Dana BOS Rp42 Miliar Siap Disalurkan ke Sekolah di Rejang Lebong

Reporter: Arie Saputra Wijaya |

Editor: Sumarlin |

Kamis , 22 Feb 2024 - 21:46

MENGAJAR: Aktivitas belajar mengajar di salah satu SD di Kabupaten Rejang Lebong. Dana BOS tahun 2024 saat ini siap disalurkan ke sekolah.-foto: arie saputra wijaya/koranrb.id-

KORANRB.ID - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Rejang Lebong mengumumkan telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp42 miliar untuk tahun 2024.

Hal ini disampaikan Kepala Satuan Kerja Dana BOS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Rejang Lebong Hanapi, M.Pd beberapa waktu lalu.

Menurut Hanapi, saat ini dana BOS tersebut sudah tersimpan di rekening kas daerah.

Dana tersebut akan dialokasikan untuk Taman Kanak-kanak (TK), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang masuk dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Dinas Dikbud Kabupaten Rejang Lebong.

“Bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tingkat SD dan SMP telah dialokasikan sebesar Rp38 miliar, sementara untuk tingkat TK dan PAUD sebesar Rp4 miliar,” terang Hanapi.

Hanapi mengatakan, bahwa dana yang diterima untuk tingkat TK dan PAUD disebut bantuan operasional penyelenggara (BOP).

Sedangkan untuk tingkat SD dan SMP disebut dana BOS.

Menurutnya, sekolah yang menerima BOP dan BOS dari Pemerintah Pusat adalah semua satuan pendidikan yang telah terverifikasi dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Sebelum pencairan dana BOP dan BOS yang diterima oleh TK, PAUD, SD, dan SMP, para pengelola dana BOP maupun BOS ini, yakni pihak sekolah harus terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis (bimtek),” beber Hanapi.

Setelah mengikuti bimtek, sekolah yang bersangkutan akan menyiapkan persyaratan untuk pencairan BOP dan BOS, yang direncanakan akan dicairkan pada akhir Februari hingga awal Maret mendatang.

Penyaluran dana BOS akan dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap pertama senilai Rp19 miliar.

“Sekolah yang menerima BOP maupun BOS untuk tahun 2024 memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif sebagai dukungan dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing,” jelas Hanapi.

dana bos rp42 miliar siap disalurkan ke sekolah di rejang lebong                            koranrb.id - dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten rejang lebong mengumumkan telah menerima dana bantuan operasional sekolah (bos) sebesar rp42 miliar untuk tahun 2024.
hal ini disampaikan kepala satuan kerja dana bos dinas pendidikan dan kebudayaan (dikbud) kabupaten rejang lebong hanapi, m.pd beberapa waktu lalu.
menurut hanapi, saat ini dana bos tersebut sudah tersimpan di rekening kas daerah.
dana tersebut akan dialokasikan untuk taman kanak-kanak (tk), pendidikan anak usia dini (paud), sekolah dasar (sd), dan sekolah menengah pertama (smp) yang masuk dalam data pokok pendidikan (dapodik) dinas dikbud kabupaten rejang lebong.
“bantuan operasional sekolah (bos) untuk tingkat sd dan smp telah dialokasikan sebesar rp38 miliar, sementara untuk tingkat tk dan paud sebesar rp4 miliar,” terang hanapi.
baca juga:pesan staf ahli gubernur dalam kegiatan peningkatan emt 
hanapi mengatakan, bahwa dana yang diterima untuk tingkat tk dan paud disebut bantuan operasional penyelenggara (bop).
sedangkan untuk tingkat sd dan smp disebut dana bos.
menurutnya, sekolah yang menerima bop dan bos dari pemerintah pusat adalah semua satuan pendidikan yang telah terverifikasi dalam data pokok pendidikan (dapodik).
“sebelum pencairan dana bop dan bos yang diterima oleh tk, paud, sd, dan smp, para pengelola dana bop maupun bos ini, yakni pihak sekolah harus terlebih dahulu mengikuti bimbingan teknis (bimtek),” beber hanapi.
setelah mengikuti bimtek, sekolah yang bersangkutan akan menyiapkan persyaratan untuk pencairan bop dan bos, yang direncanakan akan dicairkan pada akhir februari hingga awal maret mendatang.
penyaluran dana bos akan dilakukan dalam dua tahap, dengan tahap pertama senilai rp19 miliar.
“sekolah yang menerima bop maupun bos untuk tahun 2024 memanfaatkan anggaran tersebut secara efektif sebagai dukungan dalam menjalankan proses belajar mengajar di sekolah mereka masing-masing,” jelas hanapi.
baca juga:pemerintah pastikan pembayaran thr dan gaji ke-13 pns, tinggal tunggu ini 
menurut hanapi, kebijakan penggunaan dana bos untuk tahun 2024 telah mengalami perubahan, khususnya terkait persentase anggaran yang harus dialokasikan untuk pembelian buku.
tahun sebelumnya, persyaratan tersebut adalah 10 persen, tetapi sekarang telah meningkat menjadi minimal 15 persen.
disamping itu, hanapi juga meminta sekolah untuk membatasi anggaran pembayaran gaji tenaga honorer dengan tidak melakukan pengangkatan kembali tenaga honorer yang gajinya dibiayai menggunakan dana bos 2024.
terkait alokasi dana bos untuk pembelian buku pelajaran, hanapi mengakui dengan alokasi sebelumnya yang hanya 10 persen untuk pembelian buku cetak belum berjalan maksimal karena belum bisa memenuhi kebutuhan siswa akan buku pelajaran.
bahkan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak siswa yang tidak mendapatkan buku pelajaran yang dialokasikan dari dana bos tersebut.
"dengan perubahan kebijakan penggunaan bos terkait 15 persen untuk pembelian buku cetak ini, kita berharap seluruh pelajar bisa mendapatkan buku cetak. sehingga target untuk menetapkan program satu buku satu siswa dalam setiap mata pelajaran bisa terpenuhi," terangnya.
dengan regulasi tersebut, hanapi menegaskan tidak ada istilahnya peserta didik membeli buku sendiri, baik yang bersekolah di sekolah negeri maupun swasta.
baca juga:pertama di indonesia, pln operasikan pengisian hidrogen untuk kendaraan
jika dulunya peserta didik dari sekolah swasta membeli buku sendiri, tahun ini karena sekolah swasta juga mendapatkan dana bos, maka para peserta didik pun tidak boleh lagi membeli buku sendiri.
“karena sudah disiapkan anggarannya melalui dana bos, berarti dalam pembelajarannya para peserta didik pun tidak perlu lagi membeli lks (lembar kerja siswa). dan kepada sekolah pun sudah kita tekankan agar tidak menjual lks kepada para peserta didik,” tegas hanapi.
selain untuk membeli buku pelajaran bagi peserta didik, dana bos juga bisa digunakan untuk membayar gaji guru honorer atau guru tenaga harian lepas (thl).
hanapi mengatakan, adapun syarat guru honorer yang bisa dibayarkan gajinya melalui dana bos adalah guru honorer yang telah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (nuptk). 
sementara untuk guru yang berstatus aparatur sipil negara (asn) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk), apapun bentuknya tidak boleh menerima pembayaran honor dari dana bos.
“kalau guru asn kan sudah ada tunjangan dari pemerintah, begitu pun guru dari pppk juga sudah mendapatkan gaji dari pemerintah yang dianggarkan setiap tahunnya,” ucap hanapi.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Jumat 23 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan