PPK Menggiring CS Keberatan : Tidak Awasi Pengerjaan, Proyek Rugi Rp 353 Juta

Reporter: Rizki Amanda Lubis |

Editor: RD Putra |

Senin , 30 Oct 2023 - 22:21

LUBIS/RB DIDAKWA: Terdakwa Nafdi, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 1.1 proyek penggantian Jembatan Menggiring Besar CS tahun anggaran 2018 didakwa JPU Kejati Bengkulu.--lubis/rb

Seperti diketahui sudah ada dua terpidana yang divonis bersalah oleh Mejelis Hakim PN Tipikor Bengkulu akhir 2022 lalu, yakni Direktur Utama PT Mulya Permai Laksono, Anas Firman Lesmana divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan penjara, dan Pelaksana Lapangan PT Mulya Permai Laksono, Syahrudin divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan. Perkara ini diketahui merugikan keuangan negara (KN) sebesar Rp 353 juta. KN tersebut sudah dibebankan kepada dua terpidana.

Ada beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jilid I perkara ini, fakta itu kemudian ditulis dan disebutkan dalam nota pembelaan terdakwa Syahrudin yang disampaikan melalui Penasihat Hukum (PH)-nya Hendriawansyah dalam persidangan.

Disampaikannya bahwa ada peran krusial saksi Nafdi selaku PPK dalam rangkaian perkara ini. Sebab perbuatan terdakwa Syahrudin melakukan sub kontrak diduga karena dipaksa oleh terdakwa Nafdi yang pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara ini.

Disebutkan dalam nota pembelaan, bahwa Nafdi memaksa terpidana Syahrudin untuk memberikan sub kontrak kepada Ona Ade Rio sejumlah Rp 500 juta saat itu.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor 033.04.1.498588/2018, tanggal 5 Desember 2017 pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Bengkulu dianggarkan Penggantian Jembatan Menggiring Besar CS 2018, senilai Rp.11.844.592.000 dengan rincian Jembatan Menggiring Besar Rp. 4.023.190.000, Jembatan Boyo-boyo Rp 2.300.000.000, dan Jembatan Betung Rp 5.497.742.000.

Hasil proses lelang ditetapkan pemenang PT. Mulya Permai Laksono kemudian ditandatangani kontrak Nomor: HK.02.03/Bb3/PJN-WIL.I/PPK.1.1/290, tanggal 10 April 2018, nilai kontrak Rp 11.820.932.000,00 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan 5 Desember 2018.

Modus operandi jilid I perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana Anas dan Syahrudin bersama-sama dengan PPK (Nafdi) serta Konsultan Pengawas, melakukan addendum kontrak tanpa melibatkan tim justifikasi tehnis. Dengan merubah kedalaman dinding sumuran jembatan Menggiring dari 6 meter menjadi 3 meter.

Dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli kontruksi dari Universitas Bengkulu menyatakan volume jembatan Menggiring sebesar 7,30 persen dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.(jam)

ppk menggiring cs keberatan : tidak awasi pengerjaan, proyek rugi rp 353 juta                             bengkulu, koranrb.id – terdakwa nafdi, st, mt selaku pejabat pembuat komitmen (ppk) 1.1 proyek penggantian jembatan menggiring besar cs tahun anggaran 2018 yang terseret jilid ii perkara dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) proyek tersebut, menyatakan keberatan atau eksepsi atas dakwaan jaksa penuntut umum (jpu) kejaksaan tinggi (kejati) bengkulu.
sidang perdana beragendakan pembacaan surat dakwaan digelar di pengadilan negeri (pn) tipikor bengkulu, senin (30/10) dengan diketuai majelis hakim dwi purwanti sh.
baca juga:tak laksanakan tugas proyek, ppk jembatan menggiring disidang 
dalam dakwaan jpu disebutkan, terseretnya nafdi di jilid ii perkara tipikor proyek tersebut, lantaran tugasnya sebagai ppk tidak dilakukan.
akibatnya proyek tersebut merugikan negara sebesar rp 353 juta, berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara dari bpkp perwakilan provinsi bengkulu nomor : sr-2082/pw06/5/2021, tanggal 26 november 2021.
baca juga:heboh cacar monyet, penularan terbaru hubungan seksual 
"terdakwa nafdi saat itu kapasitas selaku ppk di kementerian pupr dalam pengerjaan proyek jembatan menggiring cs pada 2018. kita didakwa tidak melakukan pengendalian ataupun tugasnya sebagai ppk dalam pelaksanaan kegiatan jembatan menggiring," sampai jpu kejati bengkulu, rozano yudistira sh mh saat diwawancarai rb  usai persidangan kemarin.
perbuatan terdakwa nafdi selaku ppk 1.1 bersama dengan terpidana anas firman lesmana selaku direktur utama pt. mulya permai laksono selaku penyedia jasa konstruksi pekerjaan dan terpidana syahrudin selaku penerima pelimpahan pekerjaan dilapangan, secara melawan hukum telah memperkaya diri sendiri, orang lain yaitu terpidana anas firman lesmana dan syahrudin telah merugikan keuangan negara sebesar rp 353.
baca juga:asam urat pada anak muda, cegah dan atasi, berikut caranya 
nafdi didakwakan pasal 2 ayat (1) jo. pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undangundang republik indonesia no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf a, huruf b, ayat (2), ayat (3) undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan undang-undang republik indonesia no. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia no 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 kuhp.
sementara, ph terdakwa nafdi, dr. saim hasinudin, sh, mh menyebutkan terkait keberatan atas dakwaan jpu terhadap klienya salah satunya menyangkut kerugian negera (kn) yang telah pulih di jilid i perkara ini, sehingga ia menilai kliennya tidak tepat dilibatkan lagi dalam perkara tersebut. 
eksepsi juga disampaikan terkait kewenangan pengadilan yang mengadili perkara klienny tersebut. dimana terdakwa nafdi diketahui sudah bertugas di sumatera barat.
 
“kalau dakwaan itukan diatur dalam pasal 118, ada kompetensi absolut dan relatif dan juga masalah dakwaan jaksa ini tidak tepat,” ungkap saim.
baca juga:kiat jitu menabung dengan pemasukan yang minim
seperti diketahui sudah ada dua terpidana yang divonis bersalah oleh mejelis hakim pn tipikor bengkulu akhir 2022 lalu, yakni direktur utama pt mulya permai laksono, anas firman lesmana divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan penjara, dan pelaksana lapangan pt mulya permai laksono, syahrudin divonis hukuman penjara 1 tahun 5 bulan. perkara ini diketahui merugikan keuangan negara (kn) sebesar rp 353 juta. kn tersebut sudah dibebankan kepada dua terpidana.
ada beberapa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan jilid i perkara ini, fakta itu kemudian ditulis dan disebutkan dalam nota pembelaan terdakwa syahrudin yang disampaikan melalui penasihat hukum (ph)-nya hendriawansyah dalam persidangan.
disampaikannya bahwa ada peran krusial saksi nafdi selaku ppk dalam rangkaian perkara ini. sebab perbuatan terdakwa syahrudin melakukan sub kontrak diduga karena dipaksa oleh terdakwa nafdi yang pernah hadir sebagai saksi dalam persidangan perkara ini.
baca juga:viral pedagang pasar panorama mengaku nyaris jadi korban begal
disebutkan  dalam nota pembelaan, bahwa nafdi memaksa terpidana syahrudin untuk memberikan sub kontrak kepada ona ade rio sejumlah rp 500 juta saat itu.
berdasarkan daftar isian pelaksanaan anggaran (dipa) nomor 033.04.1.498588/2018, tanggal 5 desember 2017 pada satker pelaksanaan jalan nasional (pjn) wilayah i provinsi bengkulu dianggarkan penggantian jembatan menggiring besar cs 2018, senilai rp.11.844.592.000 dengan rincian jembatan menggiring besar rp. 4.023.190.000, jembatan boyo-boyo rp 2.300.000.000, dan jembatan betung rp 5.497.742.000.
baca juga:rajin lakukan 4 hal ini, dijamin sepeda motor tetap sehat
hasil proses lelang ditetapkan pemenang pt. mulya permai laksono kemudian ditandatangani kontrak nomor: hk.02.03/bb3/pjn-wil.i/ppk.1.1/290, tanggal 10 april 2018, nilai kontrak rp 11.820.932.000,00 dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender sejak tanggal 10 april 2018 sampai dengan 5 desember 2018.
modus operandi jilid i perkara ini, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh terpidana anas dan syahrudin bersama-sama dengan ppk (nafdi) serta konsultan pengawas, melakukan addendum kontrak tanpa melibatkan tim justifikasi tehnis. dengan merubah kedalaman dinding sumuran jembatan menggiring dari 6 meter menjadi 3 meter.
dan hasil pemeriksaan fisik pekerjaan oleh ahli kontruksi dari universitas bengkulu menyatakan volume jembatan menggiring sebesar 7,30 persen dinyatakan tidak aman atau tidak dapat diterima.(jam)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Selasa, 31 Oktober 2023

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan