Belum Ada Kepastian Putusan Tabat Lebong-Bengkulu Utara

Reporter: Muharista Delda |

Editor: Patris Muwardi |

Kamis , 01 Feb 2024 - 01:07

MENUNGGU: Kabag Hukum Setkab Lebong Mindri Yaserhan menyampaikan masih menunggu kepastian putusan Tabat Lebong-Bengkulu Utara. MUHARISTA/RB--

TUBEI, KORANRB.ID - Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong masih menunggu. Belum ada jadwal kepastian putusan Tapal Batas (Tabat) Lebong-Bengkulu Utara.

Mahkamah Konstitusi (MK) sendiri belum menetapkan kapan jadwal putusan Tabat Lebong-Bengkulu Utara itu digelar.

Disampaikan Kepala Bagian (Kabag) Hukum Sekretariat Kabupaten (Setkab) Lebong, Mindri Yaserhan, SH, MH, pihaknya sudah menyampaikan dan mengikuti tahapan sidang.

‘’Agendanya sekarang tinggal menunggu jadwal putusan Tabat Lebong-Bengkulu Utara dari MK,’’ ujar Mindri.

Namun terlepas kapan jadwal putusan Tabat Lebong-Bengkulu Utara itu digelar, Mindri optimis gugatan Tabat Lebong-Bengkulu Utara yang disampaikan Pemkab Lebong akan dimenangkan MK.

Soalnya, dalam persidangan seluruh materi gugatan sudah disampaikan dengan sangat terperinci.

Sementara Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong, H. Mustarani Abidin, SH, M.Si mengaku peluang Lebong sangat besar memenangkan gugatan Tabat Lebong-Bengkulu Utara.

Dia menegaskan bhawa materi yang digugat ke MK bukan lagi sebatas Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2015 tentang Batas Daerah Kabupaten Bengkulu Utara dengan Kabupaten Lebong Provinsi Bengkulu.

Namun, materi gugatan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Kabupaten Bengkulu Utara.

Dalam undang-undang itu tidak tercantum wilayah eks Kecamatan Padang Bano masuk Bengkulu Utara.

‘’Sementara saat pembentukan Kabupaten Lebong, wilayah eks Kecamatan Padang Bano memang dicantumkan masuk wilayah register Lebong,'' kata Mustarani.

Justru itu Pemkab Lebong menunjuk kuasa hukum berkaliber nasional. Mengingat materi yang digugat bukanlah regulasi yang ringan.

belum ada kepastian putusan tabat lebong-bengkulu utara                            tubei, koranrb.id - sampai saat ini pemerintah kabupaten (pemkab) lebong masih menunggu. belum ada jadwal kepastian putusan tapal batas (tabat) lebong-bengkulu utara. 
mahkamah konstitusi (mk) sendiri belum menetapkan kapan jadwal putusan tabat lebong-bengkulu utara itu digelar. 
disampaikan kepala bagian (kabag) hukum sekretariat kabupaten (setkab) lebong, mindri yaserhan, sh, mh, pihaknya sudah menyampaikan dan mengikuti tahapan sidang.
‘’agendanya sekarang tinggal menunggu jadwal putusan tabat lebong-bengkulu utara dari mk,’’ ujar mindri.
namun terlepas kapan jadwal putusan tabat lebong-bengkulu utara itu digelar, mindri optimis gugatan tabat lebong-bengkulu utara yang disampaikan pemkab lebong akan dimenangkan mk. 
baca juga:aksi orang tidak dikenal rampas hp hingga todong karyawan indomaret terekam cctv, begini kronologisnya
soalnya, dalam persidangan seluruh materi gugatan sudah disampaikan dengan sangat terperinci. 
sementara sekretaris daerah kabupaten lebong, h. mustarani abidin, sh, m.si mengaku peluang lebong sangat besar memenangkan gugatan tabat lebong-bengkulu utara. 
dia menegaskan bhawa materi yang digugat ke mk bukan lagi sebatas peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu. 
namun, materi gugatan adalah undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan kabupaten bengkulu utara. 
dalam undang-undang itu tidak tercantum wilayah eks kecamatan padang bano masuk bengkulu utara. 
baca juga:operator sosial di desa bisa verifikasi penerima bansos, ini penjelasannya
‘’sementara saat pembentukan kabupaten lebong, wilayah eks kecamatan padang bano memang dicantumkan masuk wilayah register lebong,'' kata mustarani. 
justru itu pemkab lebong menunjuk kuasa hukum berkaliber nasional. mengingat materi yang digugat bukanlah regulasi yang ringan. 
''kami harap dengan ditunjuknya prof. yusril ihza mahendra sebagai ketua tim kuasa hukum semakin memudahkan langkah pemkab lebong dalam menuntut hak atas wilayah registrasi,'' terang mustarani.
dikeluarkannya (permendagri) nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu juga menghilangkan 18 desa tidak hanya membuat lebong kehilangan eks kecamatan padang bano. 
baca juga:sebut kadis hingga 16 kapus di kaur patungan rp800 juta untuk hentikan penyidikan dana bok, ini kesaksiannya
diklaim mustarani, pemkab lebong juga kehilangan 18 desa yang tersebar di 6 kecamatan. 
masih penjelasan mustarani abidin, terkait anggaran gugat tapal batas (tabat) lebong-bengkulu utara (bu) dipastikan aman. 
disebutnya dana senilai rp 5 miliar itu diperuntukan mengakomodir keseluruhan agenda gugatan ke mahkamah konstitusi (mk) hingga mendapatkan keputusan inkcraht. 
''mulai dari perjalanan dinas pejabat untuk proses siding hingga jasa lawyer (penasihat hukum, red),'' katanya.
baca juga:jelang hut mukomuko satpol pp razia ternak, puncaknya judika
walaupun diplot melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (apbdp) 2022, seluruh anggaran yang sampai saat ini penggunaannya masih berproses itu dipastikan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. soalnya tidak ada batasan waktu kapan selesainya. ''gugatan tabat masuk kegiatan khusus yang finalnya adalah keputusan hukum yang inkrah,'' terangnya.
ditanya soal peran lsm dan ormas yang menamakan diri gerakan bela tanah adat (garbeta), mustarani akui hanya sebatas pendamping. 
dari garbeta cikal bakal tuntutan revisi peraturan menteri dalam negeri (permendagri) nomor 20 tahun 2015 tentang batas daerah kabupaten bengkulu utara dengan kabupaten lebong provinsi bengkulu, terlahir. 
akhirnya gugatan berlanjut ke pencabutan undang-undang nomor 28 tahun 1959 tentang pembentukan kabupaten bengkulu utara.
''dari garbeta, pemkab lebong menerima aspirasi masyarakat eks kecamatan padang bano yang menginginkan kembali bergabung ke lebong,’’ tutur mustarani. 
untuk proses gugatan tinggal menunggu jadwal persidangan karena berkas gugatan yang dilayangkan pemkab lebong sudah diterima mk awal juli. 
jika tidak ada kendala, sepekan ke depan sidang perdana gugatan akan dimulai. 
''dalam proses sidang kami menunjuk prof. dr. yusril ihza mahendra, sh, m.sc sebagai ketua tim penasihat hukum,'' jelasnya.
terkait materi gugatan, pemkab lebong menuntut agar permendagri nomor 20 tahun 2015 dicabut. intinya pemkab lebong menginginkan eks kecamatan padang bano dikembalikan masuk wilayah administrasi kabupaten lebong.
baca juga:15.967 masyarakat terima beras bulog, kades siap-siap disanksi 
''alasannya penghapusan lima desa di eks kecamatan padang bano juga berdampak ke pendapatan daerah,'' ungkap mustarani. 
sementara bupati lebong, kopli ansori mengatakan, gugatan ke mk itu sejalan dengan permendagri nomor 141 tahun 2017 tentang penegasan batas daerah. 
disebutkan hanya ada dua cara untuk merevisi peraturan itu. yakni melalui mediasi atau dengan menggugat ke mk. 
''langkah pertama sudah kami jalankan dan tidak berhasil, artinya harus pakai langkah kedua karena batas wilayah itu wajib dipertahankan setiap daerah,'' tukas kopli. 
keinginan menggugat tabat lebong-bu itu bukan keinginan sepihak pemkab lebong. namun, keinginan seluruh masyarakat lebong. 
bahkan, dukungan nyata dprd sudah ditunjukkan dengan mengesahkan anggaran gugatan di apbdp 2022 senilai rp 5 miliar.
diketahui, langkah gugatan ke mk itu sebagai bentuk penyelamatan kedaulatan lebong. dimana melalui permendagri nomor 20 tahun 2015, eks kecamatan padang bano dihapus dari administrasi lebong. 
kelima desa di dalamnya dimasukkan ke wilayah kecamatan giri mulya, kabupaten bengkulu utara

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 1 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan