BREAKING NEWS: Terdakwa Korupsi KUR Lebong Dibebaskan, Majelis Hakim Terima Eksepsi

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 25 Jan 2024 - 14:28

Terdakwa korupsi KUR salah satu Bank BUMN unit Lebong dibebaskan PN Tipikor Bengkulu setelah eksepsinya diterima majelis hakim. (Foto: Fiki Susadi/KORANRB.ID)--

Dijelaskan Jelita, di dalam eksepsi tersebut PH terdakwa menyatakan, bahwa perkara ini masuk dalam ranah perdata.

Namun, perlu diketahui kata Jelita bahwa klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, salah satunya yang halal.

“Untuk KUR ini, karena penggunaanya menggunakan uang negara, maka kami usulkan kerana Tipikor,” ujar Jelita.

Menanggapi soal dakwaan diganti sebelum persidangan berlangsung Jelita menjelaskan bahwa apa yang dirubah dalam dakwaan tidak menganggu isi dakwaan dan tidak menggangun unsur pasal.

“Dakwaan diganti itu karena ada beberapa kata yang kami hapus. Dan itu tidak mempengaruhi isi dakwaan dan unsur pasal yang termuat dalam dakwaan,” tutupnya.

Sementara itu, PH terdakwa menjelaskan, ada dua poin penting yang dimuat dalam eksepsi yang pihaknya ajukan. Pertama, pihaknya menilai surat dakwaan JPU cacat. Kedua, tentang kewenangan mengadili.

“Poin satu soal cacat formal itu kita menggunakan Pasal 143 ayat 4. Poin kedua kita pakai Pasal 144 ayat 1, 2 dan 3,” kata Hotman T. Sihombing.

Dijelaskannya, Pasal 143 ayat 4 itu menyebutkan surat dakwaan itu harus diberikan kepada terdakwa atau PH pada saat pelimpahan perkara dari penyidik ke Pengadilan.

Pelimpahan perkara ini pada tanggal 16 Desember 2023 lalu, sementara surat dakwaan itu, diakui Hotman baru diterima pihaknnya sebelum sidang perdana berlangsung.

“Itu sudah pasti tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (4),” ucapnya.

Dilanjutnya, Pasal 144 ayat 1, 2 dan 3 tentang perubahan surat dakwaan. Di dalam Pasal 144 menjelaskan JPU masih bisa merubah surat dakwaan tujuh hari sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan tentang jadawal sidang.

“Sementara di perkara ini, perubahan surat dakwaan dilakukan pada saat sidang dilaksanakan. Sehingga tidak seusai dengan Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHA,” tuturnya.

breaking news: terdakwa korupsi kur lebong dibebaskan, majelis hakim terima eksepsi                             bengkulu, koranrb.id - mengejutkan! terdakwa perkara korupsi dana kur lebong tahun anggaran 2021-2022, nurul azmi riduan dibebaskan majelis hakim pengadilan negeri tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu.
terdakwa yang merupakan mantan mantri salah satu bank bumn unit lebong, dibebaskan setelah majelis hakim menerima permohonan eksepsi yang diajukan terdakwa melalui penasehat hukum (ph) nya.
putusan sela itu dibacakan majelis hakim pn tipikor bengkulu pada kamis, 24 januari 2024 siang yang dipimpin majelis hakim, agus hamzah, sh., mh. 
dalam amar putusan nya, majelis hakim menerima keberatan/eksepsi penasehat hukum terdakwa nurul azmi riduan. disebutkan perkara ini masuk dalam ranah perdata bukan perkara pidana korupsi.
baca juga:timbulkan kn rp1,4 miliar, ini penjelasan ahli tentang perkara korupsi kur bsi
"menyatakan surat dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejari lebong dengan reg perkara : pds-776/lgb/12/2023 tanggal 14 desember 2023 perkara pidana nomor 57/pidsus-tpk/2023/pn.bgl tidak dapat diterima," sebut majelis hakim.
untuk itu, memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa nurul azmi riduan dari rumah tahanan (rutan).
"dan membebankan biaya perkara kepada negara," ucapnya. 
untuk diketahui, pada persidangan, kamis, 11 januari 2024 lalu, pembacaan materi eksepsinya setelah menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu).
baca juga:seret kerabat, cairkan kur hingga rp300 juta
eksepsi itu dibacakan penasehat hukum (ph) terdakwa, hotman t. sihombing, sh, pada persidangan di pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu. diketuai mejelis hakim, agus hamzah, sh, mh.  
jpu kejari lebong, jelita saru, sh mengatakan setelah menelaah materi eksepsi yang disampaikan terdakwa beberapa waktu lalu, jpu akan tetap pada dakwaan.
“kami sudah mempelajari eksepsi terdakwa,” sampai jelita. 
“kami selaku jpu kejari lebong diberi waktu satu minggu untuk menanggapi eksepsi tersebut. pada intinya kita akan tetap pada dakwaan,” ungkap jelita, kemarin (13/1). 
baca juga:paman mesum di kepahiang jalani sidang perdana, ph korban bilang ada yang janggal 
dijelaskan jelita, di dalam eksepsi tersebut  ph terdakwa menyatakan, bahwa perkara ini masuk dalam ranah perdata. 
namun, perlu diketahui kata jelita bahwa klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, salah satunya yang halal. 
“untuk kur ini, karena penggunaanya menggunakan uang negara, maka kami usulkan kerana tipikor,” ujar jelita. 
menanggapi soal dakwaan diganti sebelum persidangan berlangsung jelita menjelaskan bahwa apa yang dirubah dalam dakwaan tidak menganggu isi dakwaan dan tidak menggangun unsur pasal. 
baca juga:usaha menengah dapat kur babe muara aman minimal rp 100 juta
“dakwaan diganti itu karena ada beberapa kata yang kami hapus. dan itu tidak mempengaruhi isi dakwaan dan unsur pasal yang termuat dalam dakwaan,” tutupnya. 
sementara itu, ph terdakwa menjelaskan, ada dua poin penting yang dimuat dalam eksepsi yang pihaknya ajukan. pertama, pihaknya menilai surat dakwaan jpu cacat. kedua, tentang kewenangan mengadili. 
“poin satu soal cacat formal itu kita menggunakan pasal 143 ayat 4. poin kedua kita pakai pasal 144 ayat 1, 2 dan 3,” kata  hotman t. sihombing. 
dijelaskannya, pasal 143 ayat 4 itu menyebutkan surat dakwaan itu harus diberikan kepada terdakwa atau ph pada saat pelimpahan perkara dari penyidik ke pengadilan. 
baca juga:fakta sidang seret tsk lain, dugaan korupsi kur bsi rp 1,4 miliar
pelimpahan perkara ini pada tanggal 16 desember 2023 lalu, sementara surat dakwaan itu, diakui hotman baru diterima pihaknnya sebelum sidang perdana berlangsung. 
“itu sudah pasti tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (4),” ucapnya.
dilanjutnya, pasal 144 ayat 1, 2 dan 3 tentang perubahan surat dakwaan. di dalam pasal 144 menjelaskan jpu masih bisa merubah surat dakwaan tujuh hari sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan tentang jadawal sidang. 
“sementara di perkara ini, perubahan surat dakwaan dilakukan pada saat sidang dilaksanakan. sehingga tidak seusai dengan pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) kuha,” tuturnya. 
baca juga: mantan ketua baznas bs belum ditahan, begini penjelasan kejari bs
kemudian, lebih lanjut dikatakan hotman, dalam perkara ini adalah terkait pinjaman kur. menurutnya,  terealisasinya kur terjadinya peluncuran bantuan kur itu dari pihak bank.
kemudian kepada penerima didasari surat perjanjian. adanya surat perjanjian, itu adalah peristiwa hukum privat atau masuk ranah perdata. 
“jadi kalau terjadi masalah akibat pencairan kur itu maka harus diselesaikan secara perdata,” tutupnya. 
untuk diketahui, pada sidang dengan agenda dakwaan, terdakwa nurul azmi riduan didakwa jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong dengan pasal berlapis.
baca juga:kerugian negara dugaan korupsi dana btt dicicil rp 402 juta
primair, pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasen tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
diuraikan dalam dakwaan jpu, terdakwa nurul azmi riduan dalam melancarkan aksinya dibantu tiga orang lain diduga sebagai calo. tiga orang tersebut saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (dpo).
dalam perkara ini, timbul kerugian negara (kn) rp 1,4 miliar. hingga saat ini, belum ada pemulihan kn yang dilakukan terdakwa.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Minggu 24 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan