menyoroti pentingnya menciptakan lingkungan kampanye yang aman dan kondusif. dalam keterangannya, ahmad maskuri menegaskan bahwa setiap pihak harus bekerja sama untuk mewujudkan pesta demokrasi yang damai dan bermartabat.
“kita harus bekerjasama, untuk menciptakan lingkungan kampanye yang kodusif,” singkat ahmad.
baca juga:pelanggaran pemilu oknum calon anggota dpd ri, berujung imbauan
ahmad menegaskan menjelang pemungutan suara pada 14 februari yang semakin dekat. bawaslu berharap para calon legislatif dan tim kampanye dapat mendengarkan imbauan ini dengan baik, guna memastikan keberlangsungan demokrasi yang sehat dan berkualitas di kota bengkulu.
“saat ini mendekati hari puncak dalam pemilu (14 februari, 2024, red). caleg akan melakukan bebagai cara seperti mengambil simpati masyarakat melalui anak –anak,” ucap ahmad.
sementara itu, kordiv pp bawaslu provinsi bengkulu eko sugianto membenarkan pernyataan kordiv ppps  kota bengkulu, yang mengimbau caleg tidak melibatkan anak – anak untuk ikut serta dalam proses kampanye apapun alasannya.
baca juga:pelanggaran pemilu : satu dipanggil bawaslu kota bengkulu, dua dikaji 
“yang jelas regulasi kita melarang melibatkan anak – anak untuk diikut sertakan dalam kampanye, jadi seperti itu apabila dilanggar maka akan jadi temuan,” ucap eko.
sementara itu bawaslu provinsi bengkulu mengeluarkan imbauan kepada seluruh parpol untuk menghormati norma etika dan estetika dalam pemasangan bendera di wilayah jembatan. imbauan ini diberikan dengan tujuan menjaga tata krama visual dan menghindari potensi ketegangan di masyarakat.
saat ini marak pemasangan bendera parpol di jembatan yang ada di kota bengkulu, seperti jembatan dua jalur rawa makmur hingga jembatan layang elevated danau dendam tak sudah (dddts) yang kemarin diresmikan gubernur bengkulu, prof. dr rohidin mersyah mma.
eko sugianto bahwa pemasangan bendera parpol pada jembatan seringkali menimbulkan persepsi negatif dan dapat mengganggu keindahan lingkungan. 
"kami mengimbau seluruh partai politik untuk memasang bendera dengan tetap memperhatikan nilai-nilai etika dan estetika, sehingga tidak menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat," ujar ahmad rizal.
baca juga:kasus dugaan pelanggaran netralitas pejabat kepahiang naik ke bawaslu
eko mengimbauan pemasangan bendera parpol tersebut, harus juga diimbangi dengan pengingat kepada parpol untuk memastikan bahwa pemasangan bendera dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.  
seperti, peraturan daerah (perda) kota bengkulu nomor 4 tahun 2021 tentang perencanaan tata ruang wilayah kota bengkulu.
kemudian, keputusan komisi pemilihan umum (kpu) nomor 282 tahun 2023 tentang pelarangan memasang apk pada titik seperti bahu jalan, sarana umum, tempat ruang terbuka hijau dan lainnya. 
“pemasangan ini harus mentaati aturan (perda dan pkpu, red), itu yang terpenting,” singkat eko.
eko menekankan pentingnya ketaatan terhadap aturan guna mencegah pelanggaran yang dapat merugikan proses demokrasi. eko juga menyebutkan bendera parpol tersebut harus dipastikan aman, sehingga tidak meyebabkan sebuah tindak kecelakaan bagi pengguna jalan.
baca juga:bawaslu proses potensi pelanggaran pemilu : ajak anak-anak, hingga libatkan kelurahan
seperti disaat pengendara melewati wilayah tersebut, penglihatan pengendara tidak terhalang. kemudian, tidak lepas dari ikatan yang dapat menyebabkan pengendara terganggu.
“jangan sampai ini, dapat menyenghalangi pengendara yang lewat bahkan menggaggu penglihatan pengendara, itukan bahaya,” sebut eko.
baca juga:bawaslu proses potensi pelanggaran pemilu : ajak anak-anak, hingga libatkan kelurahan
sementara itu, ketua bawaslu provinsi bengkulu, faham syah s.pd. i, m.pd. i.,  berharap bahwa imbauan ini dapat direspons dengan baik oleh seluruh partai politik dan masyarakat bengkulu. 
dengan menjunjung tinggi etika dan estetika dalam pemasangan bendera, diharapkan lingkungan politik dapat tetap kondusif dan menyejukkan bagi semua pihak.
“harapannya, dapat menjunjung tinggi etika dan estetika sebagai syarat pemasangan alat politik tersebut,” harap faham syah.(afa)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan