Diduga Tidak Netral, ASN Dinkes Penuhi Panggilan Bawaslu

diduga tidak netral, asn dinkes penuhi panggilan bawaslu koranrb.id - akhirnya, buntut dari dugaan penyebaran bahan kampanye oleh oknum pejabat aparatur sipil negara (asn) dipanggil untuk dimintai klarifikasi badan pengawas pemilihan umum (bawaslu) kota bengkulu pada rabu 31 januari 2024 pagi.  hal tersebut dibeberkan, koordinasi divisi penanganan, pelanggaran dan penyelesaian sengketa (kordiv ppps) bawaslu kota bengkulu, ahmad maskuri. menurutnya pemanggilan bertujuan untuk dimintai klarifikasi serta sebagai rangkaian tahapan temuan dari dugaan pelanggaran yang didapati. asn dinkes tersebut diduga tidak netral.  baca juga:alasan bawaslu minta saksi parpol awasi dptb baca juga:jelang akhir masa kampanye, bawaslu perketat pengawasan "kita telah panggil pagi tadi hingga siang (31 januari, red) kami mintai klarifikasi. hal tersebut sebagai tahapan penelusuran," jelas ahmad. ahmad menjelaskan pemanggilan tersebut guna mencukupi untuk masuk ketahapan selanjutnya. setelah dirasa cukup data yang diperlukan maka bawaslu kota bengkulu akan mengeluarkan surat rekomendasi dari dugaan pelanggaran tersebut. “kita proses, nanti apabila sudah cukup maka akan dikeluarkan surat rekomendasi dari pelanggaran yang didapati,” ujar ahmad. baca juga:bawaslu panggil oknum pejabat, tindakannya di dinkes kota diduga langgar pkpu baca juga:pemprov bengkulu minta bawaslu tindak asn tidak netral sebelumnya, ahmad menjelaskan pemanggilan oknum pejabat dinkes tersebut oleh bawaslu kota bermula karena diduga oknum asn tersebut terlibat langsung dalam kampanye caleg dprd provinsi bengkulu daerah pemilihan kota bengkulu   adapun oknum pejabat di lingkungan dinkes kota bengkulu diduga membagikan bahan kampanye caleg tersebut. berupa kalender, kartu nama dan brosur kampanye.  bawaslu kota bengkulu sudah melakukan serta memastikan dugaan pelanggaran netralitas asn tersebut dan akan saat ini tengah dilakukan kajian dan pembahasan.  akibatnya dugaan aksi asn tidak netral yang dilakukan oknum pejabat dinkes pada saat jam kantor, diduga terjadi pada 16 januari 2024 di dinkes kota bengkulu berujung diproses oleh bawaslu kota bengkulu.  baca juga:bawaslu terima data apk melanggar dari panwascam, berikut rincian zona merah pemasangan apk baca juga:tkd amin sebut lambat tangani dugaan pelanggaran kampanye prabowo, ini klarfikasi bawaslu “ada dugaan pelanggaran pelanggaran, kita mendapatkan laporan 16 januari 2024 lalu dan sudah kita laukan pemerosesan dari laporan tersebut,” tegas ahmad. ahmad mengungkapkan terkait dugaan pelanggaran penyebaran bahan kampanye di lingkungan dinkes kota bengkulu tersebut, apabila berdasarkan bukti yang telah didapat penelusuran bawaslu kota bengkulu. tambah ahmad, selanjutnya bawaslu kota bengkulu mengkaji dari hasil pemanggilan oknum asn tersebut setelah dimintai keterangan. selanjutnya, apabila dari data bukti dan hasil pemanggilan membuktikan dugaan tindak pelanggaran tersebut, bawaslu kota bengkulu akan mengeluarkan rekomendasi pelanggaran tersebut. baca juga:polres dan bawaslu awasi akun media sosial baca juga:dugaan pelanggaran kampanye, bawaslu kota bakal panggil kpai, ada apa ya? “bukti penelusuran sudah kita dapat dari dugaan pelanggaran di lingkungan dinkes (kota, red),  dari klarifikasi dari oknum tersebut kami bisa mengetahui motifnya serta dapat mengeluarkan surat rekomendasi dari dugaan pelanggaran tersebut,” ucap ahmad. ahmad menerangkan dugaan pelanggaran tersebut, melanggar peraturan komisi pemilihan umum (pkpu) nomor 15 tahun 2023, pasal 74 ayat (1) berbunyi, pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, pejabat sturktural, pejabat fungsional, dan aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye. kemudian dalam ayat (2) pasal 74 disebutkan, larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi pertemuan, ajakan, imbauan, seruan, atau pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat. selain itu, dalam pasal 72 pkpu nomor 15 tahun 2023, juga diatur soal kampanye yang tidak boleh melibatkan aparatur sipil negara. dimana dalam ayat (4) disebutkan 'pelaksanaan kampanye pemilu dan/atau tim kamapanye dalam kegiatan kampanye pemilu dilarang mengikut sertakan: huruf (f) aparatur sipil. baca juga:tpd prabowo-gibran penuhi panggilan, begini penjelasan bawaslu kota bengkulu baca juga:bawaslu: pengawas tps ujung tombak pemilu “dari pkpu saja sudah melanggar belum aturan lain, jadi pelanggaran netralitas ini sangat banyak regulasi yang mengatur,” ungkap ahmad. sementara itu, ketua bawaslu kota bengkulu, rahmat hidayat bahwa pihakanya mendapatkan informasi melalui posko pengaduan ada yang membagikan bahan kampanye di dinkes kota bengkulu.  hasil pengecekan, mereka menemukan barang bukti bahan kampanye yang diduga dibagikan salah satu oknum pejabat kepada asn dilingkungan dinkes kota bengkulu. "kita awalnya mendapatkan informasi melalui posko pengaduan dan langsung kita tindaklanjuti dengan penelusuran. hasilnya, kita menemukan barang bukti berupa bahan kampanye yang dibagikan kepada asn dilingkungan dinkes kota bengkulu. sehingga ini langsung kita naikan statusnya menjadi temuan dan diproses lebih lanjut," jelas rahmat. (**)   

Tag

• # asn dinkes
• # bawaslu
• # netral
• # bengkulu

Share

• 
• 
• 
• 
•