Sekda Seluma Diperiksa Jaksa, Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Insentif Stunting Rp 5,7 Miliar

Reporter: Zulkarnain Wijaya |

Editor: Fazlul Rahman |

Kamis , 25 Jan 2024 - 17:01

Sekda Seluma Diperiksa Jaksa, Terkait Dugaan Penyelewengan Dana Insentif Stunting Rp 5,7 Miliar. foto: Zulkarnain Wijaya/KORANRB.ID--

"Kita belum dapat menyimpulkan hasil lidik karena saat ini masih sebatas klarifikasi,"ujarGhufroni.

Namun Ghufroni menegaskan bahwa secepatnya penyelidikan ini selesai dan akan dilakukan gelar perkara, sehingga baru dapat diputuskan kelanjutan kasusnya.

Kemungkinan akan dilakukan akhir Januari atau awal Februari.

"Saat ini klarifikasi masih akan kita lakukan dari beberapa OPD terkait, namun secepatnya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kesimpulan,"singkat Ghufroni.

Adanya pengusutan terkait dana insentif fiskal stunting ini dilakukan atas beberapa laporan yang diterima oleh Jaksa Kejari Seluma.

Sehingga klarifikasi harus dilakukan agar dugaan dapat terungkap dengan jelas. Tidak hanya Kejari Seluma, hal serupa juga dilakukan oleh Sat Reskrim Polres Seluma yang melakukan pengusutan atas dugaan penyelewengan ini.

Terlihat dalam beberapa minggu terakhir, silih berganti pejabat dari OPD Pemkab Seluma mendatangi Kejari Seluma dan Polres Seluma, mulai dari Dinas DP3AP2KB, Dinas Perkimhub, Bappeda, BKD Seluma, Dinas PUPR dan beberapa dinas lainnya.

Diduga masih berkaitan dengan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting. Namun saat dicoba konfirmasi, Kasat Reskrim Polres Seluma, AKP. Dwi Wardoyo belum dapat berkomentar lebih jauh lantaran masih melakukan penyelidikan awal.

Untuk diketahui, kucuran dana yang merupakan insentif fiskal berkisar Rp 5,7 Miliar berasal dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI pada November 2023 lalu.

Dana ini merupakan tindaklanjut dari apresiasi Wakil Presiden RI. KH. Ma'ruf Amin tentang keberhasilan Pemkab Seluma dalam menurunkan angka stunting. Dari yang sebelumnya mencapai 40 persen pada tahun 2021, menjadi 22 persen di 2022.

sekda seluma diperiksa jaksa, terkait dugaan penyelewengan dana insentif stunting rp 5,7 miliar                             seluma, koranrb.id - sekretaris daerah (sekda) seluma, h. hadianto, se,m.si diperiksa kejari seluma pada kamis 25 januari 2024 ekitar pukul 13.30 wib.
pemeriksaan sekda seluma tersebut terkait rangkaian penyelidikan dalam dugaan penyelewengan dana insentif fiskal penurunan stunting sebesar rp 5,7 miliar.
sekda seluma menghadiri panggilan jaksa, diduga untuk klarifikasi terkait dirinya yang merupakan ketua tim anggaran pemerintah daerah (tapd) seluma.
dari pantauan koranrb.id hingga pukul 16.30 wib, tampak mobil dinas sekda seluma dengan nomor polisi bd 1746 ps masih terparkir di halaman kejari seluma, artinya sudah hampir 3 jam lebih sekda menjalani klarifikasi.
baca juga:dana stunting rp5,7 miliar dilidik, ini kata jaksa kejari seluma
saat dicoba konfirmasi pasca pemeriksaan, sekda seluma mengaku hanya menjalin silahturahmi dan 'ngobrol biasa' bersama jaksa.
demikian juga saat ditanyakan apakah pemeriksaan dilakukan terkait dana fiskal stunting. sekda belum bisa menjawab dan berpamitan pulang.
"hanya ngobrol saja, tidak ada kaitan apa apa,"ujar sekda sembari menaiki mobil.
sementara itu saat dicoba konfirmasi via whatsapp, kasi pidsus kejari seluma, ahmad ghufroni membenarkan bahwa pemeriksaan sekda seluma masih berkaitan dengan pengusutan dana fiskal stunting.
baca juga:penjabat kades diberi beban turunkan angka stunting dan kemiskinan bengkulu utara
"pemeriksaan terkait stunting. belum bisa dijelaskan karena saya sedang di kejati,"singkat ghufroni.
saat ini jaksa kejari seluma dalam waktu dekat juga akan segera menyimpulkan hasil penyelidikan yang dilakukan.
hal ini menyusul banyaknya organisasi perangkat daerah (opd) jajaran pemerintah kabupaten (pemkab) seluma yang dilakukan pemeriksaan terkait adanya dugaan penyelewengan dana insentif fiskal atas capaian penanganan stunting 2023 lalu sebesar rp 5,7 miliar.
ahmad ghufroni, sh,mh mengatakan bahwa saat ini jaksa masih melakukan penyelidikan yakni pengumpulan bahan dan keterangan (pulbaket), baik data lapangan maupun memanggil seluruh opd yang menerima aliran dana tersebut.
baca juga:komitmen pemkab mukomuko tangani stunting menuju generasi emas
"kita belum dapat menyimpulkan hasil lidik karena saat ini masih sebatas klarifikasi,"ujarghufroni.
namun ghufroni menegaskan bahwa secepatnya penyelidikan ini selesai dan akan dilakukan gelar perkara, sehingga baru dapat diputuskan kelanjutan kasusnya.
kemungkinan akan dilakukan akhir januari atau awal februari.
"saat ini klarifikasi masih akan kita lakukan dari beberapa opd terkait, namun secepatnya akan dilakukan gelar perkara untuk menentukan kesimpulan,"singkat ghufroni.
baca juga:breaking news: terdakwa korupsi kur lebong dibebaskan, majelis hakim terima eksepsi 
adanya pengusutan terkait dana insentif fiskal stunting ini dilakukan atas beberapa laporan yang diterima oleh jaksa kejari seluma.
sehingga klarifikasi harus dilakukan agar dugaan dapat terungkap dengan jelas. tidak hanya kejari seluma, hal serupa juga dilakukan oleh sat reskrim polres seluma yang melakukan pengusutan atas dugaan penyelewengan ini.
terlihat dalam beberapa minggu terakhir, silih berganti pejabat dari opd pemkab seluma mendatangi kejari seluma dan polres seluma, mulai dari dinas dp3ap2kb, dinas perkimhub, bappeda, bkd seluma, dinas pupr dan beberapa dinas lainnya.
diduga masih berkaitan dengan penyelidikan terkait dugaan penyelewengan dana insentif fiskal stunting. namun saat dicoba konfirmasi, kasat reskrim polres seluma, akp. dwi wardoyo belum dapat berkomentar lebih jauh lantaran masih melakukan penyelidikan awal.
baca juga:paman mesum di kepahiang jalani sidang perdana, ph korban bilang ada yang janggal 
untuk diketahui, kucuran dana yang merupakan insentif fiskal berkisar rp 5,7 miliar berasal dari kementerian keuangan (kemenkeu) ri pada november 2023 lalu.
dana ini merupakan tindaklanjut dari apresiasi wakil presiden ri. kh. ma'ruf amin tentang keberhasilan pemkab seluma dalam menurunkan angka stunting. dari yang sebelumnya mencapai 40 persen pada tahun 2021, menjadi 22 persen di 2022.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Jumat 29 November 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan