Kuari Diduga Ilegal Beroperasi, APH Diminta Usut

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Ade HR |

Rabu , 24 Jan 2024 - 00:00

Anggota DPRD Seluma, Tenno Haika--IZUL/RB

kuari diduga ilegal beroperasi, aph diminta usut                            koranrb.id – tambang galian c atau kuari diduga ilegal beroperasi di salah satu desa di kecamatan air periukan. kuari diduga ilegal tersebut beroperasi diduga belum mengantongi izin lengkap. sehingga aparat penegak hukum (aph) diminta untuk mengusutnya. 
warga di sekitar kuari juga sempat datang menanyakan izin kuari diduga ilegal itu pada pengelola. namun diduga pengelola kuari saat itu tidak bisa menunjukkan izin kuari kepada warga.
anggota dprd seluma, tenno haika menegaskan agar pemkab seluma dan aparat penegak hukum (aph) harus tegas dan mengusut tuntas adanya dugaan kuari ilegal di salah satu desa di kecamatan air periukan itu. 
baca juga:dana stunting rp57 miliar dilidik, ini kata jaksa kejari seluma
baca juga:cegah aliran sesat, jaksa di bengkulu utara kumpulkan tokoh agama 
dia menyebut banyak laporan warga terkait dugaan kuari ilegal itu masuk kepadanya. masyarakat melaporkan bahwa perusahaan pengelola kuari tersebut diduga tidak mampu melengkapi beberapa perizinan, namun tetap beroperasi. 
"sudah ada laporan masyarakat yang protes, maka dari itu kita meminta aph dan pemkab seluma mengusut perizinannya agar jelas,"tegas tenno.
menurut tenno, pengusutan ini harus dilakukan segera agar tiada lagi perselisihan diantara warga sekitar dan pengelola kuari. 
karena informasinya banyak warga yang diduga dicatut namanya dalam penandatangan izin tetangga. padahal warga tidak merasa ada yang pernah tandatangan. 
baca juga:kuota lpg 3 kg kurang, usul tambah, belum pasti
baca juga:hendak jual barang curian, bapak dan anak ditangkap 
tenno menegaskan bahwa sebenarnya dprd mendukung jika benar kuari tersebut memang sudah melengkapi perizinan. namun jika tidak lengkap atau ilegal, tentunya sangat merugikan masyarakat. 
karena selain mempengaruhi debit dan kualitas air di sekitar kuari yang biasanya dimanfaatkan warga, adanya aktifitas penambangan ilegal juga tidak berkontribusi apa-apa. termasuk dalam hal menambah pendapatan asli daerah karena tidak teregistrasi.
"dampaknya tidak hanya dirasakan masyarakat, namun juga merugikan daerah karena hasilnya tidak masuk ke kas daerah baik melalui pad maupun dana bagi hasil (dbh)," jelas tenno.
dari informasi yang dihimpun rb, saat ini aktivitas di kuari tersebut sedang vakum pasca dilakukan demo oleh masyarakat sekitar. diketahui kuari itu baru saja beroperasi sejak satu bulan terakhir.
baca juga:bahasa mukomuko mapel mulok, masukkan mitigasi bencana
baca juga:pencuri mesin kapal ternyata juga mencuri mesin hand traktor 
sementara itu, kepala desa talang alai, iriaman membenarkan ada banyak masyarakat yang protes lantaran perusahaan diduga tidak mampu memperlihatkan izin kuarinya. 
selain itu setidaknya ada sekitar 16 warga yang mengaku namanya dicatut dan tandatangannya diduga dipalsukan dalam persetujuan.
 rinciannya yakni dukungan masyarakat 9 orang dan izin tetangga 8 orang.  
"tidak ada satupun yang merasa pernah tandatangan. sehingga warga keberatan dan protes agar kuari tidak beroperasi hingga perizinan yang asli dapat dilengkapi," ujar kades.
baca juga:target 5 kursi di dprd kota bengkulu, mirza bocorkan strategi pdi perjuangan 
baca juga:masalah infrastruktur masih menjadi keluhan masyarakat 
menurut kades, pengurusan izin tersebut sudah dilakukan oleh perusahaan sejak tahun 2018 lalu, namun baru di tahun 2022 baru mulai realisasi. 
adapun luasan kuari tersebut yakni berkisar 5 hektare dan berada diantara desa talang alai dan padang pelasan.
"saat ini baru mulai eksplorasi, namun warga sudah keberatan. karena pada awalnya perusaan mengaku akan melengkapi, namun tidak kunjung dilakukan," ungkap kades.
terpisah, kepala dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu (dpmpptsp) seluma, arlan aksa, s.sos mengaku bahwa seluruh perizinan di upload dan dilengkapi melalui aplikasi oss rba. 
namun dalam hal ini, yang berwenang yakni pemerintah provinsi bengkulu, termasuk pencabutan dan pemberian izin kuari, itu dilakukan.
"perizinannya tidak melalui pemkab, namun langsung tingkat provinsi bengkulu,"singkat arlan aksa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Sabtu 23 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan