Ngaku Dana BOK Disunat 2 Persen, PH Minta Seluruh Kepala Puskesmas Kaur Dijadikan Tsk

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Ade HR |

Rabu , 24 Jan 2024 - 00:35

Ngaku Dana BOK Disunat 2 Persen, PH Minta Seluruh Kepala Puskesmas Kaur Dijadikan Tsk--Fiki/RB

Subsidair, Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

ngaku dana bok disunat 2 persen, ph minta seluruh kepala puskesmas kaur dijadikan tsk                            koranrb.id – 4 kepala puskesmas dan lima bendahara di kabupaten kaur, mengakui  setiap pencairan dana bantuan operasional kesehatan (bok) tahun 2022, selalu dipotong 2 persen.
pengakuan itu disampaikan mereka di hadapan hakim, saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan korupsi dana bok kabupaten kaur tahun anggaran 2022. 
sidang digelar di pengadilan negeri tipikor bengkulu, selasa (23/1) yang diketuai oleh ketua majelis hakim fauzi isra, sh, mh.
para saksi mengakui pada pencairan triwulan i dan ii, 2 persennya diserahkan kepada oknum sekretaris dinas kesehatan kaur, gusdiarjo yang saat ini menjadi terdakwa dalam kasus korupsi ini. 
sedangkan pencairan triwulan iii dan iv diserahkan saksi kapus kepada salah satu kepala puskesmas kaur utara terdakwa ricke james yunsen. 
baca juga:2 ditangkap 3 diburu, ini tkp begal beraksi!
2 persen yang diserahkan para kapus kepada dua terdakwa nilainya bervariasi, karena setiap puskesmas nominal dana bok bervariasi. ada yang menyerahkan rp 8 juta per triwulan dan ada rp 6 juta per triwulan. 
saksi menyebut, yang mereka serahkan kepada terdakwa  gusdiarjo selaku sekretaris dinkes kaur dan terdakwa ricke james yunsen disebut sebagai koordinator puskesmas, akan bermuara kepada kepala dinkes kaur darmawansya yang juga terdakwa dalam perkara ini. 
diketahui perkara ini menyeret empat terdakwa, meliputi kepala dinas kesehatan (dinkes) kaur darmawansya, kepala puskesmas  kaur utara ricke james yunsen, kapus kaur tengah indah fuji astuti dan sekretaris dinkes kaur gusdiarjo. 
4 kepala puskesmas yang diharikan yakni kapus nasal maria sinulingga, kapus linau arif purbowo, kapus tetap yesmenti elida dan kepala puskesmas bintuhan neti herawati. 
baca juga:dirikan rkp, penuhi kebutuhan sembako
sementara itu, jpu kejari kaur, dwi pranoto mengatakan, semua keterangan saksi yang dihadirkan ke persidangan memperkuat dakwaan jpu. 
“empat kapus yang kita hadirkan mengakui pemotongan 2 persen setiap pencairan dana bok yang akan diserahkan kepada kepala dinas (dinkes kaur, red). potongan 2 persen itu digunakan untuk uang keamanan,” sebut dwi. 
sementara itu, penasehat hukum (ph) terdakwa darmawansyah,  ricke james yunsen dan indah fuji astuti, sopian siregar, sh., mkn mengatakan semua kapus yang diperiksa sebagai saksi mengakui adanya pemotongan 2 persen dari dana bok kaur tahun 2022 tersebut. 
berdasarkan keterangan empat, mereka sudah memulihkan semua kerugian negara (kn) sesuai nominal hasil audit badan pengawasan keuangan dan pembangunan (bpkp) provinsi bengkulu. 
“didalam undang-undang tipikor mengembalikan kn tidak menghapus tindak pidana itu sendiri,” kata sopian. 
untuk itu, sopian meminta kepada majelis hakim dan jpu kaur, untuk memperlakukan para kepala puskesmas yang saat ini belum ditetapkan tersangka dapat ditindak lanjuti.
baca juga: dinkes lebong harus gencarkan giat 3m 
“jadi tinggal kita lihat nanti, apakah hati nurani jaksa dan hakim masih ada, untuk keadilan. harapan kami, nanti di akhir persidangan ini akan ada kepastian, apakah kepala puskesmas yang belum terseret akan ditetapkan dimuka persidangan atau diperintahkan kepada jpu untuk dilakukan penyelidikan  secara langsung,” tutupnya. 
untuk diketahui, perkara yang menyeret empat terdakwa, mantan kepala dinas kesehatan darmawansya, sekretaris dinkes gusdiarjo, kepala puskesmas kaur utara ricke james yunsen, dan kapus kaur tengah indah fuji astuti, ke persidangan karena para terdakwa diduga terlibat dalam duga korupsi dana bok kaur 2022. 
hal ini diuraikan dalam dakwaan jpu, bahwa setiap pencairan dana bok, dipotong dua persen dari anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk.
pemotongan 2 % ini, berdasarkan permintaan kepala dinas disampaikan secara lisan dalam rapat diikuti seluruh kapus di kaur, di kantor dinas kesehatan kaur pada maret 2022 lalu dan  dihadiri seluruh kapus yang menerima kucuran dan bok.
baca juga:perketat pengawasan kotak suara, sekretariat ppk diminta dipasangi cctv
dalam rapat itu, diduga ada perintah dari kepala dinas kesehatan kaur, agar seluruh kepala puskesmas menyetor 2 persen setiap pencairan dana bok ini.
pada 2022 lalu ada 16 puskesmas di kaur mendapat kucuran dana bok ini dengan pagu anggaran rp15 miliar. dari anggaran itu, sudah terealisasi rp13 miliar.
nominal anggaran bok kaur untuk anggaran makan minum, pengadaan atk dan pembuatan sepanduk, rp1 miliar. dari jumlah tersebut, timbul kerugian negara (kn) rp406 juta. sejauh ini, seluruh kn sudah dipulihkan.
 pada persidangan tanggal 19 desember 2023 lalu, para terdakwa didakwa pasal berlapis. primer, pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasen tindak pidana korupsi.
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
baca juga:pencairan add dan dd terlambat, kendala perbup
subsidair, pasal 3 jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.