Pemkab Bengkulu Utara Minta Rekrut Kembali 160 Guru PPPK

Reporter: Tri Shandy Ramadani |

Editor: Sumarlin |

Selasa , 27 Feb 2024 - 23:54

PPPK: Peserta tes PPPK di Bengkulu Utara akhir tahun lalu. Saat ini masih tersisa 360 kuota PPPK yang belum terisi.-foto: dok koranrb.id-

KORANRB.ID - Dalam pelaksanaan tes Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akhir tahun lalu, tak semua kuota terserap.

Dari total 1.063 kuota yang diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), hanya 903 peserta yang dinyatakan lulus.

Ini artinya masih ada 106 kuota PPPK lagi yang tidak terisi pada tahun 2023 lalu.

Sedangkan di Bengkulu Utara masih banyak terdapat guru non Aparatur Sipil Negara (ASN) baik itu guru honorer sekolah maupun Guru Bantu Daerah (GBD).

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bengkulu Utara, Drs Fahrudin menerangkan jika Pemkab Bengkulu Utara sudah menyurati KemenPAN-RB.

Pemkab Bengkulu meminta agar kuota 160 PPPK tersebut bisa kembali direkrut oleh Pemkab Bengkulu Utara.

“Karena guru non ASN di Bengkulu Utara masih sangat banyak, sedangkan kuota 160 tersebut tidak terserap,” terangnya.

Pemkab Bengkulu Utara berharap 160 kuota yang tidak terserah tersebut bisa kembali dilakukan tes atau mekanisme apapun yang diwajibkan oleh KemenPAN-RB.

Namun pada intinya, ia berharap seluruh kuota PPPK tersebut terserap terutama tenaga non ASN Pemkab Bengkulu Utara yang membutuhkan peningkatan pendapatan.

“Namun sampai saat ini belum ada balasan dari Kemenpanrb, sehingga kita tidak bisa mengetahui langkah apa yang nantinya akan diambil,” jelas Fahrudin.

Untuk guru bantu daerah saja saat ini masih ada sekitar 800 guru yang masih bertugas.

Mereka dibayar oleh APBD Bengkulu Utara sebesar Rp 800 ribu hingga Rp 1,5 juta per bulan sesuai masa kerja.

pemkab bengkulu utara minta rekrut kembali 160 guru pppk                             koranrb.id - dalam pelaksanaan tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (pppk) akhir tahun lalu, tak semua kuota terserap.
dari total 1.063 kuota yang diberikan oleh kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi (kemenpan-rb), hanya 903 peserta yang dinyatakan lulus.
ini artinya masih ada 106 kuota pppk lagi yang tidak terisi pada tahun 2023 lalu.
sedangkan di bengkulu utara masih banyak terdapat guru non aparatur sipil negara (asn) baik itu guru honorer sekolah maupun guru bantu daerah (gbd).
kepala dinas pendidikan dan kebudayaan bengkulu utara, drs fahrudin menerangkan jika pemkab bengkulu utara sudah menyurati kemenpan-rb.
baca juga:sisa hibah pilkada kpu dan bawaslu bisa dicairkan, dengan syarat ini
pemkab bengkulu meminta agar kuota 160 pppk tersebut bisa kembali direkrut oleh pemkab bengkulu utara. 
“karena guru non asn di bengkulu utara masih sangat banyak, sedangkan kuota 160 tersebut tidak terserap,” terangnya.
pemkab bengkulu utara berharap 160 kuota yang tidak terserah tersebut bisa kembali dilakukan tes atau mekanisme apapun yang diwajibkan oleh kemenpan-rb. 
namun pada intinya, ia berharap seluruh kuota pppk tersebut terserap terutama tenaga non asn pemkab bengkulu utara yang membutuhkan peningkatan pendapatan.
“namun sampai saat ini belum ada balasan dari kemenpanrb, sehingga kita tidak bisa mengetahui langkah apa yang nantinya akan diambil,” jelas fahrudin.
untuk guru bantu daerah saja saat ini masih ada sekitar 800 guru yang masih bertugas.
mereka dibayar oleh apbd bengkulu utara sebesar rp 800 ribu hingga rp 1,5 juta per bulan sesuai masa kerja.
baca juga:petani mukomuko digugat rp3,7 miliar, kanopi galang dana 
saat ini guru non asn bengkulu utara tersebut juga berharap dan berjuang agar mereka bisa lulus menjadi pppk.
bahkan guru non asn yang sempat melakukan hearing dengan dprd tersebut berharap mereka bisa diangkat menjadi pppk tanpa tes. 
fahrudin menerangkan pemkab bengkulu utara menunggu balasan di kemenpan-rb.
“karena memang perekrutan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu bukan wewenang pemerintah daerah, namun pemerintah pusat,” terangnya. 
pemkab bengkulu utara hanya berharap kuota 160 yang belum terisi tersebut bisa tetap terisi dengan mekanisme yang ditentukan oleh kemenpan-rb.
termasuk jika memang harus dilakukan tes atau seleksi kembali seperti seleksi akhir tahun 2023 lalu.
“karena tes pppk itu dilakukan secara nasional dan melibatkan lintas instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah hanya pelaksana menyiapkan lokasi tes dan pemberkasan,” beber fahrudin.
baca juga: keluarga trah presiden dominasi pileg, ibas peraih suara terbanyak se indonesia
berdasarkan hasil tes tahun 2023 lalu, 160 kuota pppk tersebut tidak terisi lantaran nilai peserta di masing-masing jabatan tidak memenuhi ambang batas atau passing grade sesuai syarat yang ditetapkan badan kepegawaian negara (bkn).
akibatnya 160 jabatan tersebut dinyatakan tidak terisi.
tak hanya formasi guru yang kuotanya tidak terpenuhi, namun juga hal yang sama terjadi untuk formasi teknis dan kesehatan. 
dari kuota 73 formasi teknis, tes hanya berhasil merekrut 59 peserta yang dinyatakan lulus atau 14 peserta yang tidak terisi.
sedangkan untuk formasi kesehatan dari 788 kuota yang diberikan kemenpan-rb pada pemkab bengkulu utara, hanya 602 yang dinyatakan lulus atau 186 tidak terserap.
total dari 1.924 kuota formasi kesehatan, guru dan teknis yang diberikan kemenpanrb pada pemkab bengkulu utara, hanya 1.564 yang terserap.
sebanyak 360 kuota tidak terserap. pemkab bengkulu utara masih menunggu petunjuk lanjutan dari kemenpan-rb.
sementara itu, untuk peserta yang lulus saat ini tinggal menunggu nomor induk pppk yang sudah diajukan pemkab bengkulu utara ke badan kepegawaian negara.(**)

Tag

Share

Koran Terkait

Kembali ke koran edisi Rakyat Bengkulu, Rabu 28 Februari 2024

Berita Terkini

Berita Terpopuler

Berita Pilihan