Rencana BLUD KIR, Metrologi dan Laboratorium Lingkungan Terganjal, Pemkab Bengkulu Utara Akan Datangi Kemenkeu

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Senin , 05 Feb 2024 - 23:27

BLUD: Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Utara akan membuat Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sepertinya tidak mudah. SHANDY/RB --

rencana blud kir, metrologi dan laboratorium lingkungan terganjal, pemkab bengkulu utara akan datangi kemenkeu                            koranrb.id – rencana pemerintah kabupaten (pemkab) bengkulu utara akan membuat badan layanan umum daerah (blud) sepertinya tidak mudah. 
rencana pembuatan blud ini terkait pelayanan uji kelaikan kendaraan atau uji kir, pengujian tera timbangan atau metrologi legal hingga laboratorium lingkungan. 
pemkab bengkulu utara berencana membuat sistem blud karena potensi pendapatan asli daerah dari tiga sektor pelayanan tersebut cukup besar. 
sedangkan, kementerian keuangan dalam peraturan terbarunya menyatakan jika tiga pelayanan tersebut tidak boleh dipungut biaya. 
baca juga:ratusan juta hilang, bu kebut perda blud tiga opd
baca juga:dokumen 1. 560 calon pppk bengkulu utara siap kirim, tinggal tunggu nipppk 
dengan adanya blud, diharapkan tiga jenis pelayanan tersebut bisa tetap dilakukan dan menarik retribusi yang artinya meningkatkan pendapatan asli daerah. 
kemarin, (5/2) pemkab bengkulu utara menggelar rapat terkait persiapan tersebut, namun nyatanya banyak kendala dalam penerapan pola pengelolaan keuangan blud pada tiga layanan tersebut.
kabag hukum pemkab bengkulu utara irsaliyah yurdah, sh, mh menerangkan jika ada beberapa aturan yang dibahas dalam rapat koordinasi kemarin. 
“diantaranya ada aturan yang menegaskan jika pelayanan kir, pelayanan tera timbangan dan pelayanan laboratorium lingkungan adalah pelayanan pemerintah,” terangnya. 
baca juga:perhatian! 11 februari apk caleg harus dicopot, bawaslu siap sita apk 
baca juga:taiwan paling diminati, 179 warga bengkulu utara kerja di luar negeri
sehingga dikhawatirkan jika berdasarkan aturan tersebut maka meskipun diubah sistem pengelolaan keuangan menjadi blud.
maka pemkab bengkulu utara tetap tidak bisa memutus biaya baik itu retribusi ataupun biaya jasa pelayanan.
meskipun memang ada juga aturan lain yang juga masih membuka peluang berdirinya blud dan bisa mengambil pungutan jasa pelayanan.
“namun memang kita harus lebih hati-hati dalam membaca aturan tersebut sehingga harus dilakukan koordinasi lebih panjang lagi,” terangnya. 
baca juga:cetak paud menyenangkan di seluruh bengkulu utara 
baca juga:cegah anak introvert, berinteraksi dan bermain dengan aman 
dalam pertemuan kemarin, diputuskan jika dinas perhubungan yang akan mengajukan sistem blud tersebut akan lebih dulu berkoordinasi dengan kementerian keuangan terutama direktur jenderal blud. 
sehingga ada ketegasan apakah memang masih ada peluang untuk menarik biaya retribusi yang bisa menyokong keuangan daerah.
“jangan sampai nantinya langkah yang diambil tersebut justru melanggar atau melampaui aturan,” terangnya. 
selain dengan kementerian keuangan, pemkab bengkulu utara juga berencana meminta pendampingan dari badan pengawas keuangan dan pembangunan (bpkp). 
baca juga:pencairan rp 181 miliar dana desa, pmd cek pajak 215 desa 
baca juga:logistik pemilu untuk pulau enggano dikirim duluan, ini alasan kpu bengkulu utara 
ini jika memang masih ada peluang terkait pembentukan blud pada tiga sistem pelayanan tersebut sehingga bisa menghasilkan pendapatan daerah bagi bengkulu utara. 
“sehingga dalam waktu dekat ini kita menunggu hasil koordinasi dengan kementerian keuangan lebih dulu,” terangnya. 
sekadar mengetahui, uji kir laboratorioum dan tera ulang timbangan memang cukup besar menyumbang pendapatan asli daerah. 
pada laboratorium lingkungan saja menghasilkan setidaknya ada ratusan juta uang yang mengalir sebagai pendapatan asli daerah.
hal ini karena perusahaan swasta di bengkulu utara wajib melakukan pengecekan kondisi limbah air atas aktifitas masing-masing. 
kepala dinas lingkungan hidup (dlh) menerangkan jika selama ini menyumbang cukup besar hingga rp300 juta setiap tahunnya. 
“karena untuk perusahaan perkebunan kelapa sawit saja kita memiliki delapan perusahaan. belum lagi ditambah dari sektor pertambangan,” terangnya. 
namun dengan adanya keputusan larangan menarik retribusi tersebut, maka saat ini dinas lingkungan hidup (dlh) tidak bisa lagi memungut retribusi. 
semua pelayanan tetap dilakukan namun tidak dipungut biaya sesuai dengan aturan terbaru. 
“karena pelayanan laboratorium tersebut dinilai sebagai pelayanan yang tidak bisa dipungut, namun pelayanan tetap kita lakukan,” terangnya.
ia mengaku jika yang menjadi kendala adalah terkait dengan alat yang dibutuhkan oleh laboratorium tersebut terbilang mahal, termasuk sistem peralatannya. 
sedangkan jika menjadi sumber pendapatan asli daerah, maka dlh bisa mengajukan dan menuntut adanya peningkatan kualitas laboratorium. 
“terutama untuk penambahan alat, namun jika tidak lagi menjadi sumber pendapatan daerah, maka yang kita khawatirkan adalah terkait perawatan alat,” terangnya. 
hal ini juga disampaikan oleh kadis perhubungan zahrin, s.sos, apalagi uptd kir yuang dimiliki dinas perhubungan sudah memiliki alat yang lengkap. 
“biaya perawatan alat-alat tersebut tentunya menjadi perhatian kita,” terangnya. 
ia berharap sistem keuangan  bisa tetap diubah menjadi blud, sehingga tetap bisa dilakukan pola pungutan retribusi yang dikelola langsung oleh opd untuk pelaksanaan kegiatan di opd yang sama. 
namun ia memastikan jika keputusan pemerintah nantinya tetap menyatakan jika kir masuk dalam pelayanan yang tidak boleh dipungut biaya, maka ia memastikan dishub bengkulu utara siap melaksanakan. 
“ini tentunya bukan kepentingan pribadi atau opd, ini terkait dengan pelayanan daerah dan sektor pendapatan daerah yang saat ini tengah menjadi konsen pemerintah untuk terus ditingkatkan,” pungaks zahrin.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 6 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan