Audiensi GPPNS Soal Usulan Kuota PPPK 2024, Minta Akomodir 1.500 Guru, Ini Hasilnya

Reporter: Bella Wilianti |

Editor: M. Rizki Amanda Lubis |

Kamis , 15 Feb 2024 - 22:40

AKOMODIR:Sebanyak 1.500 guru yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (GPPNS) minta diakomodir pada penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2024. BELA/RB--

"Mereka minta untuk dimasukan 1.500 hingga 2.000 peserta karena jumlah mereka itu sekitaran itu.

Pada prinsipnya, Pemprov tidak keberatan. Namun petunjuk terhadap kouta pengusulan ini belum ada," terangnya.

Lebih jauh ditambahkan Isnan, kalau memang ada kebijakan dari Pemerintah Pusat

Untuk melakukan pengangkatan seluruh honorer yang terdata di database Badan Kepegawaian Nasional (BKN), tentunya Pemprov Bengkulu akan mendukung.

Apalagi memang sudah ada kebijakan untuk menghapuskan honorer di akhir tahun 2024 ini.

"Kalau ada jaminan untuk penggajian nya kita akan usulkan, karena akan dituntaskan di 2024 ini," tegasnya.

Isnan menyebut, persoalan anggaran menjadi perhatian penting dalam pengangkatan ASN maupun PPPK dilingkungan Pemprov Bengkulu

Mengingat anggaran yang dialokasikan dalam APBD Provinsi Bengkulu untuk belanja pegawai telah melewati batas maksimal 30 persen.

"Kalau dari kemampuan anggaran kita nggak mampu. Karena belanja pegawai kita di APBD sudah diatas 30 persen.

Di Permendagri itu maksimal belanja pegawai 30 persen dan kita sudah diatas itu, jadi tidak memungkinkan," papar Isnan.

Jika ada kepastian penganggaran dari Pemerintah Pusat terkait pengangkatan dan penggajian honorer maka kebijakan atau jalan keluar terkait honorer di wilayah ini dapat diatasi.

"Pusat pasti menjamin untuk gaji, tapi kan surat edaran atau bentuk lainnya belum ada sama sekali," ungkapnya.

Sehingga, regulasi terhadap pengangkatan PPPK mengambang. Di sisi lain, MenPAN RB juga sudah ada permintaan usulan.

“Makanya kemarin sesuai dengan yang telah disampaikan pak gubernur kita mengusulkan untuk PTT tahun 2024 sebanyak 500an orang.

Itupun belum ada format rincian resminya karena petunjuk resminya belum jelas," tutur Isnan.

audiensi gppns soal usulan kuota pppk 2024, minta akomodir 1.500 guru, ini hasilnya                            bengkulu, koranrb.id - sebanyak 1.500 guru yang tergabung dalam forum guru prioritas pertama negeri dan swasta (gppns)
meminta diakomodir pada penerimaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) 2024.
mereka juga mempertanyakan, atas sedikitnya usulan yang diberikan pemerintah provinsi (pemprov) bengkulu.
kepada kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpanrb). yakni, hanya mengusulkan 500 kuota saja. 
aspirasi tersebut, disampaikan gppns yang masih berstatus honorer pada saat audiensi, kamis 15 februari 2024.
baca juga:pelunasan bipih bengkulu lampaui target, ini jumlah yang melakukan pelunasan
baca juga:polemik tidak bisa memilih gunakan ktp, begini penjelasan kpu
diterima langsung oleh sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu isnan fajri, s.sos, m.kes, di ruang kerja kantor gubernur bengkulu.
turut didampingi kepala dinas dikbud provinsi, badan pengelolaan keauangan daerah (bpkd) serta badan kepegawaian (bkd) provinsi bengkulu. 
ketua forum gppns se-provinsi bengkulu, weni kurmalasari menyampaikan, pemprov bengkulu akan memaksimalkan formasi yang akan diajukan di tahun 2024 ini.
sementara, 1.500 guru yang tergabung dalam gppns ini, meminta untuk diakomodir. 
baca juga:kajati bengkulu gunakan hak pilih dalam pesta demokrasi 2024
baca juga:kunjungi 3 tps, gubernur bengkulu pastikan pemungutan suara berjalan baik
"sebanyak 1.500 guru yang menuntut meminta diakomodir pada perekrutan pppk 2024.
semuanya ada surat keputusan (sk) provinsi bengkulu. sementara, pemprov dalam usulannya, kuotanya hanya 500.
itu sangatlah kurang bahkan tidak bisa mengakomodir setengahnya," tutur weni.
untuk itulah, dikatakan weni, pihaknya meminta diakomodir secara keseluruhan.
namun, meski begitu, pihaknya tetap akan menerima keputusan dari pemprov bengkulu. 
baca juga:gubernur mencoblos di tps sadang 1 bersama keluarga, ini pesan gubernur kepada masyarakat 
baca juga:investasi bpkh, layanan katering hingga sewakan lobi hotel jemaah haji
"namanya meminta kan harus berusaha dulu. nanti mereka akan berkoordinasi lagi mengenai usulan tersebut dengan pemerintah pusat," terangnya.
di sisi lain, pihaknya hanya bisa menunggu. tidak hanya guru, gppns juga meminta untuk ikut mengomodir pegawai tidak tetap (ptt) maupun teknis lainnya di lingkungan pendidikan. 
"mengenai gaji yang diterima, sebenarnya tidak ada kendala dan mensyukurinya.
kami sudah ada pada rezeki itu. namun, di sisi lain, kita juga memperjuangkan nasib kita selanjutnya," sebut weni.
baca juga:sehari usai coblosan: prabowo ziarah, ganjar rapat, anies agenda privat
baca juga:sehari usai coblosan: prabowo ziarah, ganjar rapat, anies agenda privat
sementara itu, sekretaris daerah (sekda) provinsi bengkulu, isnan fajri, s.sos, m.kes, menuturkan
pada prinsipnya pemprov bengkulu tidak keberatan  untuk mengusulkan seperti permintaan gppns.
namun, di sisi lain, belum ada petunjuk terhadap pengusulan kuota tersebut oleh pusat.
"mereka minta untuk dimasukan 1.500 hingga 2.000 peserta karena jumlah mereka itu sekitaran itu.
pada prinsipnya, pemprov tidak keberatan. namun petunjuk terhadap kouta pengusulan ini belum ada," terangnya. 
lebih jauh ditambahkan isnan, kalau memang ada kebijakan dari pemerintah pusat
untuk melakukan pengangkatan seluruh honorer yang terdata di database badan kepegawaian nasional (bkn), tentunya pemprov bengkulu akan mendukung. 
apalagi memang sudah ada kebijakan untuk menghapuskan honorer di akhir tahun 2024 ini. 
"kalau ada jaminan untuk penggajian nya kita akan usulkan, karena akan dituntaskan di 2024 ini," tegasnya. 
isnan menyebut, persoalan anggaran menjadi perhatian penting dalam pengangkatan asn maupun pppk dilingkungan pemprov bengkulu
mengingat anggaran yang dialokasikan dalam apbd provinsi bengkulu untuk belanja pegawai telah melewati batas maksimal 30 persen. 
"kalau dari kemampuan anggaran kita nggak mampu. karena belanja pegawai kita di apbd sudah diatas 30 persen.
di permendagri itu maksimal belanja pegawai 30 persen dan kita sudah diatas itu, jadi tidak memungkinkan," papar isnan. 
jika ada kepastian penganggaran dari pemerintah pusat terkait pengangkatan dan penggajian honorer maka kebijakan atau jalan keluar terkait honorer di wilayah ini dapat diatasi. 
"pusat pasti menjamin untuk gaji, tapi kan surat edaran atau bentuk lainnya belum ada sama sekali," ungkapnya.
sehingga, regulasi terhadap pengangkatan pppk mengambang. di sisi lain, menpan rb juga sudah ada permintaan usulan. 
“makanya kemarin sesuai dengan yang telah disampaikan pak gubernur kita mengusulkan untuk ptt tahun 2024 sebanyak 500an orang.
itupun belum ada format rincian resminya karena petunjuk resminya belum jelas," tutur isnan. 
dirinya juga menjelaskan bahwa dalam audensi tersebut dari forum guru mempertanyakan jumlah usulan yang telah disampaikan pemprov bengkulu.
pihaknya telah menjelaskan persoalan yang dihadapi dan dapat diterima dari pihak forum guru. 
"kita telah sampaikan alasannya dan mereka menerima dan memaklumi. mereka juga kan berjuang melalui forum mereka tersebut ke pemerintah pusat," ujar isnan.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, jumat 16 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan