Netralitas Harga Mati, Kapolres Mukomuko: Jangan Coba-coba Terlibat Politik Praktis

Reporter: Firmansyah |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Minggu , 11 Feb 2024 - 22:10

NETRALITAS: Kapolres Mukomuko AKBP. Yana Supriatna S.IK, M.Si tengah menjelaskan terkait netralitas Polri di Pemilu 2024. Firmansyah/RB--

BENGKULU, KORANRB.ID – Dalam rangka menjaga kemanan dan ketertiban (Kamtibmas) di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan Pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Kapolres Mukomuko, AKBP Yana Supriatna S.IK, M.Si mengingatkan agar seluruh personel Polres Mukomuko tidak terlibat dalam politik praktis pada Pemilu 2024 nanti.

Dimana netralitas personel Polri merupakan harga mati dan anggota Polri memiliki tugas menjaga, melayani dan mengamankan jalannya Pemilu.

Bukan ikut terlibat berpolitik di dalamnya. Untuk netralitas Polri dalam Pemilu ini jelas diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002.

Dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Polri (Perpol) Nomor 7 Tahun 2022 yang merupakan perubahan dari dua Peraturan Kapolri (Perkap),

Yakni Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri dan Perkap Nomor 19 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri.

“Saya akan pastikan betul bahwasanya anggota saya benar-benar bersifat netral. Maka dari itu jangan coba-coba terlibat dalam politik praktis nantinya.

Sebab jika ada anggota yang tertangkap atau terbukti berpolitik, maka akan kita tindak tegas, baik secara disiplin maupun kode etik,” tegasnya.

Kapolres menambahkan, selain itu juga untuk memastikan kesiapan jajaran dan sarana prasarana dalam bertugas menyukseskan pengamanan Pemilu 2024.

Beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perlengkapan, untuk mengetahui apa yang masih menjadi catatan untuk mengahadapi Pemilu 2024 ini.

netralitas harga mati, kapolres mukomuko: jangan coba-coba terlibat politik praktis                            bengkulu, koranrb.id – dalam rangka menjaga kemanan dan ketertiban (kamtibmas) di tengah masyarakat menjelang pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) 2024.
kapolres mukomuko, akbp yana supriatna s.ik, m.si mengingatkan agar seluruh personel polres mukomuko tidak terlibat dalam politik praktis pada pemilu 2024 nanti. 
dimana netralitas personel polri merupakan harga mati dan anggota polri memiliki tugas menjaga, melayani dan mengamankan jalannya pemilu.
bukan ikut terlibat berpolitik di dalamnya. untuk netralitas polri dalam pemilu ini jelas diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002.
baca juga: tidak sampai 24 jam, tersangka penikaman pelajar diringkus polisi, ini kronologisnya
baca juga:pasca periksa dlh, polisi pastikan uji ulang limbah pt aip, begini penjelasannya
dan diatur lebih lanjut dalam peraturan polri (perpol) nomor 7 tahun 2022 yang merupakan perubahan dari dua peraturan kapolri (perkap),
yakni perkap nomor 14 tahun 2011 tentang kode etik profesi polri dan perkap nomor 19 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja komisi kode etik polri.
“saya akan pastikan betul bahwasanya anggota saya benar-benar bersifat netral. maka dari itu jangan coba-coba terlibat dalam politik praktis nantinya.
sebab jika ada anggota yang tertangkap atau terbukti berpolitik, maka akan kita tindak tegas, baik secara disiplin maupun kode etik,” tegasnya.
kapolres menambahkan, selain itu juga untuk memastikan kesiapan jajaran dan sarana prasarana dalam bertugas menyukseskan pengamanan pemilu 2024.
baca juga:terdakwa mantan mantri bri ajukan penangguhan 
baca juga:tersangka curas depan balai buntar diringkus polisi, begini kronologisnya
beberapa waktu yang lalu telah dilaksanakan gelar perlengkapan, untuk mengetahui apa yang masih menjadi catatan untuk mengahadapi pemilu 2024 ini.
‘’sejauh ini sarana, dan prasarana penunjang bertugas sudah dibagikan semuanya siap digunakan dalam bertugas, begitu juga seluruh jajaran juga sudah siap bertugas mengamankan jalannya pemilu,” kata kapolres. 
kapolres juga menyampaikan, untuk pelaksanaan pemilu 2024 tinggal menghitung hari. 
baca juga:ada 3 inisial daftar pencarian orang dalam perkara kur lebong, simak penjelasan peran 3 dpo
baca juga:tuntutan perkara samisake ditunda, begini tanggapan ph terdakwa, minta penyidik seret tsk lain 
maka dari itu, apa yang sudah di petakan sebelumnya baik potensi kerawanan yang bisa terjadi dalam pelaksanaan pemilu, serta langkah yang harus dilakukan untuk mencegahnya. 
agar dapat menjadi patokan.
kemudian juga seluruh jajaran diminta lebih aktif akan memantau hal-hal yang dapat menggangu kelancaran pemilu pada 14 februari 2024 nanti.
‘’yang pastinya kami akan selalu menjaga netralitas, untuk mewujudkan pemilu damai 2024.
namun hal tersebut akan sangat mudah tercipta jika mendapat dukungan dari berbagai kelompok masyarakat,” sampainya.
lanjutnya, kepada seluruh elemen masyarakat juga diimbau agar tidak mudah mempercayai segala sesuatu yang belum pasti dan memiliki bukti yang konkrit,
sebab menjelang pemilu ini akan banyak informasi yang tidak bisa dipertanggung jawabkan yang dapat menggangu kamtibmas.
“mari bersama kita ciptakan suasana yang kondusif di kabupaten mukomuko,”ajaknya. 
 
in order to maintain security and order (kamtibmas) in society ahead of the 2024 general election (pemilu).
mukomuko police chief akbp yana supriatna s.ik, m.si reminded all mukomuko police personnel not to get involved in practical politics in the 2024 elections.
where the neutrality of polri personnel is a fixed price and polri members have the duty to guard, serve and secure the election process.
don't get involved in politics. the neutrality of the national police in this election is clearly regulated in law number 2 of 2002.
and it is further regulated in police regulation (perpol) number 7 of 2022 which is an amendment to two national police chief regulations (perkap), namely perkap number 14 of 2011 concerning the police professional code of ethics and perkap number 19 of 2012 concerning the organization and work procedures of the code of ethics commission national police.
“i will make sure that my members are truly neutral. therefore, don't try to get involved in practical politics later. "because if any member is caught or proven to be involved in politics, we will take firm action, both in terms of discipline and code of ethics," he stressed.
the police chief added that apart from that, it was also to ensure the readiness of the ranks and infrastructure to ensure the success of securing the 2024 elections.
some time ago a equipment event was held, to find out what is still on record for facing the 2024 elections.
"so far, the facilities and infrastructure supporting the duties have been distributed, all of which are ready to be used for work, and all ranks are also ready to be tasked with securing the election," said the police chief.
the police chief also said that the 2024 elections are only a matter of days away.
therefore, what has been previously mapped out is the potential for vulnerabilities that could occur in the implementation of the elections, as well as the steps that must be taken to prevent them.
so that it can be a benchmark. then all ranks were asked to be more active in monitoring things that could disrupt the smooth running of the elections on february 14 2024.
"what is certain is that we will always maintain neutrality, to realize peaceful elections in 2024. however, this will be very easy to achieve if we get support from various community groups," he said.
he continued, all elements of society are also advised not to easily believe anything that is uncertain and has concrete evidence, because ahead of this election there will be a lot of unreliable information that could disrupt the community security and order.
"let's create a conducive atmosphere in mukomuko regency together," he said.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu Senin, 12 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan