Retribusi Wisata Lebong Akan Diuji Petik Per Triwulan, Begini Penjelasannya

Reporter: Muharista Delda |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Jumat , 02 Feb 2024 - 23:53

RETRIBUSI: Bupati Lebong, Kopli Ansori meminta Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) lebih memaksimalkan lagi pemungutan retribusi wisata atau tempat rekreasi. ARIS/RB--

Selain itu, Disparpora juga diminta mengkaji titik lain yang berpotensi ditetapkan sebagai target PAD wisata baru.

Tujuannya semata untuk menunjang peningkatan PAD dari sektor pajak dan retribusi.

Sementara Kepala Disparpora Kabupaten Lebong, Riki Irawan, S.Sos, M.Si memastikan dalam waktu dekat akan mendata potensi baru wisata di Lebong.

Termasuk mendata sejumlah aset wisata yang masih layak digunakan atau harus dihapuskan. Tujuannya untuk memastikan ke depan tidak ada lagi kebocoran PAD.

Sementara Kepala Kepala Disparpora Kabupaten Lebong, Riki Irawan, S.Sos, M.Si menjelaskan, target PAD senilai Rp75 juta itu dibebankan kepada 3 pengelola objek wisata.

Antara lain, objek wisata Danau Picung di Kelurahan Tanjung Agung, Kecamatan Tubei senilai Rp20 juta.

''Lainnya, objek wisata Air Putih di Desa Bioa Sengok, Kecamatan Pinang Belapis senilai Rp35 juta dan objek wisata Pulau Harapan di Kelurahan Tes, Kecamatan Lebong Selatan senilai Rp20 juta,'' jelas Riki.

Tidak dipungkirinya, realisasinya selama ini tidak mencapai target 100 persen.

Bahkan di tahun 2023, untuk objek wisata Pulau Harapan setoran PAD nya tidak sampai 50 persen dari nilai yang ditetapkan.

Rencananya untuk pengelolaan tahun ini, Disparpora akan mengganti pengelolanya.

Sementara untuk pengelola Air Putih yang setoran PAD nya lunas 100 persen serta pengelola Danau Picung yang setoran PAD nya di atas 50 persen tetap dipertahankan.

retribusi wisata lebong akan diuji petik per triwulan, begini penjelasannya                            koranrb.id - bupati lebong, kopli ansori meminta dinas pariwisata pemuda dan olahraga (disparpora) lebih memaksimalkan lagi pemungutan retribusi wisata atau tempat rekreasi. 
bahkan jika perlu, disparpora diminta melakukan uji petik retribusi wisata setiap triwulan. 
itu menyusul realisasi retribusi wisata yang selama ini tidak pernah mencapai target.
justru itu, sumbangsih retribusi wisata untuk pendapatan asli daerah (pad) hanya ditargetkan rp75 juta. 
baca juga:camat di lebong diminta maksimalkan pemungutan pbb-p2
baca juga:ppdb sd dan smp di lebong tersedia 5.000 kuota, ppdb online masih banyak kendala
nilai itu sama persis dengan target pad retribusi wisata tahun 2023.
artinya tidak ada peningkatan di tengah penambahan target pad secara global yang kenaikannya di atas 100 persen jika dibandingkan target pad tahun 2023. 
''kami harap disparpora bisa melakukan pengawasan lebih optimal terhadap pemungutan retribusi wisata, salah satu caranya bisa dengan melakukan uji petik secara rutin,'' ujar kopli. 
diakuinya, retribusi wisata termasuk salah satu pos pad yang sumbangsihnya kecil.
sementara potensinya cukup menjanjikan karena cukup banyak objek wisata yang ada di kabupaten lebong.
baca juga: belum ada kepastian putusan tabat lebong-bengkulu utara
baca juga:larangan terlibat politik, dan tindak pns lebong tak netral 
''harus dilakukan telaah yang lebih dalam apakah realisasi pemungutan retribusi wisata yang tidak maksimal itu disebabkan faktor lain, misalnya tarif yang terlalu kecil,'' terang kopli.
selain itu, disparpora juga diminta mengkaji titik lain yang berpotensi ditetapkan sebagai target pad wisata baru.
tujuannya semata untuk menunjang peningkatan pad dari sektor pajak dan retribusi. 
sementara kepala disparpora kabupaten lebong, riki irawan, s.sos, m.si memastikan dalam waktu dekat akan mendata potensi baru wisata di lebong.
termasuk mendata sejumlah aset wisata yang masih layak digunakan atau harus dihapuskan. tujuannya untuk memastikan ke depan tidak ada lagi kebocoran pad. 
baca juga:lebong usul tuan rumah tarkam 2024
baca juga: kekurangan eselon ii, terima usulan 63 pns naik pangkat
sementara kepala kepala disparpora kabupaten lebong, riki irawan, s.sos, m.si menjelaskan, target pad senilai rp75 juta itu dibebankan kepada 3 pengelola objek wisata.
antara lain, objek wisata danau picung di kelurahan tanjung agung, kecamatan tubei senilai rp20 juta. 
''lainnya, objek wisata air putih di desa bioa sengok, kecamatan pinang belapis senilai rp35 juta dan objek wisata pulau harapan di kelurahan tes, kecamatan lebong selatan senilai rp20 juta,'' jelas riki.
tidak dipungkirinya, realisasinya selama ini tidak mencapai target 100 persen.
bahkan di tahun 2023, untuk objek wisata pulau harapan setoran pad nya tidak sampai 50 persen dari nilai yang ditetapkan. 
rencananya untuk pengelolaan tahun ini, disparpora akan mengganti pengelolanya.
sementara untuk pengelola air putih yang setoran pad nya lunas 100 persen serta pengelola danau picung yang setoran pad nya di atas 50 persen tetap dipertahankan. 
baca juga: belum 30 persen umkm kantongi nib, ini syarat urus nib!
baca juga:opd tidak inovatif sulit dongkrak pad, simak pesan bupati lebong! 
''terkait rencana penggantian pengelola objek wisata pulau harapan akan kami koordinasikan dahulu ke bupati, mudah-mudahan ada masukan yang bisa menjadi pedoman bagi kami dalam menentukan siapa pengelola yang tepat ke depannya,'' ungkap riki.
terpisah, kepala bidang (kabid) pendapatan dan bagi hasil, bkd kabupaten lebong, monginsidi, s.sos mengaku siap mendampingi disparpora dalam pelaksanaan uji petik retribusi wisata.
teknisnya harus melibatkan dinas satuan polisi pamong praja (satpol pp) sehingga ketika ada indikasi pelanggaran, dapat ditindak lanjuti oleh satpol pp. 
''kalau menurut kami untuk tarif yang berlaku saat ini sudah cukup maksimal. tetapi kalau memang dinilai tidak relevan dengan kondisi saat ini sehingga perlu dinaikkan, akan kami upayakan revisi mengenai tarifnya,'' tukas monginsidi.
diketahui, tarif masuk untuk ketiga objek wisata itu ditetapkan berbeda.
untuk air putih dan pulau harapan ditetapkan rp5 ribu per orang atau pengunjung. 
sedangkan untuk danau picung ditetapkan berdasarkan jenis kendaraan yang masuk.
untuk kendaraan roda dua atau motor ditarif rp5 ribu dan kendaraan roda empat atau mobil rp10 ribu.
pemungutan tarif retribusi wisata itu dikuatkan melalui peraturan daerah (perda) kabupaten lebong nomor 10 tahun 2012 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
artinya wajib bagi setiap pengelola objek wisata menyetorkan pad.
sebenarnya kabupaten lebong memiliki banyak potensi objek wisata.
namun sejauh ini baru 3 objek wisata yang bisa dikelola karena yang lainnya terkendala masalah status lahan yang diklaim masuk kawasan hutan. 
disparpora kabupaten lebong sendiri pernah berencana mengelola objek wisata dalam bentuk unit pelaksana teknis dinas (uptd).
namun belum bisa dilakukan tahun ini karena prosesnya yang cukup panjang. 
hal itu berkaitan dengan upaya peningkatan pad.
namun sembari menunggu kepastian pembentukan uptd, disparpora juga berencana menerapkan lelang kelola untuk penentuan pengelola objek wisata pulau harapan jika memang harus diganti tahun ini.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Sabtu 3 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan