Ancaman Abrasi Ancam Kawasan Perkebunan Warga

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 14 Jan 2024 - 23:01

ABRASI: Abrasi yang terjadi di Desa Pasar Sebelat Kecamatan Putri Hijau. SHANDY/RB--

“Sudah ada beberapa titik yang diperbaiki dan dipasangi pengaman pantai. Terutama di kecamatan Batik Nau yang sudah bisa kita lihat saat ini,” terangnya.

Pemkab BU akan kembali mengajukan pembangunan pengaman pantai tersebut ke Kementerian PUPR termasuk melalui balai jalan.

Apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan dan biasanya akan terjadi ombak tinggi dan mempercepat terjadinya abrasi.

“Kita terus berupaya untuk penanganan abrasi tersebut dengan pengajuan ke Kementerian, karena memang tidak memungkinkan ditangani dengan APBD karena dana yang dibutuhkan sangat besar,” pungkas Eka.

Sekadar mengetahui, saat bini abrasi terus terjadi di beberapa titik, bahkan di Kecamatan Lais Desa Air Padang, Abrasi sudah sangat dekat dengan pemukiman masyarakat.

Pemkab BU saat ini mengajukan pergantian lahan dengan cara memanfaatkan lahan Hak Guna Usaha yang dilepaskan oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar kecamatan masing-masing.

Sehingga masyarakat yang terdampak abrasi bisa mendapatkan lahan minimal untuk lahan pemukiman dan lahan garapan. (qia)

ancaman abrasi ancam kawasan perkebunan warga                            koranrb.id – ancaman abrasi yang terjadi di bengkulu utara (bu) semakin luas dan semakin parah terjadi di bu. 
bahkan hampir diseluruh kecamatan yang berada di sepanjang pantai barat sumatera di bu dilanda abrasi dan semakin parah. 
kondisi abrasi ternyata bukan hanya terjadi di kecamatan air napal, lais, batik nau dan ketahun yang memang dapat terlihat langsung saat melintasi jalinbar bu – mukomuko. 
baca juga: hari pertama kerja, kapolres mulai sisir kota arma 
namun abrasi juga terjadi di kecamatan putri hijau tepatnya di desa pasar sebelat yang juga wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. 
bahkan abrasi tersebut bukan hanya sudah menggerus kawasan konservasi namun juga sudah menyebabkan kawasan perkebunan masyarakat terus tergerus dan mendekatnya kawasan bibir pantai. 
baca juga:pertahankan berobat gratis, pemkab tambah rp19 miliar
sehingga dikhawatirkan jika tak segera tertangani oleh pemerintah maka abrasi akan mengancam kawasan pemukiman masyarakat. 
kepala badan penanggulangan bencana daerah (bpbd) eka hendriyadi, sh, mh menerangkan jika penanganan permasalahan abrasi terus menjadi prioritas pemerintah. 
bahkan pemkab bu sempat mengundang komisi v dpr dalam rangka penanganan permasalahan abrasi di bu yang semakin parah. 
baca juga:persetujuan apbdes tuntas, desa ajukan pencairan blt 
“karena terkait dengan kawasan pantai yang terjadi tersebut merupakan kewenangan pemerintah pusat, sehingga kita aktif mengajukan program ke pemerintah pusat,” kata eka.
kondisi abrasi memang diakuinya terus mendekati kawasan pemukiman masyarakat, bahkan hal ini terjadi di seluruh titik yang terjadi abrasi.
namun memang beberapa program pemerintah pusat belum bisa menjangkau seluruhnya kawasan yang terjadi abrasi di bu. 
baca juga:hari pertama bertugas, kapolres ingatkan anggota kedepankan pelayanan
“sudah ada beberapa titik yang diperbaiki dan dipasangi pengaman pantai. terutama di kecamatan batik nau yang sudah bisa kita lihat saat ini,” terangnya. 
pemkab bu akan kembali mengajukan pembangunan pengaman pantai tersebut ke kementerian pupr termasuk melalui balai jalan. 
baca juga:ancaman inflasi, bulog siap stok 1.000 ton beras untuk stabilkan harga pangan 
apalagi saat ini sudah memasuki musim hujan dan biasanya akan terjadi ombak tinggi dan mempercepat terjadinya abrasi.
“kita terus berupaya untuk penanganan abrasi tersebut dengan pengajuan ke kementerian, karena memang tidak memungkinkan ditangani dengan apbd karena dana yang dibutuhkan sangat besar,” pungkas eka.
sekadar mengetahui, saat bini abrasi terus terjadi di beberapa titik, bahkan di kecamatan lais desa air padang, abrasi sudah sangat dekat dengan pemukiman masyarakat. 
baca juga:chat “manja” dengan siswi smp, kades sebut untuk pengawasan
pemkab bu saat ini mengajukan pergantian lahan dengan cara memanfaatkan lahan hak guna usaha yang dilepaskan oleh perusahaan yang beroperasi di sekitar kecamatan masing-masing.
sehingga masyarakat yang terdampak abrasi bisa mendapatkan lahan minimal untuk lahan pemukiman dan lahan garapan. (qia)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 15 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan