Tak Bayar Pajak, 10 Desa Terancam Diproses Hukum, Ini Daftarnya!

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Selasa , 06 Feb 2024 - 23:11

SAMPAIKAN: Kasi Datun Kejari Kaur didampingi Kasi Intel saat menyampaikan jumlah desa yang masih menunggak atau tidak membayar pajak PPN dan PPh. --RUSMAN AFRIZAL/RB

tak bayar pajak, 10 desa terancam diproses hukum, ini daftarnya!                            rusman afrizal/rb
sampaikan: kasi datun kejari kaur didampingi kasi intel saat menyampaikan jumlah desa yang masih menunggak atau tidak membayar pajak ppn dan pph. 
 
bintuhan, koranrb.id – lantaran tak kunjung membayarkan pajak pertambahan nilai (ppn) dan pajak penghasilan (pph) tahun 2021, 10 desa di kabupaten kaur terancam diproses hukum. 
kejaksaan negeri (kejari) kaur di awal tahun ini mencatat 10 desa di kabupaten kaur yang belum membayarkan pajak  tersebut.
jika tidak membayarkan sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka desa yang bersangkutan akan diproses secara hukum yang berlaku. 
baca juga:perusahaan kuari diduga buat pernyataan palsu, warga beri pengakuan mengejutkan 
"catatan kita ada 10 desa lagi yang belum melakukan pembayaran pajak ppn dan pph.
kita sudah surati dan berikan batas waktu untuk pembayaran," kata kajari kaur muhammad yunus, sh, melalui kasi datun dwi pranoto, sh.
dia menjelaskan, sebelumnya total tunggakan pajak ppn dan pph desa di kabupaten kaur mencapai rp1,7 miliar.
usai dilakukan penagihan hingga saat ini yang telah terkumpul oleh pihak kejari kaur baru sebanyak rp1,6 miliar.
baca juga:pemkab mukomuko buka lelang jptp, ada 9 formasi 
artinya, masih ada sekitar rp110 juta lagi yang masih belum dibayarkan oleh pihak desa terkait. 
"yang paling banyak itu desa muara jaya kecamatan maje dengan total utang pajak yang belum dibayarkan sekitar rp31 juta," jelas dwi. 
berikut rincian desa yang belum membayar pajak  ppn dan pph.
1. desa tanjug iman kecamatan tanjung kemuning dengan tagihan rp4.900.014 
baca juga:tinggal 2 hari kerja lagi, cjh dari 8 daerah ini belum lunasi biaya haji 
2. desa sulau wangi kecamatan tanjung kemuning rp12.895.907
3.  desa dandu agung kecamatan kaur utara rp16.366.250.
4.  desa pancur negara kaur utara rp11.877.610.
5.  desa jembatan dua kaur selatan rp3.595.968. 
baca juga:3 agenda kunjungan kajati bengkulu, bupati mukomuko “curhat” 4 masalah ini 
6. desa linau kecamatan maje dengan sisa tagihan rp21.321.694
7. desa penyandingan maje rp1.411.363.
8.  desa muara jaya maje rp31.607.148.
9.  suka banjar kecamatan tetap rp827.965
baca juga:doa bersama, ini pesan mahfud md di bengkulu utara, juga soal putusan dkpp
10. desa kepahyang kecamatan tetap rp5.608.445. 
"harapannya, teman-teman di desa dapat segera melunasi sampai dengan batas waktu yang telah kita tentukan," sampai dwi.
apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan pihak yang bersangkutan tidak kunjung membayarkan kewajibannya. 
maka akan ditindak sesuai dengan hukum yang telah berlaku. 
baca juga:maksimalkan badan layanan umum daerah pengelolaan sampah
hingga kini upaya penagihan pun terus dilakukan, dengan cara menghubungi pihak desa yang bersangkutan. 
"kalau tidak dibayarkan, dengan batas waktu yang telah di tentukan maka akan di proses hukum," tegasnya. 
tidak hanya desa saja, sebanyak 25 orang anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) dan mantan anggota dprd kabupaten kaur juga terancam pidana.
pasalnya hingga kini, mereka belum juga mengembalikan kerugian negara hasil audit dari badan pemeriksa keuangan (bpk) beberapa waktu yang lalu. 
baca juga:2 titik potensi geothermal di rejang lebong akan dikembangkan pln uip sumbagsel
untuk diketahui, berdasarkan lhp bpk terhadap pertagunggjawaban penggunaan apbd 2022, ada temuan rpp6,6 miliar lebih. 
dengan rincian rp 1.417.198.750, di tahun 2021 dan rp 5.199.453.230, untuk tahun 2022. 
temuan tersebut pada item perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang diduga tidak bisa dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.
saat ini untuk pengembalian tuntutan ganti rugi (tgr) sudah diserahkan ke kejari kaur.
baca juga: siswa di kepahiang juga libur panjang akhir pekan, catat tanggalnya 
namun kenyataannya hingga saat ini, baru ketua dewan diana tulaini yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
 sementara sisanya 24 anggota dewan dan 1 mantan dewan belum melakukan pengembalian kerugian negara tersebut. 
"hingga awal februari ini, baru ketua yang mengembalikan kerugian negara.
sementara sisanya belum.
total itu masih ada sebanyak rp4.884.922.980 yang harus anggota dewan kembalikan," terang dwi.
baca juga:pemilu 2024 bersih dari apk parpol, bawaslu sebutkan waktunya 
dia menjelaskan, pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj).
 sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.
"kita masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan agar segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya," ujar dwi. 
adapun anggota dprd kabupaten kaur yang hingga saat ini belum mengembalikan kerugian negara tersebut yakni 
baca juga:kemensos distribusikan logistik bencana alam untuk bengkulu tengah 
al rp350.126.950. ju rp26.922.800. ba rp196.438.600. li rp134.739.750. na rp242.417.000. 
selanjutnya tpw rp234.256.900. is rp225.824.120. it rp233.716.200. ds rp207.717.720.  sp rp203.884.480.
 jh rp116.940.920. su rp201.704.400,  bu rp102.260.300.
da rp228.467.520, feb rp218.267.520, ri rp216.713.680, fa rp249.240.250, ba rp210.135.500.
baca juga:polres kepahiang usut dana desa suro bali 2023 sebelum inspektorat audit
me rp126.053.820, mk rp231,183,800, mz rp175.963.400, rh rp231.763.400, jh rp216.763.400, rb rp201.563.050, dan terakhir mantan anggota dprd kaur rz rp30.857.400.
"bahkan diantara nama mereka ada salah satu yang sudah menjadi mantan anggota dewan. karena sudah mengundurkan diri," terang kasi datun. 
sementara itu, sekretaris dewan (sekwan) kabupaten kaur ujang julisman, s.sos, m.si mengatakan saat ini sepenuhnya masalah telah ditangani kejari kaur.
tgr tersebut sudah diminta pertanggungjawaban ke perseorangan oleh pihak kejari.
baca juga:pemprov bengkulu gelar operasi pasar, gubernur pastikan stok pangan aman 
sedangkan, sekretariat dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota dprd yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut. 
"kita sekarang hanya pengawasan saja, semuanya sudah ke di arahkan ke perseorangan. 
jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahanan selanjutnya," terang sekwan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 7 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan