Baru 2 Dewan Lunasi TGR, 10 April Paling Lambat

Reporter: Rusman Afrizal |

Editor: Ade HR |

Selasa , 27 Feb 2024 - 23:07

SAMPAIKAN: Kasi Datun Kajari Kaur, disampingi Kasi Intel saat menyampaikan progres pengembalian TGR Anggota DPRD Kaur.--RUSMAN AFRIZAL/RB

Disebutkan Dwi, pemeriksaan yang dilakukan BPK beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota DPRD Kabupaten Kaur yang tidak sesuai dengan Surat Pertanggungjawaban (SPj).

Sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.

"Kita masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan, agar segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya," ujar Dwi.

Adapun nama-nama anggota DPRD Kabupaten Kaur yang hingga saat ini belum mengembalikan kerugian negara tersebut yakni, Alpensyah Rp350.126.950, kemudian Juraidi Rp26.922.800.

Baswidan Rp196.438.600, Najamudin Rp242.417.000,.

Selanjutnya ada Tri Putra Wahyuni Rp234.256.900, lalu Irawan Sumantri Rp225,824,120.

Irwanto Toher Rp233.716.200, Denny Setiawan Rp207.717.720, Samsul Pasti Rp203.884.480, Juhnan Hadi Rp116.940.920, Surono Rp201.704.400, Burman Rp102.260.300.

Didi Arianto Rp228.467.520, Firjan Eka Budi Rp218.267.520, Rismadi Rp216.713.680, Farhan Rp249.240.250.

Basarudin Rp210.135,500, Merza Rp126.053.820, Maharda Kurniawan Rp231.183.800, Muslih Z Rp175.963.400, Rahmatin Hidayat Rp231.763.400.

Jemi Hariansyah Rp216.763.400, Reki Bonizar Rp201.563.050 dan yang terakhir adalah Rolan Zuhrian Rp30.857.400, mantan anggota DPRD Kabupaten Kaur.

"Kita sudah surati semua anggota dewan yang bersangkutan. Mereka pun sudah mulai melakukan pembayaran, tapi secara bertahap," sampai Dwi.

Dwi menegaskan, Kejari Kaur telah memberikan tenggat waktu pengembalian kerugian negara oleh para anggota dewan yang bersangkutan hingga tanggal 10 bulan April mendatang.

baru 2 dewan lunasi tgr, 10 april paling lambat                            bintuhan, koranrb.id - kejaksaan negeri (kejari) kaur mencatat baru 2 anggota dewan perwakilan rakyat daerah (dprd) kaur yang melakukan pelunasan tuntutan ganti rugi (tgr). 
tgr itu dari hasil audit yang dilakukan, badan pemeriksa keuangan (bpk) tahun 2023 yang lalu, terkait anggaran di sekretariat dprd kabupaten kaur.
sementara sisanya, masih ada 24 orang anggota dewan dan 1 mantan anggota dewan yang hingga saat ini belum melakukan pembayaran tgr.
2 anggota dewan yang telah melakukan pelunasan tgr tersebut yakni, ketua dprd kaur diana tulaini dan liasmawati.
baca juga:hampir separuh jumlah kursi dprd lebong wajah lama, rinciannya berikut ini
 ini disampaikan langsung oleh kajari kaur muhammad yunus, sh, mh melalui kasi datun, dwi pranoto, sh selasa 27 februari 2024.
"sampai sekarang baru dua anggota dewan yang melakukan pelunasan. sementara untuk yang lain sudah mulai mengangsur," kata dwi.
dijelaskannya, saat ini masih ada 24 orang anggota dprd dan mantan anggota dprd kabupaten kaur yang belum melakukan pelunasan. 
mereka terancam pidana jika tak melakukan pelunasan tgr.
baca juga:besok pleno kabupaten, ini 25 anggota dprd bengkulu selatan 2024-2029
untuk diketahui, saat audit yang dilakukan bpk terhadap laporan penggunaan apbd 2022 dan 2023 yang lalu, anggota dprd kabupaten kaur menyebabkan kerugian negara dari kegiatan perjalanan dinas mereka.
total kerugian negara itu hingga rp6,6 miliar lebih.
rinciannya rp 1.417.198.750, di tahun 2021 dan rp 5.199.453.230 tahun 2022.
"sesuai dengan apa yang telah diputuskan beberapa waktu yang lalu tenggat waktu pembayaran terakhir 10 april mendatang," jelas dwi.
baca juga:dana desa dan alokasi dana desa bengkulu selatan cair
disebutkan dwi, pemeriksaan yang dilakukan bpk beberapa waktu yang lalu memang banyak sekali kegiatan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur yang tidak sesuai dengan surat pertanggungjawaban (spj).
 sehingga setelah ditelusuri menyebabkan kerugian negara yang cukup besar.
"kita masih menunggu itikad baik dari yang bersangkutan, agar segera mengembalikan kerugian negara sebelum perkara ini naik ke tahap berikutnya," ujar dwi.
adapun nama-nama anggota dprd kabupaten kaur yang hingga saat ini belum mengembalikan kerugian negara tersebut yakni, alpensyah rp350.126.950, kemudian juraidi rp26.922.800.
baca juga:sekretariat dewan akui sudah mencicil tgr rp 3,5 miliar, besarannya segini
baswidan rp196.438.600, najamudin rp242.417.000,.
selanjutnya ada tri putra wahyuni rp234.256.900, lalu  irawan sumantri rp225,824,120. 
 irwanto toher rp233.716.200, denny setiawan rp207.717.720, samsul pasti rp203.884.480, juhnan hadi rp116.940.920, surono rp201.704.400, burman rp102.260.300.
didi arianto rp228.467.520,  firjan eka budi rp218.267.520, rismadi rp216.713.680, farhan rp249.240.250.
baca juga:dana bantuan untuk partai politik di kabupaten ini mengalami kenaikan
basarudin rp210.135,500,  merza rp126.053.820, maharda kurniawan rp231.183.800, muslih z rp175.963.400, rahmatin hidayat rp231.763.400.
jemi hariansyah rp216.763.400,  reki bonizar rp201.563.050 dan yang terakhir adalah rolan zuhrian rp30.857.400, mantan anggota dprd kabupaten kaur.
"kita sudah surati semua anggota dewan yang bersangkutan. mereka pun sudah mulai melakukan pembayaran, tapi secara bertahap," sampai dwi.
dwi menegaskan, kejari kaur telah memberikan tenggat waktu pengembalian kerugian negara oleh para anggota dewan yang bersangkutan hingga tanggal 10 bulan april mendatang. 
baca juga:jelang ramadan, stok bahan kebutuhan pokok dipastikan tersedia
apabila ada anggota dewan, tidak melakukan pengembalian maka perkara ini akan naik ke bidang pidana khusus (pidsus) kejari kaur.
"kalau memang tidak melakukan pengembalian, maka kita akan melakukan proses selanjutnya," tegasnya.
sementara itu, sekretaris dewan (sekwan) kabupaten kaur ujang julisman, s.sos, m.si saat dimintai tanggapan terkait dengan hal tersebut mengatakan saat ini sepenuhnya masalah telah ditangani kejari kaur.
sudah diminta pertanggung jawaban ke perseorangan oleh pihak kejari. sedangkan, pihak sekretariat dewan hanya melakukan pengawasan dan perekapan apabila ada anggota dprd yang melakukan pengembalian kerugian negara tersebut.
baca juga:14 pkbm di rejang lebong siap beri layanan pendidikan bagi warga putus sekolah
"kita sekarang hanya pengawasan saja, semuanya sudah ke di arahkan ke perseorangan.
jadi kalau ada yang tidak mengembalikan, maka kebijakan dari kejari jika ingin menaikan masalah ini ketahanan selanjutnya," terang sekwan.
terpisah,  inspektur inspektorat kabupaten kaur harika, se., menerangkan untuk melaksanakan tindak lanjut terkait temuan perjalanan dinas anggota dprd kabupaten kaur tahun 2021 dan 2022 pemkab kaur menggandeng kejari untuk melakukan  penyelesaian tuntutan ganti rugi atas temuan tersebut. 
sebab dari tahun sebelumnya, pihak anggota dprd kabupaten kaur tidak kunjung mengembalikan kerugian negara tersebut.
baca juga: keluarga trah presiden dominasi pileg, ibas peraih suara terbanyak se indonesia
"audit terkait dana perjalanan dinas ini telah dilakukan dari tahun 2022 yang lalu.
karena tidak kunjung di bayarkan oleh yang bersangkutan maka menggandeng ke kejari kaur," terang harika.

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan