Kejanggalan Pemilu, Silakan Lapor ke Posko Pengaduan Bawaslu, Ini Syaratnya

Reporter: Heru Pramana Putra |

Editor: Patris Muwardi |

Rabu , 14 Feb 2024 - 21:40

POSKO: Posko Pengajuan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kepahiang. foto: HERU/RB--

kejanggalan pemilu, silakan lapor ke posko pengaduan bawaslu, ini syaratnya                             kepahiang, koranrb.id - badan pengawas pemilu (bawaslu) kabupaten kepahiang menyiapkan posko pengaduan masyarakat. posko dibuka 24 jam dan dijaga petugas sekretariat bawaslu kabupaten kepahiang. berada di kawasan hutan konak kelurahan pasar ujung kecamatan kepahiang.
di sini, semua warga negara memiliki hak mengajukan pengaduan terkait indikasi pelanggaran yang terjadi selama jalannya pemilu 2024. 
baca juga:capaian kinerja dana desa 2024 mencapai rp4,85 miliar, 6 desa status mandiri
baca juga:saat sedang antre di tps, warga ditusuk teman dari belakang, ini penyebabnya
anggota bawaslu kabupaten kepahiang sekaligus kordiv hukum, pencegahan, partisipasi masyarakat dan hubungan masyarakat, erwin prianto didampingi, asuan toni, pihaknya dalam posisi siaga menerima setiap pelaporan dari posko pengaduan masyarakat.
disampaikan, masyarakat berhak mengajukan pengaduan terkait potensi pelanggaran pemilu dengan sejumlah syarat pokok. 
seperti, ada syarat materil dan formil dari pengaduan yang diajukan masyarakat. "nanti pelapor akan disediakan form khusus untuk mengajukan pengaduan," kata erwin.
baca juga:dinas dukcapil siap layanan warga berkebutuhan khusus, siapa saja?
hingga tadi malam, posko pengaduan masyarakat bawaslu kabupaten kepahiang diketahui belum menerima satupun laporan.
"ya, saat ini kan (malam tadi,red) proses penghitungan masih berlangsung. biasanya laporan yang diajukan terkait dengan selisih suara," tambah asuan.
sesuai peraturan bawaslu (perbawaslu) nomor 7 tahun 2022 pasal 15 ayat 3 disebutkan, pengajuan laporan dugaan pelanggaran pemilu dari masyarakat harus memenuhi unsur syarat formil dan material.
syarat formil meliputi, nama dan alamat pelapor, pihak pelapor dan waktu menyampaikan laporan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. 
di sini, waktu yang dimaksud tertera pada pasal 8 ayat 3 adalah, paling lama 7 hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran pemilu.
adapun syarat materil, tercantum dalam pasal 15 ayat 4 adalah, dalam menyampaikan dugaan pelanggaran pemilu, selain waktu dan tempat juga harus dilampirkan uraian kejadian pelanggaran serta bukti. bisa berupa rekaman, video, gambar atau bukti lainnya.
baca juga:siapapun presiden terpilih, luhut pastikan tidak mau jadi menteri lagi
baca juga:pemungutan suara pemilu sudah usai, menag: perbedaan jangan lagi dipertentangkan
kemudian, yang mesti dipahami adalah dalam pengajuan laporan ada jedah waktu pelaporan yang disampaikan. 
"ada formulir yang harus dilengkapi. dari laporan yang masuk nantikan, baru akan kami diplenokan. dari sini lah, nantinya akan diketahui apakah pengaduan yang masuk akan lanjut atau tidak. yang jelasnya, setiap warga negara bisa melapor ke posko pengaduan masyarakat bawaslu," papar asuan.
perlu juga diketahui, pada form keberatan dan form pengajuan yang sudah disediakan, masyarakat diminta mencantumkan identitas diri, nik dan foto diri.
lalu, ada beberapa hal yang perlu dilengkapi dalam membuat laporan. bawaslu membutuhkan bukti pendukung berupa foto atau video untuk ditindaklanjuti bersama sentra gakkumdu.
selain itu, pastinya pelapor harus memberikan identitas diri, lokasi, serta kronologi peristiwa, dan ada terlapor.
"jika yang bersangkutan hanya memberikan informasi umum saja, itu bisa kami tindak lanjut," kata erwin. 
terkait penanganan pelanggaran pemilu 2024 di kabupaten kepahiang sejauh ini, bawaslu menangani 4 laporan. yakni, 4 kasus indikasi pelanggaran netralitas asn, pemasangan apk caleg oleh oknum kadis yang berakhir tak cukup bukti. serta, indikasi intervensi oknum petugas dlh pada petugas kebersihan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Kamis 15 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan