PT DDP Kembali Pancing Kemarahan Warga, Matok Lahan HGU Habis Izin

Reporter: Firmansyah |

Editor: Fazlul Rahman |

Jumat , 26 Jan 2024 - 16:27

DATANGI: Warga mendatangi kantor PT DDP estate ABE . (Foto: kiriman warga)--

"Silahkan jika ada masyarakat keberatan. Kami disini hanya mengikuti perintah, terkait konflik perpanjangan HGU kami tidak paham sama sekali. Silahkan dibuatkan surat jika masyarakat keberatan. Yang pasti karena perintah patok tetap akan kami pasang. Kami tekankan pemasangan tanda batas ini tidak melibatkan, berkoordinasi dengan Kantah ATR/BPN begitu juga Pemdes. Ini hanya pematokan kepentingan internal,"jelasnya.

Sementara itu ketua Koalisi Masyarakat Sipil (KMS) Kecamatan Pondok Suguh Dedi Hartono, menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam konflik hanya ingin kejelasan atas perkara HGU yang telah habis namun PT DDP ABE masih saja beroperasi, bahkan memasang-masang patok.

"Masyarakat hanya ingin kejalasan. Apa dasar DDP estate ABE ini masih tetap beroperasi sedangkan jelas izin HGU habis. Ini tanah kelahiran kami sudah sewajarnya kami pertahankan itu semua. Sebab selama beroperasi perkebunan tersebut bukan membantu kami sejahtera melainkan mendatangkan konflik,"terangnya.

Maka dari itu sudah sewajarnya Pemerintah bangun membantu penyelesaian konflik perpanjangan HGU ini.

Yang jelas masyarakat akan terus memantau jika memang PT DDP estate ABE akan memperpanjang izin. Sebab ada tahapan evaluasi izin sebelumnya yang perlu dilakukan.

pt ddp kembali pancing kemarahan warga, matok lahan hgu habis izin                            mukomuko, koranrb.id - tak pernah berhenti konflik dengan masyarakat desa penyanggah.
kali ini giliran pt. daria dharma pratama (ddp) estate abe wilayah desa air berau kecamatan pondok suguhnyang memicu kemarahaan masyarakat.
pasalnya seperti tak kenal aturan dan tak takut akan apapun. pt ddp estate abe kedapatan oleh petani memasang patok di kawasan hgu yang sudah habis izinnya sejak desember tahun 2021 lalu. 
"kami tidak tau apa yang ada dipikiran pt ddp abe ini, padahal sudah jelas putusan terakhir. kementerian agraria semua pihak diminta menahan diri. namun tadi (26/1) kita dapati mereka memasang patok, jelas warga protes akan hal tersebut,"kata kades air berau april.
baca juga:izin lokasi pt ddp bukan legalitas berusaha: menurut saksi ahli fakultas hukum unib
april mengatakan, izin pt ddp estate abe ini habis sejak tahun 2021.
otomatis jika mereka ingin mengurus perpanjangan izin harus dilakukan evaluasi atas izin selama ini.
selain itu juga warga punya hak menentuka melalui pemdes penyanggah. apakah menyetujui perpanjangan izin atau tidak.
terkait konflik ini, sebelumnya direktorat jendral penetapan hak dan pendaftaran tanah kementerian agraria dan tata ruang/bpn telah menanggapi surat yang disampaikan masyarakat.
baca juga:sengketa pt ddp, dugaan fasilitasi hakim hingga lahan di luar hgu
bahwa proses penyelesaiannya berada di bawah kanwil atr/bpn provinsi bengkulu.
"kami sudah sering bersurat ke kementerian. maka dari itu balasan surat, kementerian agraria dan tata ruang (atr) /bpn menegaskan bahwa konflik ini masih dalam proses penyelesaian oleh kanwil atr/bpn provinsi bengkulu. dimana selama proses penyelesaian, pihak perusahaan juga harus menahan diri. dengan tidak memasang patok. patok yang sudah terpasang agar disingkirkan terlebih dahulu, karena proses ini masih dalam tahap penyelesaian. tapi kebalnya ddp hal tersebut tidak di indahkan,"tegasnya.
sementara itu manajer estate pt. ddp abe, edi pramono, membenarkan tengah melakukan pematokan.
dimana hal tersebut perintah atasan jadi estate ddp abe hanya mengikuti perintah dan tidak memahami konflik terkait perpanjangan hgu.
baca juga:terungkap kebun pt ddp serami baru di luar hgu
"silahkan jika ada masyarakat keberatan. kami disini hanya mengikuti perintah, terkait konflik perpanjangan hgu kami tidak paham sama sekali. silahkan dibuatkan surat jika masyarakat keberatan. yang pasti karena perintah patok tetap akan kami pasang. kami tekankan pemasangan tanda batas ini tidak melibatkan, berkoordinasi dengan kantah atr/bpn begitu juga pemdes. ini hanya pematokan kepentingan internal,"jelasnya.
sementara itu ketua koalisi masyarakat sipil (kms) kecamatan pondok suguh dedi hartono, menegaskan bahwa masyarakat yang terlibat dalam konflik hanya ingin kejelasan atas perkara hgu yang telah habis namun pt ddp abe masih saja beroperasi, bahkan memasang-masang patok.
"masyarakat hanya ingin kejalasan. apa dasar ddp estate abe ini masih tetap beroperasi sedangkan jelas izin hgu habis. ini tanah kelahiran kami sudah sewajarnya kami pertahankan itu semua. sebab selama beroperasi perkebunan tersebut bukan membantu kami sejahtera melainkan mendatangkan konflik,"terangnya.
baca juga:pt ddp pastikan lahan hgu milik perusahaan
maka dari itu sudah sewajarnya pemerintah bangun membantu penyelesaian konflik perpanjangan hgu ini.
yang jelas masyarakat akan terus memantau jika memang pt ddp estate abe akan memperpanjang izin. sebab ada tahapan evaluasi izin sebelumnya yang perlu dilakukan.

Tag

Share

Koran Edisi Terbaru

Baca Koran Rakyat Bengkulu, Rabu 3 Juli 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan