Wujudkan WBK dan WBM, Ini Langkah Kejari Kaur

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Senin , 26 Feb 2024 - 22:15

TANDATANGANI: Kajari Kaur saat menandatangani pembanguanan WBK dan WBBM di halaman kantor Kajari Kaur, Senin 26 Februari 2024.--RUSMANAFRIZAL/RB

"KN tersebut semuanya telah kita kembalikan ke negara, harapannya di tahun ini semoga tidak ada lagi KN.

Dan Kaur bebas korupsi bisa dapat terwujud," harapnya.

Kajari juga mengajak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kaur agar tetap bersinergi dalam upaya mengwujudkan Kaur bebas korupsi ini.

Dia juga meminta, agar seluruh pembangunan yang dilaksanakan Pemkab Kaur dapat dilaksanakan setransparan mungkin sehingga pengawasan lebih mudah dikawal oleh Kejari Kaur.

"Untuk Pemkab Kaur, semoga lebih mudah bersinergi kedepannya," pungkas Kajari.

wujudkan wbk dan wbm, ini langkah kejari kaur                            bintuhan, koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur terus berupaya  untuk mewujudkan zona integritas (zi) menuju wilayah bebas dari korupsi (wbk) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (wbbm).
salah satu upaya yang dilakukan oleh kejari kaur adalah melakukan penandatanganan wbk dan wbbm oleh kajari kaur dan jajarannya di halaman kantor kejari kaur senin, 26 februari 2024.
"penandatanganan ini, bukan hanya serimonial saja.
tapi merupakan wujud perjanjian kita seluruh jajaran kejari kaur untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih di kabupaten kaur," ucap kajari m. yunus sh., mh.
baca juga:pastikan lanjut, ini jadwal gelar perkara dugaan penipuan oknum kabid di seluma
disampaikan kajari, usai penandatangan pembangunan wbk dan wbbm  tersebut,  dia mengajak jajaran untuk melayani masyarakat dalam penegakan hukum secara maksimal.
dalam artian pembangunan wbk dan wbbm merupakan bagian dari menyukseskan reformasi birokrasi.
dengan melakukan penataan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, efisien, pelayanan prima dan memuaskan.
pembangunan wbk dan wbbm ini, juga merupakan salah satu syarat dari penilaian mandiri reformasi birokrasi.
baca juga: baru 50 desa ajukan dana desa, juni batas terakhir
ini sesuai amanat kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan rb).
"seluruh jajaran kejari kaur, komitmen dalam hal ini untuk meningkatan pelayanan di tahun 2024 ini," ujar kajari.
tanpa komitmen dan keinginan yang kuat, untuk mengembalikan martabat serta kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum keadilan yang menjadi dambaan publik saat ini akan sulit dicapai. 
dimana pembangunan zona integritas  adalah langkah tindak lanjut dari komitmen kejari kaur dalam mensukseskan reformasi birokrasi. 
baca juga:perselisihan 1 suara pan versus ppp di pleno kpu bengkulu tengah 
zona integritas fokus pada penerapan program yang memiliki manajemen perubahan atau laksana penataan manajemen sdm.
penguatan pengawasan, penguatan kebutuhan dasar kerja dan peningkatan kualitas publik yang bersifat konkret.
“komitmen ini merupakan bentuk keseriusan dan tanggung jawab kejari kaur dalam memberantas korupsi dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
juga kita minta dukungan kepada pihak terkait dan masyarakat dalam wujudkan zi menuju wbk dan wbbm ini,” harapnya.
baca juga:bencana alam di kaur renggut 2 nyawa, ini rincian kejadiannya
terpisah, di tahun 2023 yang lalu berhasil mengembalikan kerugian negara (kn) sebanyak rp3,9 miliar lebih. 
pengembalian kn tersebut, merupakan salah satu komitmen kejari kaur dalam upaya memberantas maupun mencegah tindak pidana korupsi di kabupaten kaur.
"pengembalian kn tersebut juga merupakan, upaya kita untuk menciptakan wilayah bebas korupsi di kaur," imbuh kajari.
kajati menjelaskan, kn paling banyak diperoleh dari sekretariat dewan (setwan) yakni rp1,7 miliar lebih.
baca juga:pemprov bengkulu bakal lakukan rotasi kembali, ini jabatan eselon ii yang masih kosong
yang mana kn tersebut diketahui dari anggaran perjalanan dinas para anggota dprd kaur tahun 2023.
selanjutnya dinas pupr rp290 juta, dinas pendidikan dan kebudayaan rp56 juta lebih, bpjs kesehatan rp5 juta lebih, dinas pemberdayaan masyarakat desa rp1,6 miliar lebih dan bri bintuhan rp191 juta lebih. 
sementara empat opd yakni setwan dprd, dinas pu pr, dikbud dan dpmd itu berasal dari beberapa kegiatan di opd itu yang diduga merugikan negara.
kemudian hasil temuan bpk opd terbit diwajibkan mengembalikan kerugian negara.
baca juga:pemkab rejang lebong terima penghargaan dari ombudsman ri
"kn tersebut semuanya telah kita kembalikan ke negara, harapannya di tahun ini semoga tidak ada lagi kn.
dan kaur bebas korupsi bisa dapat terwujud," harapnya.
kajari juga mengajak pemerintah kabupaten (pemkab) kaur agar tetap bersinergi dalam upaya mengwujudkan kaur bebas korupsi ini. 
dia juga meminta, agar seluruh pembangunan yang dilaksanakan pemkab kaur dapat dilaksanakan setransparan mungkin sehingga pengawasan lebih mudah dikawal oleh kejari kaur.
"untuk pemkab kaur, semoga lebih mudah bersinergi kedepannya," pungkas kajari.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Selasa 27 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan