JPU Siapkan Perlawanan atas Putusan Sela, Meski Bebas Status Masih Tersangka, Begini Penjelasannya

Reporter: Fiki Susadi |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 25 Jan 2024 - 23:28

Negeri (Kejari) Lebong akan melakukan upaya perlawanan prihal diterimanya eksepsi terdakwa mantan Mantri bank BUMN unit Lebong, Nurul Azmi Riduan. FIKI/RB--

Dalam posisi seperti (Status kliennya kembali ke tersangka, red),” tutupnya.

Untuk diketahui, pada persidangan Kamis 11 Januari 2024 lalu, pembacaan materi eksepsinya setelah menyatakan keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Eksepsi itu dibacakan PH terdakwa, Hotman T. Sihombing, SH, ada dua poin penting yang dimuat dalam eksepsi yang pihaknya ajukan.

Pertama, pihaknya menilai surat dakwaan JPU cacat. Kedua, tentang kewenangan mengadili.

“Poin satu soal cacat formal itu kita menggunakan Pasal 143 ayat 4. Poin kedua kita pakai Pasal 144 ayat 1, 2 dan 3,” kata Hotman T. Sihombing.

Dijelaskannya, Pasal 143 ayat 4 itu menyebutkan surat dakwaan itu harus diberikan kepada terdakwa atau PH pada saat pelimpahan perkara dari penyidik ke Pengadilan.

Pelimpahan perkara ini pada tanggal 16 Desember 2023 lalu, sementara surat dakwaan itu diakui Hotman baru diterima pihaknnya sebelum sidang perdana berlangsung.

“Itu sudah pasti tidak sesuai dengan Pasal 143 ayat (4),” ucapnya.

Dilanjutnya, Pasal 144 ayat 1, 2 dan 3 tentang perubahan surat dakwaan.

Di dalam Pasal 144 menjelaskan JPU masih bisa merubah surat dakwaan tujuh hari sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan tentang jadawal sidang.

“Sementara di perkara ini, perubahan surat dakwaan dilakukan pada saat sidang dilaksanakan.

Sehingga tidak seusai dengan Pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) KUHAP,” tuturnya.

Kemudian, lebih lanjut dikatakan Hotman, dalam perkara ini adalah terkait pinjaman KUR.

jpu siapkan perlawanan atas putusan sela, meski bebas status masih tersangka, begini penjelasannya                            koranrb.id – jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong akan melakukan upaya perlawanan
prihal diterimanya eksepsi terdakwa mantan mantri bank bumn unit lebong, nurul azmi riduan.
pernyataan itu disampaikan, usai dikabulkannya eksepsi terdakwa nurul azmi yang terseret dalam perkara dugaan tipikor dana kur lebong 2021-2022, kemarin (25/1).
putusan sela dibacakan majelis hakim pengadilan negeri (pn) tindak pidana korupsi (tipikor) bengkulu diketuai agus hamzah, sh, mh.
baca juga:timbulkan kn rp1,4 miliar, ini penjelasan ahli tentang perkara korupsi kur bsi
baca juga:perkara proyek jembatan menggiring besar cs, rab menyimpang, volume kurang, negara rugi rp353 juta 
“sikap kami tentunya akan melakukan perlawanan. kita akan pelajari dulu putusannya seperti apa.
karena surat perintah penyidikan kita masih berlaku. dia (nurul azmi ridwan, red) masih berstatus tersangka,” kata kasi pidsus kejaksaan negeri (kejari) lebong, robby rahditio dharma, sh, mh di rutan malebro bengkulu, kemarin, (25/1) sore.
dilanjutkan robby, harus diketahui bahwa terdakwa nurul azmi riduan bukan bebas murni melainkan bebas sementara. 
“ini hanya bebas putusan sela. artinya status tersangka nurul azmi riduan masih melekat.
baca juga:kambtibmas kurang kondusif, begal dan pencuri meresahkan
baca juga:seret kerabat, cairkan kur hingga rp300 juta
dalam waktu dekat kita akan melakukan upaya hukum. akan memasuki kembali berkas perkara tersebut ke pengadilan dan kita akan sidang kembali,” ujar robby. 
dengan adanya perintah pembebasan terdakwa dari status tahanan.
maka, kemarin nurul azmi riduan dibebaskan dari rutan bengkulu. 
“karena perintah hakim itu membebaskan terdakwa dari tahanan. makanya kita laksanakan perintah hakim,” pungkasnya. 
baca juga:tampung kur rp 520 juta di rekening keluarga
baca juga:penyaluran kur tak sesuai sop, nasabah “topengan” 
dalam amar putusan majelis hakim menerima keberatan atau eksepsi terdakwa nurul azmi riduan yang disampaikan melalui penasehat hukum (ph)-nya. 
hakim menyatakan surat dakwaan jpu kejari lebong dengan register perkara : pds-776/lgb/12/2023 tanggal 14 desember 2023 perkara pidana nomor 57/pidsus-tpk/2023/pn.bgl tidak dapat diterima.
untuk itu, memerintahkan jpu mengeluarkan terdakwa nurul azmi riduan dari rutan.
dan membebankan biaya perkara kepada negara.
baca juga:dua kurir ganja ditangkap
baca juga:penyaluran kur tak sesuai sop, nasabah “topengan” 
atas putusan sela itu, kemarin sore, terdakwa nurul azmi riduan telah dijemput pihak keluarga bersama ph-nya, di rutan bengkulu. 
sementara itu, ph nurul azmi riduan, hotman t. sihombing mengatakan,
pihaknya bersyukur bahwa eksepsi yang disampaikan diterima oleh majelis hakim dalam perkara ini. 
 “soal jaksa akan melakukan perlawanan. akan mengajukan dakwaan baru,
dan itu memang haknya jaksa. bisa (jaksa masukan dakwaan baru, red) karena putusan itu surat dakwaan tidak dapat diterima.
baca juga:jpu yakin lanjut tuntut mantan direktur pdam rejang lebong
baca juga:breaking news: terdakwa korupsi kur lebong dibebaskan, majelis hakim terima eksepsi 
dalam posisi seperti (status kliennya kembali ke tersangka, red),” tutupnya. 
untuk diketahui, pada persidangan kamis 11 januari 2024 lalu, pembacaan materi eksepsinya setelah menyatakan keberatan atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu).
eksepsi itu dibacakan ph terdakwa, hotman t. sihombing, sh, ada dua poin penting yang dimuat dalam eksepsi yang pihaknya ajukan.
pertama, pihaknya menilai surat dakwaan jpu cacat. kedua, tentang kewenangan mengadili. 
“poin satu soal cacat formal itu kita menggunakan pasal 143 ayat 4. poin kedua kita pakai pasal 144 ayat 1, 2 dan 3,” kata  hotman t. sihombing. 
dijelaskannya, pasal 143 ayat 4 itu menyebutkan surat dakwaan itu harus diberikan kepada terdakwa atau ph pada saat pelimpahan perkara dari penyidik ke pengadilan. 
pelimpahan perkara ini pada tanggal 16 desember 2023 lalu, sementara surat dakwaan itu diakui hotman baru diterima pihaknnya sebelum sidang perdana berlangsung. 
“itu sudah pasti tidak sesuai dengan pasal 143 ayat (4),” ucapnya.
dilanjutnya, pasal 144 ayat 1, 2 dan 3 tentang perubahan surat dakwaan.
di dalam pasal 144 menjelaskan jpu masih bisa merubah surat dakwaan tujuh hari sebelum pengadilan mengeluarkan penetapan tentang jadawal sidang. 
“sementara di perkara ini, perubahan surat dakwaan dilakukan pada saat sidang dilaksanakan.
sehingga tidak seusai dengan pasal 144 ayat (1), (2) dan (3) kuhap,” tuturnya. 
kemudian, lebih lanjut dikatakan hotman, dalam perkara ini adalah terkait pinjaman kur.
menurutnya,  terealisasinya kur terjadinya peluncuran bantuan kur itu dari pihak bank.
kemudian kepada penerima didasari surat perjanjian. adanya surat perjanjian, itu adalah peristiwa hukum privat atau masuk ranah perdata. 
“jadi kalau terjadi masalah akibat pencairan kur itu maka harus diselesaikan secara perdata,” tutupnya. 
untuk diketahui, pada sidang dengan agenda dakwaan, terdakwa nurul azmi riduan didakwa jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan negeri (kejari) lebong dengan pasal berlapis.
primair, pasal 2 ayat (1) dan subsidair pasal 3 jo pasal 18 undang-undang ri nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasen tindak pidana korupsi
sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang ri no 31 tahun 19 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.
diuraikan dalam dakwaan jpu, terdakwa nurul azmi riduan dalam melancarkan aksinya dibantu tiga orang lain diduga sebagai calo.
tiga orang tersebut saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (dpo).
dalam perkara ini, timbul kerugian negara (kn) rp 1,4 miliar. hingga saat ini, belum ada pemulihan kn yang dilakukan terdakwa.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 26 Januari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan